Beranda » Pers Released » Pernyataan Sikap Serikat Mahasiswa Indonesia

Pernyataan Sikap Serikat Mahasiswa Indonesia

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Pernyataan Sikap
ELIT BORJUASI DAN REZIM SBY-BUDIONO TELAH GAGAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN GRATIS DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT
“Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme Adalah Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat”

Bermacam peraturan dan Undang-Undang telah ditetapkan oleh elit-elit Borjuasi dan Rezim pemerintahannya, begitu juga aturan-aturan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional Indonesia. Namun banyak regulasi pada prakteknya, hanya menimbulkan kekacauan dan persoalan-persoalan baru bagi orientasi pendidikan di Indonesia. Yang ujung-ujungnya selalu saja mendeskritkan dan mengorbankan kepentingan orang tua dan mahasiswa, semisal; PP.60 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi, PP. 61 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BHMN, PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 yang ke-semuanya menjadi legalitas dari pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, dan UPI.

Dengan perlindungan hukum tersebut, elit birokrasi kampus-kampus tersebut sampai saat ini sering kali menelorkan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya memperbesar penerimaan kwantitas (banyaknya jumlah) mahasiswa saja, dan berlomba-lomba mencari mahasiswa sebanyak mungkin, modus operasi standar dari kebijakan semacam ini adalah 1). Menggencarkan pembangunan fisik gedung 2). Memperbanyak jalur masuk mahasiswa baru, 3). Membuka jurusan-jurusan baru yang laku dijual dipasar 4). Membuka usaha-usaha layanan yang berorientasi bisnis (Badan Layanan Umum)
Semua kebijakan diatas, pada prakteknya merupakan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan pendanaan tinggi (hight cost regulation), pertanyaan yang patut diajukan kemudian, kepada siapa beban pembiayaannya dijatuhkan? Di dalam pada Pasal 9 UU Sisdiknas menyatakan bahwa, “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, dengan dilindungi undang-undang yang demikian, birokrasi kampus dan elit-elitnya dapat dengan leluasa menjatuhkan beban pendanaan tersebut kepada mahasiswa maupun orang tua mahasiswa, sebagai contoh di UNESA sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya, pada tahun 2011 ini membuka penerimaan mahasiswa melalui 13 jalur.

Dengan membedakan jalur masuk mahasiswa, Pihak birokrasi membebankan biaya yang berbeda beda pula, jumlah sumbangan yang harus dikeluarkan oleh para calon mahasiswa dari jenjang regular (SMPTN dan PMDK) minimal Rp.5.000.000 atau biasa disebut SDP (Sumbangan Dana Pembangunan) dan tidak dapat dicicil, dari renstra UNESA 2005-2015 dapat diketahui asset yang dimiliki berupa tanah 120 hektar, yang akan dikembangkan sesuai dengan master plan 2005-2010 yakni pembangunan-pembangunan fisik yang membutuhkan dana yang besar. Yang kebanyakan pendanaannya akan dibebankan dari biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Situasi semacam ini tidak hanya terjadi di UNESA dan kampus percontohan BHMN yang telah disebut diatas, BHMN merupakan master plan (Rancangan Umum) penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, yang berarti apa yang dilakukan di kampus-kampus tersebut menjadi model yang di ikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta.
Kebijakan biaya pendidikan mahal, yang sebagian besar pendanaannya dibebankan kepada orang tua peserta didik dan mahasiswa telah menjadi trend abad 21 di Indonesia, namun apakah kebijakan semacam ini membawa kebaikan dan perbaikan di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia? Di tahun 2011 ini UNILA, sebuah kampus negeri di Bandar Lampung membuat kebijakan Drop Out terhadap seratusan Mahasiswanya, akibat tidak dapat lulus sesuai target masa perkuliahan, kebijakan ini diambil bukanlah semata-mata akibat persoalan apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak menyegerakan dirinya lulus kuliah, akan tetapi jika dikaji lebih mendalam hal tersebut dipicu akibat tidak berimbangnya kwantitas (banyaknya jumlah) mahasiswa di Unila dengan kwalitas pengajaran, gedung-gedung perkuliahan dan fasilitas ruang kelas yang tersedia, akibatnya terjadi penumpukan mahasiswa yang luar biasa banyak sementara kampus tidak lagi mampu memfasilitasi pembelajaran mereka, dan kebijakan cepat namun fatal yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi dan elit kampus di UNILA adalah dengan mengeluarkan mahasiswa yang tidak lagi menguntungkan bagi eit birokrasi kampus, hal semacam ini juga terjadi di UISU, UNAIR, NOMENSEN, UNRAM, UNIKAL, BSI Bekasi dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan untuk menuntut fasilistas belajar yang sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya saja, elit birokrasi kampus terkadang mengambil reaksi berlebihan, dengan cara-cara pengekangan hak berorganisasi dan berpendapat bagi mahasiswa di kampus. Organisasi yang sering melakukan protes terhadap kebijakan elit birokrasi sering kali di tuduh sebagai organisasi ilegal.

SK Dirjend Dikti No.26 Th 2002 Tentang Pelarangan Ormass dan Parpol di kampus yang juga dijadikan dasar untuk melarang aktifitas ormass mahasiswa di kampus sehingga dijadikan alat oleh birokrasi kampus untuk mempersempit ruang mahasiswa membatasi kreatifitas dan belajar mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan-pendidikan alternatif selain di bangku kuliah, belum lagi ketika mahasiswa atau organisasi mahasiswa mencoba melakukan pengkritisan di dalam kampus menuntut hak-hak mendapatkan pendidikan yang layak di kampus karena sudah memberikan kewajiban kepada kampus pasti akan di hadapkan oleh tindakan-tindakan represif baik secara fisik maupun psikologis ancaman-ancaman drop-out, intimidasi-intimidasi, pelarangan atau bahkan dengan mencemarkan nama-nama organisasi yang berusaha mencoba melakukan advokasi terhadap mahasiswa yang memperjuangkan tuntutan hak-hak normativnya di dalam kampus.

Carut marut sistem pendidikan di Indonesia pada Abad ke-21 ini, tidak lain akibat dari desakan negara-negara dan lembaga dunia yang mendikte Indonesia, agar segera menyerahkan 12 sektor jasa yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara kepada mekanisme pasar, salah satunya adalah sektor pendidikan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian GATS Th.2001, yang kemudian oleh elit-elit borjuasi dan rezim pemerintahannya dirativikasi di Indonesia dengan mengeluarkan UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, hingga pada akhirnya menjadi satu “kekuatan hukum yang tetap” bagi penyelenggaraan sektor pendidikan di dalam mekanisme pasar, ini lah sejatinya arah kapitalisasi dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Elit-elit borjuasi dan rezim SBY-Budiono, yang selalu saja menghamba terhadap modal dan pasar, hingga saat ini yang terus-menerus melakukan penyempurnaan dan pengujian-pengujian, hingga pada akhirnya orientasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tunduk pada orientasi yang kapitalistik, yang orientasinya adalah sebesar-besarnya untuk meraup keuntungan. Persoalannya bagi kami jika demikian yang terjadi adalah orientasi, arah dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang diamandemen, yang menyatakan dengan tegas pada Pasal 31 Ayat (2), “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal itu dipertegas di Ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Kampanye pemerintahan Rezim-SBY Budiono berkenaan dengan 20% APBN adalah anggaran pendidikan dan mengenai pendidikan yang gratis. Ternyata dalam prakteknya tidak terbukti, apalagi ternyata gaji guru dan dosen yang sejatinya tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan termasuk ke dalam anggaran pendidikan 20% ini, sebab telah mempunyai pos anggarannya sendiri. Belum lagi pendidikan gratis yang selalu dikatakan sebagai keberhasilan, di dalam prakteknya tidak hanya belum bisa diterapkan secara merata ke seluruh pelosok Indonesia tetapi juga masih didapati disana-sini banyak pungutan-pungutan liar di dalam sekolah-sekolah tersebut. Pendidikan gratis setengah hati yang dikampanyekan rezim SBY-Budiono hanyalah sebuah kebijakan politik pencitraan yang di dalam prakteknya, hanya untuk melindungi topeng orientasi pendidikan yang kapitalistik. Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dari SD-SMA, yang membebankan biaya demikian tinggi kepada orang tua murid, adalah bukti nyata dari hasil kreasi sistem ala pasar bebas, ala kapitalisme.
Persaingan harga antar perusahaan-perusahaan yang berorientasi profit atau Keuntungan, nyata-nyata dapat di saksikan hingga level sekolah dasar (SD). Dimana sekolah-sekolah favorit, yang setiap tahunnya kebanjiran murid-murid dapat saja membebankan biaya pendidikan yang besar kepada orang tuanya, sementara disisi lain sekolah-sekolah kecil semakin tahun semakin ditinggalkan oleh calon siswa-siswinya. Di Jakarta sebagai pusat pemerintahan terdapat beberapa sekolah dasar negeri yang hanya menerima 9-15 murid saja di awal ajaran baru tahun 2010 ini, sekolah-sekolah negeri dan swasta yang berkwalitas bukannya memberi kesempatan bagi mereka yang tidak mampu, malah semakin menajamkan ketidak-adilan dan kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin.

Konflik industri pendidikan dalam perebutan keuntungan telah berakibat pada carut-marutnya kebijakan dan semakin membatasi hak-hak mahasiswa, contoh di kampus UISU yang sedang terjadi konflik antar yayasan sehingga mengakibatkan praktek kekerasan terhadap mahasiswa serta menciptakan ketidakamanan proses belajar. Dalam persoalan kelulusan, ijazah pun masih terjadi sengketa, sehingga sangat merugikan mahasiswa. Konflik tersebut di amini oleh negara dengan membiarkan konflik terus berlanjut dan seharusnya negara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari gambaran situasi obyektif di atas menambah bukti, bahwa sesungguhnya elit-elit borjuasi dan rezim anti rakyat SBY-Boediono telah gagal menyelengarakan program pendidikan gratis!!! oleh karena itu Serikat Mahasiswa Indonesia menuntut :

1. Pendidikan Gratis Dari TK-Perguruan Tinggi
2. Cabut UU SISDIKNAS Tahun 2003
3. Berikan Jaminan Berpendapat, Berekspresi Dan Berorganisasi Di Dalam Kampus
4. Transparasikan Dana Pendidikan
5. Menolak Ujian Nasional Yang Beroirentasi Pada Mekanisme Pasar
6. Stop Pungutan Liar Di Semua Lembaga Pendidikan

Solusi Pendidikan Gratis Bagi Rakyat
Negara Harus Menjalankan!!!:

1. Reforma Agraria Sejati
2. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat
3. Bangun Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan

KOMITE PIMPINAN PUSAT SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
Ketua

Azmir Zahara

Iklan

1 Komentar

  1. Gila pembebasan berkata:

    selama 7 tahun kepemimpinan sby dan elit busuk terbukti gagal mensejahterakan rakyat..Korupsi tak mampu dikurangi apalagi dihentikan…Turunkan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: