Beranda » Pers Released » SIKAP POLITIK SMI

SIKAP POLITIK SMI

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

Juli 2011
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pendidikan Nasional: Biaya Mahal, Tidak Berkualitas Dan Banyak Pungutan Liar Rezim SBY- Boediono dan Elit-Elit Politik Borjuasi Telah Gagal Mewujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

 

Kondisi pendidikan nasional kian tidak menentu, setelah rakyat dipusingkan dengan keruwetan Ujian Nasional, kini rakyat dihadapkan dengan permasalahan yang begitu berat berupa proses penerimaan siswa baru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rakyat mengeluh dengan mahalnya biaya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan serta banyaknya pungutan liar yang dibebankan.

Dari hasil penelitian, pungutan masuk RSBI sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta. Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.

Kemudian untuk masuk kepergurun tinggi akan lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan. Misalnya saja kuliah di President University yang merupakan kampus bergaya internasional biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 25.000.000/semester, Swiss German University (SGU) yang juga kampus bergaya internasional biaya Rp 24.000.000–28.000.000/semester. Universitas Pelita Harapan (UPH) Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–15.000.000/semester, Universitas Trisakti Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–12.000.000/semester, Universitas Tarumanagara (UNTAR) Rata-rata biaya kuliah Rp 7.000.000–10.000.000/semester, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) rata-rata biaya kuliah Rp 3.000.000–10.000.000/semester, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), seorang mahasiswa harus merogoh kocek hingga Rp. 100 juta agar bisa lulus, atau sekitar Rp. 25 juta per tahun.

Dengan mahalnya biaya pendidikan tentu akan menutup akses rakyat untuk mendapatkan hak-hak atas pendidikan, dinama rakyat miskin menurut data BPS pada bulan Maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang (jika mengikuti data IMF akan bertambah). Kemudian tingkat penghasilan Buruh sebagai masyarakat mayoritas sebesar 0,8% US dollar /jam (Rp. 5000 /jam), sehingga buruh mendapat penghasilan sekitar Rp. 40.000 /hari. Sehingga tidak mungkin buruh dapat menyekolahkan anaknya sampai kejenjang perguruan tinggi.

Selain mahalnya biaya pendidikan, out put dari pendidikan nasional tidak mampu mengembangkan kualitas tenaga produktifnya. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta bersaing bukan dalam soal peningkatan mutu (kualitas) pendidikan, melainkan dalam persaingan biaya pendidikan. Dan ketika pendidikan menjadi barang dagangan, mutu pendidikan atau kemampuan akademik tidak diperioritaskan. Artinya, pendidikan menjadi ajang bisnis yang menekankan pada hukum besi ekonomi.

Kenyataannya bahwa mutu pendidikan nasional masih rendah. Pendidikan nasional masih jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan tinggi dan mutu akademik dibanding dengan negara Malaysia, Filiphina dan Singapura. Karena memang Out put yang dihasilkan dari pendidikan nasional hanya untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang murah bagi industri-industri. Jika kita lihat angkatan kerja pada Februari 2011 (BPS), pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 55,1 juta orang (49,53 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 3,3 juta orang (2,98 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,5 juta orang (4,98 persen).

Ironisnya sudah biaya pendidikan mahal dan kualitas pendidikan yang rendah, masih juga praktik-praktik pungutan liar dijalankan oleh lembaga pendidikan. Praktik Pengutan liar diterapkan dengan modus biaya daftar ulang siswa dengan kegunaan untuk membeli seragam, buku pelajaran, dana pembangun, dana perpustakaan dan lain sebagainya yang mencapai jutaan rupiah.

Dari data yang dihimpun ICW, pungutan penerimaan siswa baru berdasarkan jenjang pendidikan diperoleh rata-rata besaran sebagai berikut; di tingkat Sekolah Dasar dan sejenisnya berkisar Rp. 350.000 sampai Rp. 500.000, Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya berkisar Rp. 750.000 hingga Rp.1 Juta, dan di tingkat SMA dan sejenisnya berkisar Rp. 2.500.000 juta hingga Rp. 5.000.000. Pungutan liar tidak hanya disekolah-sekolah namun terjadi di universitas bahkan lebih besar pungutan liarnya.

Wajah liberalisasi pendidikan hari ini memang sudah di persiapkan dari jauh-jauh hari. Dimana kepentingan kapitalisme (internsional maupun nasional) untuk menjadikan pendidikan sebagai barang jasa yang dapat menghasilkan surplus value. Indonesia mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994, yakni dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan  (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization”. Maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan,  termasuk perdagangan jasa pendidikan.

Kemudian Indonesia menandatangani GAT’s (General Agreement on Trade in Services) pada bulan Desember 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan pada 12 sektor, dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik  yang harus diprivatisasi. Keputusan liberalisasi pendidikan ditetapkan di tengah angka buta huruf dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, sejalan dengan logika ekonomi kapitalisme, pendidikan hanya akan menjadi barang komersial yang jauh dari upaya  pemenuhan hak konstitusi rakyat atas pendidikan yang bermutu dan berkualitas oleh negara. Jelas hal itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, negara telah terang-terangan melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan nasional.

Pada Undang-undang SISKDIKNAS terlihat jelas lepasnya tanggungjawab negara, dimana warga negara harus bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (pasal 6:2). Lepasnya janggungjawab negara dibuktikan dengan agenda privatisasi pendidikan yang telah membani rakyat. Kemudian dalam persoalan pembiayaan, peserta didik diharuskan menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan (pasal 12:2, poin b). Dan integrasi pendidikan nasional dengan pasar globalisasi pun sangat ketara dalam UU SISDIKNAS, yaitu dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan Asing berdiri di Indonesia.

Pemerintah semakin berambisi untuk meliberalisasikan pendidikan nasional secara total dengan mengeluarkan UU BHP. Munculnya UU BHP disambut oleh kritikan maupun perlawanan dari gerakan mahasiswa. Dan Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu gerakan mahasiswa di Indonesia yang sedari-dulu melawan Kapitalisasi Pendidikan bersama gerakan rakyat lainnya telah melakukan perlawan terhadap UU BHP dan akhirnya dibatalkan oleh MK.

Namun usaha-usaha pemerintah guna meliberalisasikan pendidikan nasional secara total masih berjalan sampai sekarang. Usaha pemerintah ditunjukan dengan menyusunan Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT). Dengan RUU PT ini negara secara jelas hendak melepaskan tanggung jawabnya dan di bebankan kepada rakyat pada pasal (10 ayat 1) dan pada pasal 23 ayat 1 tentang sumber pendaan di  sebutkan bahwa masyarakat bisa menanamkan investasi dalam dunia pendidikan tentu masyarakat yang dimaksud adalah pengusaha-pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan dalam dunia pendidikan sekaligus mencari tenaga kerja murah yang bisa di pekerjakan di perusahaan nya semangat liberalisasi di dunia pendidikan juga diatur dalam pasal 33 ayat 1 di sebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki otonomi dari pengelolaan sampai biaya ini yang dalam prakteknya banyak lembaga pendidikan yang melakukan kenaikan tarif setiap tahunnya tanpa ada control dari Negara dan melakukan kerjasama-kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang diperjelas di pasal 66 ayat 2 mengatur tentang majelis pemangku keuangan menetapkan tarif layanan dan biaya satuan,menetapkan rencana alternatif perolehan dana,menetapkan sistem dan besaran remunerasi,melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka panjang,melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha dan/atau portofolio dan melaporkan keuangan PTN berbadan hukum dan PTN mandiri sesuai standar akuntansi kepada Menteri Keuangan  dan banyak lagi pasal-pasal dalam RUU PT yang mengatur satu proses liberalisasi dalam dunia pendidikan yang di legalkan oleh Negara yang dampaknya adalah rakyat yang tidak bisa menikmati dunia pendidikan karena mahalnya dunia pendidikan.

 

Kebangkrutan pendidikan nasional dengan arahan liberalisasi telah menujukan kegagalan rezim SBY-Boediono dan elit-elit borjuasi dalam mengembangkan pendidikan nasional yang pro rakyat. Rezim dan elit-elit politik borjuasi hanya mementingkan kekuasan dan selalu menghamba pada sistem kapitalisme dengan membuka jalur liberalisasi seluas-luasnya. Praktik-praktik korup rezim dan elit politik semakin marak terjadi merupakan hasil dari pendidikan yang bobrok, misalnya kasus suap Miranda Gultom dan korupsi Muhammad Nazaruddin serta tokoh elit-elit lainnya.

Dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional dibawah sistem kapitalisme, rezim SBY-Boediono dan elit-elit politik borjuasi telah gagal dalam menyelanggarakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

Maka SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Menyatakan Sikap:

  1. Tolak Kapitalisasi Pendidikan
  2. Tolak Pungutan Liar di Sektor Pendidikan
  3. Cabut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003
  4. Tolak Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi

Jalan Keluar Menuju Kesejahteraan Rakyat:          

  1. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
  2. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
  3. Nasionalisasi Aset-aset Vital dibawah Kontrol Rakyat
  4. Bangun Industrilisasi Nasional yang kerakyatan, kuat dan Mandiri

Jalan Keluar Politik Rakyat:

Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme

12 Juli 2011

KPP-SMI

 

AZMIR ZAHARA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: