Beranda » Berita » Pernyataan Sikap Atas Pemanggilan Ketua SMI oleh Polda Metro Jaya

Pernyataan Sikap Atas Pemanggilan Ketua SMI oleh Polda Metro Jaya

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

Juni 2010
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

“Pemanggilan Ketua Umum SMI oleh POLDA METRO JAYA
Adalah Bagian dari Kriminalisasi
Perjuangan Melawan Kapitalisasi Pendidikan”

Salam Pembebasan Nasional!
Salam Perjuangan!

Aksi Nasional SMI; Melawan Kapitalisasi Pendidikan
Perjuangan rakyat Indonesia melawan praktek-praktek kapitalisasi pendidikan adalah suatu keharusan, sebagaimana konstitusi Republik Indonesia menegaskan “bahwa Negara mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dasar inilah sebagai pijak warga negara untuk terus berjuang melawan praktek pencarian keuntungan atau disorientasi oleh institusi ataupun lembaga pendidikan di Indonesia. Dampak dari pencarian keuntungan sebuah lembaga pendidikan adalah penurunan jumlah peserta didik diseluruh tingkatan, pergeseran mutu, kualitas, dan orientasi pendidikan.

Syarat dari sebuah praktek “Kapitalisasi Pendidikan” adalah adanya proses “Liberalisasi” dan “Privatisasi” dalam dunia pendidikan. Proses liberalisasi telah dimulai sejak munculnya kesepakatan dalam World Trade Organization (WTO) untuk melakukan liberalisasi seluas-luasnya dalam bidang pendidikan yang dikategorikan sebagai sebuah jasa dalam perdagangan dunia, untuk kemudian memudahkan para pemilik modal (investor) agar menanamkan modalnya dalam usaha pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mendukung pelaksanaan kapitalisasi pendidikan adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang dinilai oleh sebagian besar warga Negara Indonesia erat dengan praktek kapitalisasi pendidikan melalui segala bentuk protes, yang kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP. Bahwa dengan adanya keputusan MK tersebut, bukanlah secara langsung menghentikan segala praktek kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Inilah sebuah catatan penting bagi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat, bahwa perjuangan melawan kapitalisasi pendidikan belum usai dan padam.

Untuk itulah Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menyelenggarakan kegiatan nasional berupa “Sarasehan Nasional, guna membicarakan arah pendidikan Indonesia ke depan paska dicabutnya UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP bersama-sama mahasiswa, buruh, seniman, pemuda serta masyarakat setempat” dan Aksi Nasional dengan tema “Melawan Kapitalisasi Pendidikan” tuntutan “Negara wajib menyelenggarakan pendidikan gratis dari dasar hingga perguruan tinggi, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan” ke instansi-instansi terkait (DPR RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Istana Negara RI) pada tanggal 16-18 Mei 2010 di Jakarta.

Perjuangan SMI ditandai dengan Represifitas Aparat Kepolisian
Rangkaian Aksi Nasional SMI di Jakarta pada 18 Mei 2010 tercoreng akibat tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang terlalu berlebihan hingga terjadinya penangkapan kepada peserta aksi. Pertama, Ketika barisan massa aksi sedang melakukan aksi simbolik berupa penutupan jalan di depan gedung MPR/DPR RI sebelum menaiki bus untuk bergegas ke Kementerian Pendidikan Nasional sebagai bentuk dari kekecewaan massa terhadap proses audiensi yang tidak dapat dilakukan dengan Komisi X DPR RI, tindakan tersebut berujung pada dipukul dan ditangkapnya dua orang peserta aksi.

Kedua, iringan kendaraan pulang menuju tempat untuk beristirahat yang tanpa pengawalan dan pengamanan pihak kepolisian. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 13 ayat 1 butir e bahwa Polri berkewajiban mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa Polri berkewajiban untuk menyelenggarakan pengamanan untuk warga Negara yang sedang melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 9 tahun 1998. Konvoi kendaraan pulang tersebut di hadang oleh petugas Kepolisian di jalan Rasuna Said kuningan, karena berada dalam jalur bus way. Bahwa iringan kendaraan pulang tersebut selalu diarahkan oleh pihak kepolisian untuk tetap menggunakan lajur tersebut sebelum sampai di jalan Rasuna Said. Karenanya kendaraan konvoi tersebut telah mengikuti pengertian dari petugas kepolisian, dengan keluar dari jalur bus way dan masuk ke dalam jalur cepat kawasan tersebut. Namun karena salah satu oknum petugas masih terlibat percekcokan mulut dengan massa aksi yang sudah berada dalam jalur cepat, dan hal ini adalah sebuah provokasi yang dapat menyulut amarah massa dan membuat beberapa massa aksi segera turun dari kendaraannya dan menghampiri oknum kepolisian tersebut, apalagi oknum kepolisian tersebut berusaha memukul dan merampas bendera dari salah satu massa aksi, inilah yang mengakibatkan terjadinya baku hantam antara petugas kepolisian dengan massa aksi. Dan dua peserta aksi yang berasal dari Aliansi Buruh menggugat (ABM) sebagai pendukung dan bersolidaritas terhadap perjuangan SMI ditangkap oleh kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada peristiwa itu.

Pemanggilan Ketua Umum SMI; Kriminalisasi terhadap Perjuangan Melawan Kapitalisasi Pendidikan
Dalam hal ini pihak Kepolisian tidak melakukan tindakan pengawalan dan pengamanan kepada rombongan aksi agar bisa dengan mudah dan lancar mulai dari perjalanan keberangkatan, pelaksanaan kegiatan serta kepulangan menuju tempat istirahat dan bukannya menghalang-halangi rombongan unjuk rasa, sehingga tampak jelas pihak kepolisian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian dalam beberapa hari mengeluarkan informasi-informasi di Media yang mengatakan bahwa SMI melakukan pengeroyokan kepada aparat kepolisian, bahwa mahasiswa bertindak anarkis, bahwa Kepolisian akan memanggil Ketua SMI untuk dimintai keterangan, Bahwa Polisi akan melakukan penangkapan kepada mereka yang diduga pelaku tanpa pemberitahuan berupa surat. Hal tersebut adalah sebuah tindakan ancaman, jika kita berpegang teguh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Kepolisian tentunya berpegang teguh pada asas kausalitas (sebab akibat) dan asas praduga tidak bersalah, untuk kemudian menyimpulkan sebuah peristiwa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) adalah organisasi yang berpegang teguh pada prinsip perjuangan, prinsip kebenaran, kejujuran, dan bertanggung jawab. Hal ini kami wujudkan melalui itikad baik melalui pemenuhan panggilan oleh Polda Metro jaya kepada Ketua Umum SMI “Syahrir Akril Burhanudin” untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada selasa 25 Mei 2010 bersama tim kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Commite for Social Justice (IHCS).

Kriminalisasi Perjuangan Melawan Kapitalisasi Pendidikan
Gelora perjuangan menentang praktek kapitalisasi pendidikan di Indonesia adalah suatu bentuk kesadaran massa rakyat akan pentingya akses pendidikan bagi seluruh rakyat secara merata guna kemajuan peradaban, tekhnologi, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut adalah suatu mimpi bagi anak Indonesia, pemerintahan neoliberalisme akan selalu berusaha memberikan kenyamanan bagi para pemilik modal atau investor agar kemudian tetap menanamkan investasinya dalam dunia pendidikan, baik itu dalam bentuk program-program semu maupun kesiapan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.

Fenomena represifitas oleh aparat kepolisian, penangkapan kepada para pejuang rakyat adalah sebuah kenyataan hari ini yang sedang marak terjadi di Indonesia. Termasuk intimidasi psykologis hingga pemanggilan kepada ketua umum SMI oleh Polda Metro Jaya pada selasa 25 Mei 2010. Inilah upaya kriminalisasi gerakan rakyat maupun perjuangan melawan kapitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh SMI.

Namun kiranya posisi pemerintahan borjuasi neoliberalisme akan selalu berpijak pada pijakan sejatinya, yaitu posisi yang akan setia selalu mendukung, mengamankan, menguatkan, dan melayani para kaum modal atau investor yang berkiblat pada system kapitalisme. Melainkan akan selalu keras dan beringas kala melayani suara rakyat yang sangat membutuhkan tempat tinggal layak, kesehatan, pekerjaan, sampai dengan pendidikan.

Bahwa rakyat akan selalu kuat dan kuasa untuk menggelorakan perlawanan terhadap pemerintahan borjuasi antek kaum modal. Ketika rakyat menuntut hak-haknya, ketika rakyat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang hanya berpihak pada kepentingan kaum modal, Negara justru menggunakan aparatur keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat.

Untuk itu, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Megecam Upaya Kriminalisasi oleh Aparat Negara Terhadap Perjuangan Melawan Kapitalisasi Pendidikan dan menyatakan sikap:

“Lawan Praktek Kapitalisasi Pendidikan & Tindakan Represifitas Terhadap Gerakan Rakyat”

Tuntutan:
1. Negara Harus Segera mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan dari tingkat Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi.
2. Stop tindakan kekerasan dan represifitas terhadap gerakan mahasiswa di kampus serta gerakan rakyat lainnya.
3. Bangun undang-undang sistem pendidikan yang pro terhadap rakyat.
4. Negara wajib mengatur pendidikan sebagai Program Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat.
5. Berikan kebebasan berekspresi, berorganisasi & berpendapat bagi seluruh rakyat.
6. Menolak Ujian Nasional (UN) yang diskriminasi dan tidak adil.

Salam Pembebasan Nasional!

Jakarta, 25 Mei 2010

Komite Pimpinan Pusat
Serikat Mahasiswa Indonesia

Iklan

1 Komentar

  1. […] Pernyataan Sikap Atas Pemanggilan Ketua SMI oleh Polda Metro Jaya … […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: