Tarik menarik tentang bab pendanaan dalam Rancangan UU Badan Hukum Pendidikan telah usai. “Dewan setuju konsep dari kami tentang beban yang ditanggung mahasiswa,” kata Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Fasli Jalal usai penandatangan kesepakatan dengan Kedutaan Besar Belanda di Kantor Direktorat Pendidikan Tinggi di Jakarta, Kamis (18/9)
Rancangan UU Badan Hukum Pendidikan dibahas sejak 2006. Naskah akademiknya sudah selesai 5 Desember 2007. Fasli berjanji sebelum Hari Raya Idul Fitri, Komisi X DPR sudah menerima draf lengkap dari Departemen Pendidikan Nasional. “Paling tidak tahun ini undang-undang disahkan,” kata dia.
Konsep awal yang ditawarkan anggota DPRD adalah dua pertiga beban pembiayaan akan ditanggung negara. Namun pada akhirnya disepakati mahasiswa tak boleh menanggung beban pembiayaan lebih dari sepertiga biaya operasional. Selama ini, masih ditemukan mahasiswa menanggung beban pembiayaan lebih dari 50 persen. “Apalagi yang di swasta,” tambah Fasli.
Perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, juga diwajibkan dalam rancangan undang-undang ini mengalokasikan beasiswa bagi 20 persen mahasiswanya. “Alternatif jika tak terpenuhi adalah </I> student loan </I>,” imbuh Fasli. Jika masih tak tertutupi, dibuat <I> student employment</I>. Bentuknya, mahasiswa dapat bekerja di kampus, bisa di bagian administrasi, asisten dosen atau di perpustakaan.
Bagi 80 persen mahasiswa yang mampu, dibebankan biaya sesuai kemampuan ekonominya. “Konsep Ini berlangsung di Universitas Indonesia mulai tahun ini,” kata Fasli.
Sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/09/18/brk,20080918-136293,id.html
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA 