Beranda » Berita » Statment KPP SMI dalam peringatan hari sumpah pemuda

Statment KPP SMI dalam peringatan hari sumpah pemuda

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

November 2011
S S R K J S M
« Okt   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Dibawah Sistem Kapitalisme, Rezim SBY-Boediono dan Elit Politik Borjuasi

Telah Menghancurkan Tenaga Produktif Pemuda Indonesia

Telah tercatat bahwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan Kolonialisme-Imperialisme, pemuda memiliki peran yang penting. Perjuangan kemerdekaan oleh para pemuda yang berawal dari semangat primordial beralih menjadi semangat kolektif dengan adanya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Momentum tersebut adalah tonggak pemersatu perjuangan para pemuda Indonesia dalam pembebesan nasional melawan kolonialisme. Sehingga perjuangan rakyat dan pemuda Indonesia telah membawa Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945.

Namun perkembangan hari ini, pemuda dan rakyat Indonesia belum mendapatkan hasil dari perjuangan kemerdekaannya. Dengan sistem kapitalisme sebagai jalan keluar, rezim borjuasi SBY-Boediono hendak mensejahterakan rakyat dan mengembangkan tenaga produktif Indonesia. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik, rakyat dan pemuda Indonesia menjadi korban dari penghisapan kelas pemodal. Rezim borjuasi SBY-Boediono telah menghanjurkan tenaga produktif pemuda Indonesia dengan tidak memberikan jaminan pekerjaan, jaminan atas pendidikan dan jaminan kesehatan.

Rezim SBY-Boediono Anti Jaminan Pekerjaaan

Kegagalan sistem kapitalisme telah ditunjukan dengan krisis ekonomi, bukan rakyat Indonesia saja melainkan rakyat dunia telah menderita atas kegagalan sistem kapitalisme. Yakni akibat krisis Kapitalisme ini, pelbagai negara terlilit hutang yang begitu besar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis terhadap rakyat. Pemerintahan rezim borjuasi lebih memilih penerapan kebijakan dana stimulus dan pengetatan anggaran dibanding kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan tersebut justru telah banyak melahirkan PHK massal dan parade penganguran. Angka pengangguran secara statistik, tingkat pengangguran di Uni Eropa tertinggi dari negara Spanyol sebesar 20,5 persen, menyusul Amerika sebanyak 8,9 persen, Belanda sebanyak 4,3 persen, sedangkan negara Jepang penganguran mencapai 4,6 persen. Sedangkan di Indonesia Jumlah penganggur pada Agustus 2010 sebanyak 8,32 juta orang.

Dalam logika kapitalisme, pengangguran selalu menjadi ligitimasi bagi penerapan sistem kerja kontrak dan orsourching. Sistem ini tidak lain merupakan Labour Market Flekxebilty yang menguntungkan kelas pemodal. Dengan adanya sistem ini pula, buruh akan dibatasi hak-haknya dan riskan terkena PHK sepihak. Pada tahun 2011, setiap bulannya tercatat rata-rata di Indonesia 18.000 buruh manufaktur dan jasa kehilangan pekerjaan. Rezim SBY-Boediono dengan mazhab kapitalisme juga menjaga pengangguran agar tetap ada, sehingga rezim akan leluasa mempraktekkan politik upah murah terhadap buruh.

Rezim borjuasi SBY-Boediono jelas telah menghanjurkan masa depan para pemuda Indonesia dengan menghancurkan tenaga produktifnya, yaitu rezim telah menutup akses pemuda dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini rezim borjuasi telah melanggar konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan untuk memberikan jaminan pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan.

Rezim SBY-Boediono Anti Jaminan Pendidikan

Kapitalisasi pendidikan sebagai agenda rezim borjuasi SBY-Boediono, ternyata sebagai upaya menghambat laju tenaga produktif pemuda Indoniasia. Bagaimana tidak, kapitalisasi pendidikan telah mengubah paradigma pendidikan dari layanan publik beralih ke layanan jasa yang profit oriented. Dampaknya adalah lepasnya tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan semakin mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar rakyat.

Sedangkan pada UUD 1945 pada esensinya menyatakan bahwa pendidikan nasional bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, yang satu kategori dengan industri pertambangan, perdagangan, jasa perbankan dan keuangan serta jasa-jasa lainnya. Artinya, Pendidikan bukan bidang usaha melainkan upaya sosial, politik dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lebih jauh lagi bahwa pendidikan merupakan jalan untuk mengembangkan tenaga produktif pemuda Indonesia dan memiliki kesadaran diri guna pembebasan nasional menuju kemerdekaan sejati.

Dan hak konstitusional sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, usaha pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemajuan keilmuan dan teknologi diberikan oleh Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, dengan menutup akses pendidikan, rezim SBY-Boediono telah menghancurkan tenaga produktif pemuda Indonesia.

Rezim SBY-Boediono Anti Jaminan Kesehatan

Indonesia adalah negara terpadat penduduknya No. 4 (empat) di dunia, artinya penduduk yang banyak ini harus di jamin kesehatannya oleh negara. Persoalan kesehatan merupakan persoalan yang penting dalam melindungi tenaga produktif pemuda Indonesia. Tetapi kenyataannya, negara tidak memberikan jaminan kesehatan kepada pemuda Indonesia.  Pemerintah sebenarnya telah menetapkan anggaran jaminan sosial bagi rakyat sebesar 57 triliyun rupiah, tetapi nyatanya itu tidak cukup untuk menjamin rakyat Indonesia sehat, belum lagi kaum miskin kota yang masih banyak tidak terdata oleh pemerintah.

Liberalisasi kesehatan telah memaksa rakyat atau pemuda Indonesia mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan yang semakin hari semakin melonjak. Lepasnya tanggung jawab negara atas jaminan kesehatan adalah disain kapitalisme yang menempatkan kesehatan sebagai ajang bisnis. Jadi benar bahwa slogan “orang miskin dilarang sakit” karena orang miskin tidak akan dapat membayar biaya di rumah sakit. Kemudian jelaslah bahwa rezim SBY-Boediono anti terhadap jaminan kesehatan rakyat.

Oleh karena itu kami dari organisasi massa mahasiswa, Komite Pimpinan Pusat-Serikat Mahasiswa Indonesia (KPP-SMI) menyatakan sikap dengan tegas bahwa:

  1. Sistem Kapitalisme sebagai solusi kesejahteraan rakyat telah gagal.
  2. Rezim SBY-Boediono dan Elit Politik telah gagal dalam memberikan jaminan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan bagi rakyat dan pemuda Indonesia.

Selanjutnya kami memberikan jalan bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia:

  1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
  2. Bangun Industrialisasi Nasional kerakyatan
  3. Nasionalisasi Aset-aset Vital dibawah Kontrol Rakyat
  4. Pendidikan Gratis Ilmiah, Ilmiah, Demokrasi dan Bervisi Kerakyatan

Jakarta, 28 Oktober 2011

(KPP-SMI)

KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: