Beranda » Berita » statment KPP SMI dalam peringatan hari tani nasional

statment KPP SMI dalam peringatan hari tani nasional

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

September 2011
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

 “Dibawah Sistem Kapitalisme, Rezim SBY-Budiono Dan Elit Politik Borjuasi

Telah Gagal Dalam Mensejahterakan Rakyat”

 

Sistem Kapitalisme sebagai aternatif kaum borjuasi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaran, hal itu dibuktikan dengan serangkaian krisis yang melanda dunia –dari krisis finansial, krisis energi, krisis pangan hingga pada krisis politik. Akibat krisis Kapitalisme ini, negara Uni Eropa dan Amerika terlilit hutang yang begitu besar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis terhadap rakyat, yakni dengan menerapkan kebijakan pengetatan anggaran dan PHK massal. Kebijakan tersebut justru telah banyak melahirkan parade penganguran. Angka pengangguran secara statistik, tingkat pengangguran di Uni Eropa tertinggi dari negara Spanyol sebesar 20,5 persen, menyusul Amerika sebanyak 8,9 persen, Belanda sebanyak 4,3 persen, sedangkan negara Jepang penganguran mencapai 4,6 persen.

Berbagai langkah penyelamatan krisis telah dilakukan oleh kelas pemodal internasional dengan menggandeng negara dunia ke-3, yakni dengan menginjeksi pertemuan ekonomi atau pertemuan regional seperti G20, ASEAN, pertemuan Asia-Afrika dimana sejatinya hanya untuk kepentingan kelas pemodal. Kemudian regulasi-regulasi pun dikeluarkan oleh rezim borjuasi guna memuluskan jalur modal. Saat ini DPR RI sedang membahas pelbagai macam regulasi-regualsi pro kelas pemodal, misalnya rancangan undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah RI. RUU tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, yang ditolak oleh rakyat karena dinilai menjadi alat penggusuran tanah-tanah rakyat, serta tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat. Sehingga pengesahan RUU ini akan semakin melanggengkan praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap rakyat, termasuk masyarakat adat dan perempuan.

Eskalasi kekerasan terhadap petani di Indonesia berbanding lurus dengan ekspansi lahan baik itu kelas pemodal maupun pemerintah. Konflik tanah bukanlah hal baru di negeri ini. Sejak orde baru, telah terjadi ribuan kasus konflik tanah antara rakyat dan pemerintah, dengan diiringi juga oleh ribuan kasus kekerasan oleh aparat yang mengiringinya. Perihal kekerasan ini adalah buah dari kebijakan orde baru yang sejak berkuasa tidak menjalankan UU Pokok Agraria 1960 yang berpihak kepada kaum tani. Praktik pengadaan tanah di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan  hingga kini. Dari data yang didapat menunjukan sepanjang  tahun 2010  terjadi 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik. Konflik agraria di awal 2011 telah menyebabkan 11 petani meninggal, 44 orang mengalami luka, baik ringan maupun berat, tujuh orang ditahan, dan ratusan rumah serta tanaman masyarakat dirusak. Posisi sebagian besar rakyat yang tidak dilindungi hak atas tanahnya, mekanisme pembebasan tanah yang bersifat otoriter/ memaksa, serta manipulasi makna ”kepentingan umum”,  merupakan catatan buruk pemerintah  dalam pengaturan dan pengadaan tanah, karena selalu rakyat yang dikorbankan. Berdasarkan data lain, terkait penggusuran di wilayah perkotaan, terjadi kenaikan korban penggusuran dari  1883 KK pada 2006  menjadi 6000 KK pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2010 mencatat 395 perempuan yang menjadi korban penggusuran.

Kehadiran RUU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan pelibatan peran pemodal, dengan memperluaskan konsep pengadaan tanah. Sementara itu, pengertian dan kriteria kepentingan umum tidak dijelaskan di dalam RUU tersebut. RUU ini seperti berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah untuk kepentingan umum, padahal proyek tersebut tidak lebih hanya untuk kepentingan pemodal, seperti proyek infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai, dimiliki,  dikelola dan diperuntukan bagi kepentingan pemodal asing atau dalam negeri. Seperti  proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, air minum, sampai pada pertanian skala besar seperti Food Estate. yang selama ini terbuka untuk para pemodal dengan dorongan ADB dan Bank Dunia. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan pemodal menguasai sektor-sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jelas bahwa kebijakan ini tidak memihak terhadap rakyat yang rentan akan penggusuran dan menjadi target kriminalisasi.

RUU ini ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2011 ini, karena merupakan salah satu prasyarat penting untuk mempelancar penyediaan tanah bagi proyek pembangunan, sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang telah diluncurkan pada awal tahun ini oleh Presiden RI. Sementara, dianggap bahwa salah satu kendala pembangunan adalah sulitnya memperoleh tanah untuk proyek, dan kebijakan yang  ada dinilai kurang cukup. Lambannya pengesahan RUU ini dinilai dapat mengganggu investasi MP3EI, dan Presiden SBY bersedia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk masalah pengadaan tanah, jika RUU tersebut tidak selesai tahun ini.  Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia siap melakukan segala daya upaya untuk mendukung investasi MP3EI, dengan mengesampingkan situasi dan kondisi rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan proses liberalisasi, di Indonesia terdapat 60 kontraktor migas milik pemodal internasional yang akan terus mengekspansi modalnya yakni: ExxonMobile (Blok Cepu dan Natuna), Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco (menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%). Lalu Conoco, Repsol, Shell (Inggris-Belanda), Unocal (AS), ENI (Italia), Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex (menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%); dan perusahaan independen (menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%). Aset Indonesia yang dikuasai kelas pemodal lainnya adalah Freeport (Papua) dan Caltex di Riau. Hampir 90% minyak dan gas bumi Indonesia telah dikuasai pemodal. Tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik, semuanya dijual ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan internasional tersebut. Di sektor perkebunan, meski Indonesia mampu memproduksi 47% minyak sawit dunia (Oil World, November 2010), industri hilir CPO kita masih kalah dari Malaysia. Ekspor produk hilir CPO (crude palm oil) Indonesia hanya 40%, sedangkan Malaysia mencapai 70% dari CPO yang dihasilkan. Kecilnya industri hilir terjadi karena kebanyakan dikuasai oleh kelas pemodal internasional. Rezim borjuasi SBY pun memberi kemudian kepada para pemodal, baik dalam negeri maupun asing seperti PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) Tbk telah akuisisi perusahaan lain dan menggabungkannya dalam perusahaan itu. Saat ini BSP memiliki lahan perkebunan seluas 144 ribu hektare, yang sekitar 25 persen merupakan karet, dan sisanya sebagian besar merupakan kebun kelapa sawit. Kemudian Investor Malaysia, Lestari Pasifik Berhad, menginvestasikan dana US$350 juta untuk mengembangkan bioetanol dari olahan ampas kelapa sawit di Indonesia.

Untuk memuhi tenaga kerja yang ahli dan murah, rezim borjuasi SBY dan elit politik telah membuat skema yang sinergis antara pendidikan nasional dengan liberalisasi aset-aset vital. Program penyelarasan ini melalui Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), Kemendiknas sedang menyiapkan arsitektur pendidikan tinggi (PT), yang diharapkan dapat berperan serta dalam mewujudkan apa yang telah direkomendasikan dalam MP3EI. Kemudian Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berencana membangun puluhan SMK Model (unggulan) di seluruh zona (koridor) pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia pada 2012. SMK yang bekerja sama dengan industri membuat dan menjual barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya merakit alat elektronik, alat pertanian dan sebagainya. Saat ini telah diusulkan tentang pembangunan 50 SMK Model di enam zona, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, dan Bali Nusa Tenggara. Untuk mewujudkan SMK Model tersebut, Kemdiknas akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012. Ditjen Dikmen sendiri saat ini telah mengusulkan dana sekitar Rp 5-8 miliar untuk pembangunan maupun untuk peremajaan masing-masing SMK Model. Artinya bahwa pendidikan nasional sudah berorientasikan profit oriented dan menghamba pada kelas pemodal. Sinergis dengan perburuhan juga, rezim SBY menerepakan kebijakan politik upah murah, kontrak dan outsourcing yang merugikan rakyat pekerja. Apalagi kebijakan tentang KEK sudah diberlakukan dan rakyat pekerja semakin penderitaan.

Dalam posisi rakyat semakin bayak yang tergusur dan semakin miskin, disisi lain pemerintahan rezim borjuasi memberlakukan kebijakan impor beras, dengan alasan kelangkaan dipasaran. Hingga Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai USD 829 juta atau sekitar Rp 7,04 triliun rupiah. Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak 1,57 juta ton beras dari Vietnam (892,9 ribu ton), Thailand (665,8 ribu ton), Cina (1.869 ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu ton), dan beberapa negara lain (3,2 ribu ton). Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan kehendak rakyat (tani). Kebijakan yang diinginkan rakyat (petani) adalah pembaharuan agraria yang ditopang dengan pemberian  modal, teknologi, dan pendidikan serta pasar yang adil. Namun jelas bahwa rezim SBY dan elit politik borjuasi berpihak pada kepentingan kelas pemodal bukan pada rakyat Indonesia.

Melihat situasi yang diatas, jelas bahwa sistem Kapitalisme dan rezim SBY-Boediono telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Maka Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai organisasi massa mahasiswa dalam momentum hari tani menuntut:

  1. Tolak RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
  2. Tolak Represisitas dan Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat
  3. Tolak Kebijakan Impor Beras
  4. Tanah, Modal dan Teknologi bagi Rakyat
  5. Tolak Penggusuran Tanah Rakyat
  6. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan
  7. Tolak Upah Murah, Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:

  1. 1.       Program Reforma Agraria Sejati
  2. 2.       Program Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
  3. 3.       Program Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat
  4. 4.       Program Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

 

Jakarta, 24 September 2011

 

 

Komite Pimpinan Pusat-Serikat Mahasiswa Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: