Beranda » Berita » Andai RUU BHP Disahkan, Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Andai RUU BHP Disahkan, Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Popuri

My Popularity (by popuri.us)

Arsip

Kategori Tulisan

Kalender

Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

YOGYA (KR) – Rancangan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang dalam waktu dekat akan segera disahkan secara tidak langsung menimbulkan keresahan di kalangan pengelola yayasan. Pasalnya jika RUU BHP yang saat ini sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI itu benar-benar disahkan secara otomatis pengelola yayasan harus menyesuaikan dengan aturan baru.

Bagi yayasan yang sudah mapan mungkin perubahan itu tidak terlalu merepotkan, sebaliknya bagi yayasan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan terbatas akan merepotkan. Demikian dikatakan oleh Ketua Yayasan Kaparsagama Suharsono dan Wakil Ketua Yayasan Universitas Janabadra (UJB) Kustomo pada KR secara terpisah, Selasa (16/12).
Ketua Yayasan Kaparsagama Suharsono mengatakan, sampai saat ini Yayasan Kaparsagama belum mengadakan pembahasan terkait dengan RUU BHP secara detail. Di samping belum memiliki draft terbaru yang sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI, yayasan masih menunggu kepastian terkait dengan RUU BHP. Selama pasal-pasal yang ada di dalam RUU BHP tidak mewajibkan pengelola yayasan untuk mengubah aturan yang sudah ada. Termasuk dalam hal pendanaan pada prinsipnya dirinya tidak keberatan. Sebaliknya kalau yayasan diharuskan mengikuti semua aturan dan harus mencari dana dari luar secara pribadi Suharsono mengaku keberatan.
“Terus terang sampai saat ini kami belum mencermati secara detail draft RUU BHP yang baru. Tapi kalau nantinya pengelola yayasan diharuskan mengubah manajemen dan dibatasi dalam memungut iuran dari mahasiswa saya kurang setuju. Sebab sebagai pengelola perguruan tinggi (PT) yang tidak terlalu besar untuk biaya operasional lebih banyak mengandalkan dana dari mahasiswa,” jelas Suharsono menambahkan supaya keberadaan RUU BHP idealnya harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat termasuk PT dan yayasan.
Ketua Yayasan Kaparsagama yang membawahi Akper dan Akbid Karya Husada itu menambahkan, sikap selektif dari masyarakat dan adanya syarat yang mengharuskan dosen harus berijazah S2 menjadikan beban yayasan semakin berat.
Karena mereka tidak hanya dituntut untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pembelajaran tapi juga menyekolahkan dosen yang belum berijazah S2. Untuk itu Suharsono berharap sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU, pemerintah perlu lebih selektif dalam membuat kebijakan.
Terpisah Wakil Ketua Yayasan Universitas Janabadra (UJB) Yogya, Kustomo menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar terkait rencana pengesahan RUU BHP. “Saya belum tahu yang disetujui oleh DPR itu yang seperti apa,” katanya.
Namun, menurutnya, bila RUU ini nantinya disahkan, akan cukup merepotkan bagi pengurus yayasan. Apa-lagi perguruan tinggi tersebut sampai sekarang ini sudah cukup mapan. Perguruan tinggi mau tidak mau harus berubah bentuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang. “Ini akan sangat merepotkan,” ujarnya.
Pihaknya berharap, apapun bentuk Undang-undang yang akan disahkan nantinya, kerja sama antara yayasan dengan perguruan tinggi tetap berjalan dengan baik. Kecuali itu, pemerintah juga diharapkan jangan lepas tangan. Kalau bisa bantuan yang selama ini diberikan kepada perguruan tinggi jangan dihentikan.
Selama ini, lanjutnya, besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah melalui Dikti kepada UJB cukup besar baik dalam bentuk beasiswa atau lainnya. Bila bantuan tersebut dihentikan maka kasihan mahasiswa karena akan terbebani dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Padahal tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga mampu. “Ketentuan ini akan banyak ditentang oleh mahasiswa,” ucapnya.

Sumber:

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=186297&actmenu=43

Iklan

1 Komentar

  1. prabu berkata:

    Yang pasti pemerintah akan lepas tangan karena pengesahan uu bhp ini adalah desakan imf dan bank dubia agar indonesia melepaskan satu-persatu properti milik negara kepada swasta asing (neoliberalisme modern)
    http://www.warnadunia.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: