RAKYAT BIMA HANYA BUTUH KESEJAHTERAAN BUKAN PENINDASAN OLEH KORPORASI DAN ELIT BORJUASI

Eskalasi kekerasan yang semakin meningkat akhir-akhir ini terjadi antara lain karena rakyat sudah tak mau lagi di eksploitasi, sementara itu aparat dan pemerintah tidak mau berpihak kepada rakyat. Akibatnya konflik yang terjadi selalu rakyat dirugikan dan selalu disalahkan.

Penyelesaian kasus yang  dilakukan oleh pemerintah dan Tim Pencari Fakta pun hanya menjelaskan soal kekerasan, pelaku yang sudah tahan hingga pendataan jumlah korban meninggal maupun luka-luka, tidak menyentuh akar persoalan penyebab konflik itu terjadi. Bahkan dalam penyelesaian kasus, rakyat sering dirugikan dengan dituduh melanggar hukum, ketertiban umum sehingga muncul kesimpulan dari aparat maupun pemerintah bahwa rakyatlah yang bersalah dan pantas untuk di tindak tegas.

Tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap rakyat di Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal  24 Desember 2011, tidak saja berada di luar prosedur tapi sudah masuk pada tindakan yang brutal [barbar] yakni dengan menembaki rakyat secara membabi-buta. Dari kekerasan aparat kepolisian tersebut telah mengakibatkan 3 orang meninggal, yaitu Arif Rahman [18], Syaiful [17] dan Syarifudin [46] serta 1 orang masih hilang yaitu Nasrullah [30]. Selain korban meninggal, ada sekitar 30 orang korban luka tembak.

Awal persoalan tersebut tidak terlepas dari keberadaan PT. Sumber Mineral Nusantara [PT.SMN] yang dengan SK Bupati No. 188 tertanggal 28 April 2010 atas eksplorasi tambang emas dinilai merugikan rakyat. Belajar dari pengalaman PT. Freeport Indonesia yang melakukan eksplorasi tambang emas dipapua tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat papua maupun bagi Negara. Oleh karenanya, berdirinya perusahaan tambang di Bima yang dikuasi korporasi swasta pantas ditolak, sebab mereka akan mementingkan dirinya sendiri dengan merauk keuntungan semata dan sementara rakyat tetap miskin.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR RI/ DPRD Bima, Aparat Kepolisian, serta KOMNAS HAM harus memandang persoalan secara mendasar yaitu persoalan penolakan tambang ini karena tambang di kuasai oleh segelintir orang yang akan merugikan mayoritas rakyat Bima. Dan prinsipnya adalah rakyat Bima menginginkan kesejahteran bukan penindasan.

Mengenai industri tambang, seharusnya peran pemerintah adalah membangun industrialisasi nasional yang mandiri, berorientasi kerakyatan serta menasionalisasi perusahan-perusahan tambang dibawan kekuatan dan kontrol rakyat.

Maka oleh karena itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia menuntut:

  1. Cabut SK Bupati No. 188.45/357/004/2010 Tentang Ekplorasi Tambang
  2. Usut Tuntas dan adili Bupati dan KAPOLDA Bima atas pelanggaran HAM atas rakyat Bima.
  3. Nasionalisasi aset-aset vital [termasuk tambang emas] dibawah kontrol rakyat.

Jakarta, 05 Januari 2012

Hormat Kami

KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Ketua Umum                                                                                              Sekretaris jenderal

Azmir zahara                                                                                                      Soli Irmanto

KASUS SAPE BIMA BUKTI KAPITALISME TELAH GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT NEGARA HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Situasi krisis kapitalisme yang semakin hebat ditandai terguncangnya ekonomi di benua eropa dan Amerika Serikat merupakan serangan telak ke dalam jantung kapitalisme. Krisis kapitalisme saat ini bagai kan badai yang terus menghantam fundamental ekonomi di kedua wilayah tersebut, sebagai catatan hingga akhir tahun di eropa dan amerika krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat, akibat dari stagnanisasi putaran modal, tidak terserapnya produk-produk konsumsi industri akibat menurunnya daya beli masyarakat eropa dan amerika serta diperparah dengan meningkatnya jumlah pengangguran di kedua wilayah yang paling kapitalistik tersebut. Jika kita menengok sebentar ke master plan percepatan ekonomi di Indonesia (MP3EI) dapat kita lihat skema besar dari upaya penyelamatan krisis kapitalisme, terutama dalam mengatur usaha-usaha mengalirkan modal, barang dan jasa yang tengah mengalami perlambatan luar biasa dari amerika dan eropa ke negara-negara dunia ke-3, terkhusus di Indonesia. (lebih…)

Tolak Pengesahan RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan “Undang-Undang Perampasan Tanah”

Usulan untuk membentuk RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Presiden SBY pada tanggal 15 Desember 2010 melalui Amanat Presiden No. R-98/Pres/12/2010, telah membuktikan bahwa SBY merupakan rezim borjuasi yang selalu berpihak kepada para pemilik modal. Sebab usulan tersebut (dari Presiden SBY) sesuai dengan hasil-hasil rekomendasi dari National Summit (rembuk nasional) 2009, jelas menguntungkan bagi para pengusaha (investor)!. (lebih…)

Hari HAM Internasional, SMI Medan Berunjukrasa

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Medan hari ini,Sabtu (10/12)  ditandai dengan aksi unjukrasa.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), secara tegas mengecam pemerintahan SBY-Boediono, yang dinilai gagal dalam menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM di tanah air.

Sebaliknya, mereka menuding aparat keamanan sebagai institusi paling bertanggungjawab dalam terjadinya berbagai kasus pelanggaran ham di negeri ini. (lebih…)

Happy Internasional Human Rights Day For All

Statment KPP SMI dalam peringatan hari sumpah pemuda

Dibawah Sistem Kapitalisme, Rezim SBY-Boediono dan Elit Politik Borjuasi

Telah Menghancurkan Tenaga Produktif Pemuda Indonesia

Telah tercatat bahwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan Kolonialisme-Imperialisme, pemuda memiliki peran yang penting. Perjuangan kemerdekaan oleh para pemuda yang berawal dari semangat primordial beralih menjadi semangat kolektif dengan adanya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Momentum tersebut adalah tonggak pemersatu perjuangan para pemuda Indonesia dalam pembebesan nasional melawan kolonialisme. Sehingga perjuangan rakyat dan pemuda Indonesia telah membawa Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. (lebih…)

statment KPP SMI dalam peringatan II tahun tahun kabinet indonesia bersatu jilid II

2 Tahun SBY-Boediono (Kabinet Indonesia Bersatu jilid II)

“Dibawah Sistem Kapitalisme, Rezim SBY-Budiono Dan Elit Politik Borjuasi

Telah Gagal Dalam Mensejahterakan Rakyat”

Tepat pada tanggal 20 Oktober 2011 rezim SBY-Boediono telah berkuasaan selam 2 tahun dengan mazhab neoliberalismenya. Selama berkuasa dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, SBY-Boediono telah memperparah kondisi kemiskinan dengan menghancurkan tenaga-tenaga produktif rakyat. Hal itu dapat dilihat dari setiap regulasi dan kinerja buruk di pelbagai bidang kehidupan rakyat.

Sistem Kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Boediono untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Sistem kapitalisme dengan segala nilai dan prakteknya hanya memberikan keleluasaan bagi kelas borjuasi untuk mengeksploitasi rakyat. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan dan kemiskinan. Dan krisis kapitalisme yang masih terjadi samapai sekarang ini, telah menunjuknya rapuh dan usangnya sistem kapitalisme.

Bukan rakyat Indonesia saja melainkan rakyat dunia telah menderita atas keganasan sistem kapitalisme. Yakni akibat krisis Kapitalisme ini, pelbagai negara terlilit hutang yang begitu besar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis terhadap rakyat. Pemerintahan rezim borjuasi lebih memilih penerapan kebijakan dana stimulus dan pengetatan anggaran dibanding kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan tersebut justru telah banyak melahirkan PHK massal dan parade penganguran. Angka pengangguran secara statistik, tingkat pengangguran di Uni Eropa tertinggi dari negara Spanyol sebesar 20,5 persen, menyusul Amerika sebanyak 8,9 persen, Belanda sebanyak 4,3 persen, sedangkan negara Jepang penganguran mencapai 4,6 persen.

Modus penyelamatan krisis kapitalisme yakni memperluas daerah ekspansi dengan taktik pasar bebas atau globalisasi. Kapitalis internasional secara paksa menginjeksi dan mempengaruhi pertemuan atau forum ekonomi seperti G20, ASEAN, Pertemuan Asia-Afrika, dimana sejatinya hanya untuk kepentingan kelas pemodal. Jelas hari ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran guna penyelamat krisis kapitalisme.

SBY-Boediono dan Kebijakan Anti Rakyat

Sebelumnya pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, SBY yang didampingi oleh Jusuf Kalla telah mengeluarkan kebijakan anti rakyat seperti UU Penanaman Modal dan UU BHP yang sejatinya bukan jawaban bagi persoalan kemiskinan rakyat Indonesia, namun sebaliknya sebagai bentuk penggadaian alat-alat produksi rakyat dan liberalisasi pendidikan nasional.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II SBY-Boediono meneruskan agenda neoliberalisme di Indonesia. Pada 100 hari pemerintahan rezim borjuasi telah mengeluarkan pelbagai kebijakan.diantaranya program yang dihasilkan dari pertemuan National Summit (rembuk nasional) yang dimotori oleh KADIN pada penghujung tahun 2009, yakni; 1) pengadaan tanah, alih fungsi hutan dan tata ruang. 2) Infrastruktur seperti perbaikan infrastruktur transportasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitas, 3). Jaminan ketersediaan energi oleh pemerintah dengan menerbitkan perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 mw tahap II, 4). Keringanan pajak bagi pengadaan energi, 5) Perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta dan Pengadaan lembaga pembiayaan infrastruktur, 5). Masalah ketenagakerjaan. Persoalan ketenaga kerjaan selalu menjadi kendala bagi kelas pemodal untuk berinvestasi seperti; persoalan Upah, Pesangon, outshorsing dan kebebasan berserikat.

Pada tahun 2010 rezim borjuasi mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif Daya Listrik (TDL) dengan alasan ekonomis-mengalami kerugian padahal itu sama sekali tidak benar hanyalah rekayasa ekonomi politik semata untuk mendapatkan legitimasi dari mayoritas rakyat. Agenda sejatinya adalah liberalisasi di sektor energi dan bukan kepentingan rakyat. Serta sangat ironis ketika rakyat sedang dilanda kemiskinan, rezim SBY-Boediono mengeluarkan kebijakan dana talangan kepada Bank Century yang merugikan rakyat. Kasus Century membuktikan ketertundukan SBY-boediono terhadap kelas Kapitalis.

Selanjutnya liberalisasi pertanian semakin menggurita dengan pilihan model Food Estate oleh Rezim SBY-Boediono, yang mana pilihan Food Estate akan mempermudah pihak pemodal dalam berinvestasi. Maka pengembangan industri pertanian skala luas atau Food Estate sejatinya bukan diperuntukan untuk kaum tani miskin dan buruh tani, melainkan lahan pertanian yang subur akan diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada koorporasi pertanian.

Rezim SBY-Boediono dalam memperlancar arus modal telah menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan ini dengan sangat vulgar telah menetapkan enam koridor untuk kepentingan investasi. MP3EI ini juga adalah penjualan terbuka yang sistematis atas aset-aset vital.

Untuk menyukseskan MP3EI rezim borjuasi telah menggodok RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. RUU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan investasi. Selain itu, RUU ini sarat dengan ‘pesanan’ asing. Beberapa-dokumen  menyebutkan bahwa RUU ini didorong oleh ADB dan Bank Dunia. RUU ini ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2011 ini, karena merupakan salah satu prasyarat penting untuk mempelancar penyediaan tanah bagi proyek pembangunan, sesuai dengan MP3EI 2011-2025 yang telah diluncurkan pada awal tahun ini.

Di sektor pendidikan, rezim borjuasi SBY-Boediono hendak meliberalisasikan secara total dengan adanya RUU Perguruan Tinggi. RUU PT tidak lain adalah pengganti dari UU BHP sebagai skema kapitalisasi pendidikan. Totalisasi ini jelas akan mengancam kepentingan rakyat terhadap pendidikan. Pendidikan akan menjadi barang yang mahal bagi rakyat.

Dan disahkan UU intelijen pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh rezim borjuasi akan berdampak pada kriminalisasi gerakan rakyat, baik buruh, petani, kaum miskin kota maupun gerakan mahasiswa. UU ini merupakan alat pengaman bagi keleluasaan rezim borjuasi dan kelas pemodal untuk mengeksploitasi dan menindas rakyat.

Rezim SBY-BOEDIONO dan Penindasan Terhadap Rakyat

Selama kekuasan rezim borjuasi, rakyat selalu menjadi korban keganasan sistem kapitalisme dan ketikadilan SBY-Boediono. Rezim SBY-Boediono selalu memprioritaskan kepentingan kelas pemodal dari pada kepentingan rakyat. Inilah bentuk “Sesat Pikir” rezim borjuasi!

Eskalasi kekerasan terhadap petani di Indonesia berbanding lurus dengan ekspansi lahan baik itu kelas pemodal maupun pemerintah. Konflik tanah bukanlah hal baru di negeri ini. Sejak orde baru, telah terjadi ribuan kasus konflik tanah antara rakyat dan pemerintah, dengan diiringi juga oleh ribuan kasus kekerasan oleh aparat yang mengiringinya. Perihal kekerasan ini adalah buah dari kebijakan orde baru yang sejak berkuasa tidak menjalankan UU Pokok Agraria 1960 yang berpihak kepada kaum tani. Praktik pengadaan tanah di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan  hingga kini.

Dari data yang didapat menunjukan sepanjang  tahun 2010  terjadi 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik. Konflik agraria di awal 2011 telah menyebabkan 11 petani meninggal, 44 orang mengalami luka, baik ringan maupun berat, tujuh orang ditahan, dan ratusan rumah serta tanaman masyarakat dirusak. Posisi sebagian besar rakyat yang tidak dilindungi hak atas tanahnya, mekanisme pembebasan tanah yang bersifat otoriter/ memaksa, serta manipulasi makna ”kepentingan umum”,  merupakan catatan buruk pemerintah  dalam pengaturan dan pengadaan tanah, karena selalu rakyat yang dikorbankan. Ironisnya pelaku kekarasan terhadap petani mayoritas dilakukan oleh aparat negara (baik tentara maupun polisi).

Persoalan kelas buruh sampai sekarang ini adalan penerapan sistem kerja kontrak dan outshorcing atau Labour Market Flekxebilty sehingga berpengaruh pada kesejahteraan buruh. Dengan adanya sistem ini buruh akan dibatasi hak-haknya dan riskan terkena PHK sepihak. Pada tahun 2011, setiap bulannya tercatat rata-rata di Indonesia 18.000 buruh manufaktur dan jasa kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kaum buruh yang masih bekerja justru dipaksa menerima upah rendah, yakni sekitar 70% penduduk masih berpenghasilan rata-rata 2 US $/ hari dan lebih rendah dibandingkan upah huruh di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu persoalan yang dihadapi kaum buruh adalah persoalan jaminan sosial, cuti kerja, upah lembur dan uang pesangon yang hampir mayoritas tidak diberikan kepada buruh.

Persoalan kaum buruh kemudian diperparah dengan kinerja DISNAKER yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Pengadilan Hubungan Industri (PHI) sebagai tempat buruh mendapatkan keadilan pun telah dikuasi oleh kaum borjuasi. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus suap oleh pengusaha terhadap hakim ataupun jaksa. Posisi rezim borjuasi tidak berupaya mensejahterakan buruh melainkan memperparah kondisi buruh dengan niatan merevisi UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 yang pro terhadap kelas pemodal.

Disektor pendidikan, Pendidikan Nasional telah dijadikan komoditas dan semakin hari kian masif menuju puncak liberalisasi. Proses liberalisasi pendidikan telah menghancurkan kualitas tenaga-tenaga produktif serta telah menciptakan budaya baru yang kapitalistik. Kapitalisasi pendidikan yang kejam ini telah menutup akses rakyat untuk mendapatkan hak-haknya atas pendidikan. Ironisnya sudah biaya pendidikan mahal dan kualitas pendidikan yang rendah, masih juga praktik-praktik pungutan liar dijalankan oleh lembaga pendidikan. Praktik Pengutan liar diterapkan dengan modus biaya daftar ulang siswa dengan kegunaan untuk membeli seragam, buku pelajaran, dana pembangun, dana perpustakaan dan lain sebagainya yang mencapai jutaan rupiah. Pungutan liar pun tidak hanya disekolah-sekolah namun terjadi di universitas bahkan lebih besar pungutan liarnya.

Orientasi pendidikan nasional yang disiapkan guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang murah semakin nyata dengan realisasi kebijakan menteri pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berencana membangun puluhan SMK Model (unggulan) di seluruh zona (koridor) pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia pada 2012. SMK yang bekerja sama dengan industri dalam membuat dan menjual barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya siswa merakit alat elektronik, alat pertanian dan sebagainya untuk keperluan industri. Dan saat ini telah diusulkan tentang pembangunan 50 SMK Model di enam zona, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, dan Bali Nusa Tenggara.

Rezim borjuasi dengan agenda kapitalisasi pendidikan sejatinya telah menciptakan tragedi kemanusia, yaitu merampas hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang sudah dijamin dalam pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pasal 31.

Rezim SBY-Boediono dan Elit Politik Borjuasi Korup

Rezim borjuasi dan elit politik borjuasi telah menunjukan watak aslinya yang tidak mengabdi terhadap kepentingan rakyat. Kinerja partai politik yang ada, baik sebagai partai berkuasa dan koalisinya maupun sebagai partai oposisi hanyalah racun dalam diri rakyat. Rakyat di”sihir” untuk mendukung partai untuk menduduki kursi kekuasaan (puast maupun daerah) akan tetapi tidak ada kontribusinya bagi kepentingan rakyat, rakyat tetap tertindas, dieksploitasi dan semakin dimiskinkan.

Rezim dan elit politik lebih tertarik pada isue-isue korupsi, baik untuk melindungi dirinya ataupun untuk menyerang lawan politiknya. Namun dalam sistem politik (demokrasi) liberal, sesungguhnya rezim dan elit politik tidak terlepas dari praktik korup. Misalnya kasus Nazaruddin yang melibatkan para petinggi partai Demokrat, kasus di kementrian ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta kasus korup di Badan Anggaran. Ironisnya, isue-isue yang berkenaan dengan kepentingan rakyat secara langsung tidak diperjuang oleh elit-elit politik. Rakyat dibiarkan terkena PHK, rakyat dibiarkan menjadi pengangguran, rakyat dibiarkan kehilangan tanah dan rumah, rakyat dibiarkan tidak bersekolah, dll. Sekali lagi jelaslah bahwa posisi elit politik borjuasi tidak berpihak kepada rakyat, melainkan mereka berpihak terhadap kekuasan kelas pemodal.

Menjelang dua Tahun SBY-BUDIONO, isue yang berkembang adalah soal reshuffle. Disatu sisi SBY-Boediono yang gagal dalam kesejahterakan rakyat hendak menebus dosa dengan melakukan reshuffle, di pihak lain elit politik beradu pernyataan atau menuding menteri dari partai lain dan mempertahankan menterinya agar tetap bertahan. Tetapi bagi rakyat, reshuffle tidak akan merubah wajah pemerintah, rakyat tetap akan tertindas dan dimiskinkan selama sistem kapitalisme dijadikan solusi bagi SBY-Boediono.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan SBY-BOEDIONO dan ELIT POLITIK BORJUASI bukan jalan kesejahteraan bagi rakyat yang diutamakan, akan tetapi jalan lapang bagi penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia malah disiapkan selebar-lebarnya.

Melihat situasi objektif yang berkembang, yakni krisis kapitalisme yang telah melahirkan penderitaan rakyat se-dunia dan momentum 7 tahun kekuasaan SBY atau 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, maka Komite Pimpinaan Pusat-Serikat Mahasiswa Indonesia (KPP-SMI) menyatakan sikap bahwa:

DIBAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO DAN ELIT POLITIK BORJUASI

TELAH GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT”

Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:

  1. 1.      Program Reforma Agraria Sejati
  2. 2.      Program Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
  3. 3.      Program Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat
  4. 4.      Program Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyerukan PERSATUAN GERAKAN RAKYAT dalam melawan sistem kapitalisme dan rezim borjuasi sby-Boediono yang tidak berpihak kepada rakyat.

Jakarta, 20 Oktober 2011

Ttd

KPP-SMI

(KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA)

%d blogger menyukai ini: