Beranda » 2008 » Juli

Monthly Archives: Juli 2008

PTS Kecil Terancam Bangkrut

JAKARTA] Semakin banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima mahasiswa di luar jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) membuat jumlah mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi swasta (PTS) mengalami penurunan drastis. Akibatnya, hanya PTS yang sudah terkenal dan berkualitas baik saja yang dapat bertahan, sedangkan PTS kecil terancam ditutup karena bangkrut.

Terkait kondisi itu, sebenarnya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) telah meminta pemerintah memberlakukan kuota atau pembatasan penerimaan mahasiswa PTN. Namun, sampai saat ini usul itu belum dilaksanakan.

Demikian pernyataan Ketua Umum Aptisi, Suharyadi kepada SP di Jakarta, baru-baru ini, berkaitan dengan semakin banyaknya PTN menjaring mahasiswa di luar jalur SPMB. “Saat ini, ada tren jumlah mahasiswa baru di PTS menurun sekitar 50-60 persen. Hanya PTS yang kuat saja yang bisa bertahan, sedangkan PTS-PTS kecil terancam gulung tikar,” tegasnya.

Faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah mahasiswa baru tersebut, lanjutnya, antara lain faktor ekonomi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat, ditambah perilaku PTN yang dalam lima tahun belakangan ini gencar menjaring mahasiswa dengan membuka beragam jalur penerimaan, di luar SPMB. Selain itu, universitas- universitas asing yang membawa ilmu pengetahuan dan teknologi maju mulai masuk ke Indonesia menjadi pesaing bagi universitas negeri maupun swasta.

Saat ini, ada 2.624 PTS dengan berbagai kualitas. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, PTS-PTS kecil perlu melakukan merger dengan universitas lain yang sudah terkenal dan baik kualitasnya, sehingga mahasiswa yang sudah telanjur masuk, bisa meneruskan kuliahnya. “Kalangan PTS di Tanah Air hingga saat ini tampaknya masih ‘meradang’ terkait dengan keberadaan program ekstensi atau nonreguler yang diselenggarakan PTN. Berdasarkan pengakuan pengelola PTN, jumlah mahasiswa yang mereka terima hampir 70 persen berasal dari kalangan masyarakat mampu, jadi tidak adil jika pemerintah mensubsidi terus mahasiswa kaya,” ujarnya.

Digugat
Sementara itu, guru besar ilmu pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Sukmana Djayadi menegaskan sesungguhnya sejak lama hal yang digugat PTS adalah program ekstensi PTN itu menerima lulusan baru SMA (fresh graduate), di luar jalur SPMB.

Sejak PTN menggelar program ekstensi, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke PTS mengalami penurunan sangat tajam. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, bukan mustahil bakal banyak PTS yang merana dan akhirnya gulung tikar. Celakanya, yang terancam gulung tikar bukan cuma PTS kecil saja, tetapi juga PTS besar yang memiliki berbagai program studi terakreditasi.

Dikatakan, kondisi di lapangan sejak beberapa tahun terakhir ini menunjukkan lulusan SMA yang gagal SPMB, pada tahun yang sama dapat diterima di PTN melalui jalur nonreguler. Itu artinya, meski calon mahasiswa menempuh jalur nonreguler (ekstensi), ijazah yang mereka terima nantinya tetap berasal dari PTN bersangkutan.

“Karena para lulusan program ekstensi PTN ijazahnya kelak berstatus negeri, jelas itu merupakan kekuatan seribu magnet. Calon mahasiswa pasti lebih memilih jalur ekstensi PTN ketimbang mendaftar ke PTS, yang dari segi biaya juga jauh lebih mahal,” katanya. [E-5]

Iklan

Pendidikan Mahal Aduh Biyung, Gaji Cuma Seiprit.

*YOGYAKARTA* — Calon mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Gadjah Mada
melalui program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN)
jumlahnya turun drastis. Penyebabnya, kuota penerimaan mahasiswa melalui
seleksi ini tinggal lima persen. Demikian kata Agus Wiratno, Sekretaris
Direktur Administrasi Akademik UGM.

Menurut dia, penerimaan calon mahasiswa pada hari pertama (Senin lalu) hanya
ada 180 orang. Dari jumlah itu, kata Burhanudin, sekretaris panitia
pelaksana SNM-UGM, yang mengembalikan formulir hanya 10 orang.

Bila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, ada 1.200 calon mahasiswa
yang mendaftar. Hingga hari kedua pendaftaran (kemarin sampai pukul 11.30
WIB), baru ada 396 calon mahasiswa yang mendaftar, terdiri atas pendaftar
IPA 231 orang, IPS 96 orang, dan IPC 69 orang. Padahal tahun ini UGM
menyediakan 3.700 lembar formulir, dengan perincian IPA 2.000 lembar, IPS
1.200 lembar, dan IPC 500 lembar.

Tahun lalu jumlah pendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus itu
3.311 orang. Agus belum bisa memperkirakan berapa pendaftar yang masuk,
mengingat pengembalian formulirnya masih cukup panjang, hingga 28 Juni
nanti. “Kami prediksi jumlah pendaftarnya turun hingga sepertiganya,” kata
Agus.

Turunnya jumlah pendaftar calon mahasiswa UGM itu, kata Agus, karena jatah
mahasiswa yang diterima melalui jalur SNM-PTN tinggal lima persen atau hanya
438 mahasiswa dari sekitar 6.000 mahasiswa baru di UGM. Padahal tahun lalu
jatah mahasiswa baru lewat jalur ini masih 18 persen. UGM menerima mahasiswa
dengan jalur penerimaan SPMB sebanyak 18 persen.

Soal angka lima persen jatah mahasiswa baru di jalur seleksi ini, Agus hanya
menjawab singkat, “Itu sudah kebijakan Rektor. Jadi beliau yang bisa
menjelaskan mengapa jumlahnya hanya lima persen.” Menurut dia, turunnya
jumlah pendaftar bukan berarti kualitasnya menurun karena mereka masih harus
melewati seleksi.

Dia memastikan jumlah calon mahasiswa yang bakal diterima 438 orang. Kelak,
mereka akan berbaur dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur lain, baik
reguler, bibit unggul, ujian tulis, maupun ujian masuk. Seleksi masuk di
jalur SNM-PTN ini akan dilakukan selama dua hari, yakni pada 2-3 Juli
mendatang. *BERNARDA RURIT*

sumber : koran tempo

Batalkan Kenaikan Harga BBM, SMI Turun ke Jalan

Saat Menggelar aksinya di depan kantor RRI Jl. Pemuda, Surabaya, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Wilayah Jawa Timur, Kamis (19/07) meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

“Kenaikan harga BBM yang sudah berlangsung dan rencananya akan naik lagi tahun depan, pasti akan menyengsarakan rakyat. Kita tolak itu, berikan subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat!!! Tolak semua rencana kenaikan harga,” ujar RIDWAN koordinator aksi.

Satu diantara peserta aksi yang mengenakan topeng bergambar wajah SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden Republik Indonesia, menginjak-injak seseorang yang hanya mengenakan kaos putih dengan wajah dan hampir diseluruh tangannya dipenuhi warna hitam dan merah.

Aksi teatrikal aktivis SMI wilayah Jawa Timur tersebut, merupakan symbol semakin tidak pedulinya pemimpin negeri ini terhadap kesengsaraan rakyat yang terus menerus tercekik oleh berbagai kenaikan harga. “Kami lapar…kami tercekik…hentikan!!!…hentikan!!!” teriaknya.

Silih berganti para aktivis SMI tersebut menyerukan orasi yang meminta pemerintah untuk segera menghentikan rencana-rencana kenaikan harga, dan lebih berpihak kepada rakyat untuk keutuhan berbangsa dan bernegara. “Tolak semua bentuk kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat. Jika tidak, itu sama saja penguasa negeri ini seperti penguasa rezim sebelumnya. Tolak!!!,” pungkas RIDWAN saat ditemui suarasurabaya.net, Kamis (17/07).

Jelang Kedatangan SBY, Mahasiswa Medan Demo

Plusberita News – Medan, Sekitar 100 mahasiswa di Medan melakukan aksi demonstrasi, Kamis (17/7/2008). Aksi ini dilakukan bersamaan dengan rencana kedatangan Presiden SBY ke Medan hari ini.

Para mahasiswa tersebut menamakan diri Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Mereka melakukan long march sekitar 300 meter dari Lapangan menuju Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jl. Imam Bonjol Medan. Tak kurang dari 30 polisi mengawal aksi tersebut.

Dalam tuntutan yang dibacakan Robert M Nababan, SMI menuntut pemerintahan SBY-Kalla untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tolak kenaikan BBM tahun depan. Kemudian menolak penjualan aset-aset vital milik negara, serta menuntut pemerintah untuk memberikan kembali subsidi sebesar-besarnya kepada rakyat.

“Kami juga menyerukan kepada rakyat untuk mengkampanyekan terus kegagalan-kegagalan praktek ekonomi politik neoliberasme di Indonesia,” ujar Robert Nababan.

Berkenaan dengan aksi ini, Robert menyatakan demonstrasi ini dilakukan secara nasional tidak hanya di Medan. Berkenaan dengan rencana kedatangan SBY ke Medan pada hari ini, Robert menyatakan, “Berkaitan atau tidak, tapi demo ini memang untuk mendesak pemerintah,” kata Robert.

PERS RELEASE & PERNYATAAN SIKAP AKSI NASIONAL

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Jagakarsa Gg Hidayah II No 5 Lenteng Agung Jakarta Selatan

021-99681543 dan 081331643545

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

LAWAN PENJAJAHAN MODAL DAN ELIT-ELIT POLITIK ANTI RAKYAT.

BATALKAN KENAIKAN BBM, BERIKAN SUBSIDI YANG SEBESAR-BESARNYA

UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

Salam Pembebasan

Desakan yang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional, selalu mendapatkan restu dari elit-elit politik yang bertebaran di panggung trias politika Nasional. Maka dengan segala antusiasme yang tinggi semua elit politik anti rakyat yang duduk di parlemen, Jajaran eksekutif dan Yudikatif, mereka menyambutnya dengan menyiapkan dan mengesahkan berbagai macam produk perundang-undangan dalam bentuk PP, UU, Perpres, Permen dll.

Mereka semua bersatu padu untuk lebih mengarahkan masa depan Indosesia ke dalam sistem ekonomi-politik yang lebih ramah terhadap Pasar dan terbuka atas Intervensi Pemodal Asing maupun dalam Negeri (Baca: Neoliberalisme). Namun sangat tidak ramah bagi Pertumbuhan Kesehjateraan ekonomi rakyat.

Setidaknya sejak tahun 1998 hinga saat ini, liberalisasi terjadi di Hampir semua bidang ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari Negara untuk mencabut perlahan-lahan dan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, Listrik, Pertanian, lalu di Jualnya sebagian besar asset BUMN-BUMN strategis (PT KAI, PT TELKOM, PT Semen Gresik dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran Negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu secara bersamaan Negara juga telah membuka lebar pintunya untuk Pasar dan Perdagangan bebas di beberapa kawasan Ekonomi khusus Indonesia. untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07). kemudian Oleh Negara di atur dalam PERPU No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI, Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM.

Hingga saat ini ternyata sistem kepemilikan stuktur agraria nasional belum berubah Total dengan model yang kerakyatan. Akhirnya menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia secara Perlahan terus dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif. Beberapa gambaran singkat di atas itu, bisa sangat nyata. Bahwa Liberalisasi ekonomi-politik di Indonesia saat ini sudah bersinergi kuat dalam prakteknya. Keadaan Itulah yang menjadi salah satu sebab utama kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % pada tanggal 24 Mei 2008.

Jika di lacak dari akar sejarahnya sekitar tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas Baik di sektor Hulu maupun Hilir. Mereka bekerja sama dengan IDB dan WB untuk menyiapkan draft UU yang di tujukan untuk mereformasi total sektor energi secara keseluruhan. Maka pada tahun 2001 terbitlah UU Migas yang di dalam salah satu pasalnya, UU Migas 2001 Pasal 28 Ayat 2 dengan tegas menyatakan Bahwa “…Harga BBM dilepas sesuai dengan mekanisme Pasar”. Aturan itu semakin kuat dengan skema pada tahun 2005 dan penjelasan APBN-P 2008 tentang pencabutan subsidi BBM secara bertahap sampai pada akhirnya pemerintah tidak mensubsidi BBM sama sekali. Sehingga Tidak menutup kemungkinan Bahwa selambat-lambatnya Pada tahun 2009 harga BBM di Indonesia sama dengan BBM Internasional Rp 12.000/liter.

Akibat Dari liberalisasi Migas sektor Hulu, Indonesia sudah banyak mengalami kerugian besar akibat dari pembayaran Cost Recovery Trilyunan Rupiah kepada kontraktor Migas Asing dan kondisi itu di perparah dengan Liberalisasi sektor Hilir (eceran) Migas sehingga mengakibatkan penguasaan sektor migas di Indonesia sekarang telah bergeser dari Pemerintah (Pertamina) ke raksasa-Raksasa Minyak Dunia semacam Shell, Caltex, Petronas, Gulf Oil, Agip, Chevron, British Petroleoum, Conaco Philip dll. Mereka Para Raksasa Minyak Dunia itu telah mengantongi Izin untuk membuka 20.000 SPBU di Seluruh Indonesia yang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2010.

Akhirnya dalam pandangan Serikat Mahasiswa Indonesia secara tegas, melihat bahwa pemerintah dan seluruh elit politik yang memberikan Andil besar dalam menaikkan BBM sesungguhnya bukan sebabkan karena membengkaknya beban APBN 2008 yang terapresiasi oleh melambungnya Harga Minyak Dunia, sehingga menanggung kerugian rugi yang sangat besar. Padahal sebab-sebab kenaikan BBM di Indonesia lebih di karenakan adanya program-program liberalisasi Sektor Energi dan Migas di dalam Negeri, tingginya cost recovery pengelolaan migas yang dibayarkan kepada kontraktor/perusahaan pemenang tender eksplorasi ladang minyak di Indonesia dan Tidak Jelasnya DMO yang ada.

Iklim liberalisasi (Penjajahan Modal) Juga semakin menerjang sektor Pendidikan Nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang akarnya sudah di tancapkan pada saat indonesia menandatangani GATTS dan AFAS yang menangtur perdangan bebas 12 sektor jasa, salah satunya adalah pendidikan. Bisa di rasakan secara kongkrit dampaknya yakni biaya pendidikan makin mahal dan semakin susah di jangkau oleh rakyat yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan konsumsi akibat membenkaknya harga-harga di Pasaran.

Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih di sempurnakan lagi agar dalam bentuk UU Nomer 20/ 2003 Tentang Sisdiknas, dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional Ke depan yang sangat Pro Modal dan Anti terhadap Rakyat khususnya mereka yang berpendapatan Rata-rata 1 juta/Bln.

Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini bisa kita melihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang masuk, penurunan itu rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan.

Perlu dicatat Bahwa pada hari ini tanggal 17 Juli 2008, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak secara nasional dan sadar sepenuhnya bahwa neoliberalisme sesungguhnya menyebabkan BBM Naik, Di swastanisasikan BUMN-BUMN strategis, di cabutnya subsidi-subsidi Untuk Rakyat dan Mahalnya Biaya Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Kami menuntut:

  1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan BBM Tahun Depan.
  2. Tolak Penjualan aset-aset Vital milik Negara
  3. Berikan Kembali Subsidi kepada Rakyat yang sebesar-besarnya.

Serikat Mahasiswa Indonesia Menyerukan Kepada Massa Rakyat Untuk:

1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia.

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

2. Negera harus bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan politik secara berkesinambungan dengan Organisasi Rakyat di semua teritori perlawanan dan sektor massa rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang kongkrit.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni Elit-Elit politik dan Kaum Pemodal.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Untuk Rakyat.

1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan.

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

2. Bangun Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang Kerakyatan.

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati.

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

4. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat.

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia.

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah tidak memiliki Kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Salam Pembebasan.

Jakarta, 17 Juli 2008

Tertanda,

Ketua Umum

Kent Yusrianyah

Pemerintah Sedang Godok Aturan Baru Soal Berdemonstrasi!

Wahai para demonstran, ada berita buruk buat Anda. Dalam beberapa bulan ke depan, jika rencana pemerintah mulus, aksi unjuk rasa bakal lebih sulit untuk dilakukan. Apa pasal?

Sumber berpolitik menyebutkan, saat ini Kepolisian atas perintah Presiden SBY, dikabarkan tengah menggodok tentang aturan berdemonstrasi. Soalnya, aturan saat ini sudah dianggap tak memadai.

Yang terpokok, dalam aturan baru nanti, para pengunjuk rasa tidak lagi cukup sekadar memberitahu kepada aparat kepolisian tentang rencana unjuk rasa. Untuk menggelar demonstrasi, mereka harus mendapat ijin tertulis. Kalau ijin tak keluar, tentu saja aksi tak bisa dilakukan. Jadi, sangat mungkin kalaupun bisa digelar, sudah “basi”.

Dan, tentu saja, untuk mendapat ijin itu soalnya tak gampang. Nantinya, untuk mendapat ijin, pelaku unjuk rasa harus mengisi formulir yang meminta informasi banyak hal, yang rasanya bisa langsung membuat kepala Anda “cenut-cenut” .

Harus Membeberkan Pelaku dan Penyandang Dana
Bayangkan, dalam formulir yang Anda harus isi, berbagai hal yang terkait pelaksanaan unjuk rasa harus Anda laporkan. Itu menyangkut soal struktur organisasi pengunjuk rasa: siapa yang jadi Komandan lapangannya, siapa yang jadi juru runding, siapa yang bertugas melakukan pengamanan, siapa yang bertindak sebagai “tim advance”, siapa yang menyusun materi tuntutan, siapa yang memainkan peran sebagai dinamisator lapangan, dan seterusnya.

Dan, tak hanya itu. Anda juga harus melaporkan dimana saja dan kapan saja rapat-rapat persiapan unjuk rasa tersebut dilakukan. Tentunya, Anda harus pula melampirkan nama-nama yang ikut dalam rapat-rapat tersebut. Bahkan, direncanakan juga meliputi tapi terbatas menyangkut nomor telpon genggam, asal organisasi dan juga foto copy KTP yang bersangkutan.

Dan, akhirnya, Anda harus melaporkan berapa dana yang disiapkan untuk menyelenggarakan unjuk rasa. Yang terpenting: siapa saja yang menyediakan dana untuk menggelar aksi tersebut!

Belum Aksi, Sudah Jadi Tersangka
Dengan sederet “kelengkapan administrasi” seperti itu, para pelaku unjuk rasa bisa langsung ciut nyalinya. Bagaimana tidak. Sederet informasi yang harus diisi itu bakal menjadi bahan untuk menjerat mereka.

Sedikit kekeliruan saja memberikan informasi, bisa dipastikan Anda bakal dijerat dalam pasal penipuan dan sejenisnya. Jadi, sebelum unjuk rasa pun, Anda sudah sangat mungkin masuk bui.

Bagaimana polisi bisa tahu Anda memberikan informasi yang bohong? Ada banyak cara. Kalau untuk kelas mahasiswa dan pemuda, polisi sudah punya banyak agen ganda yang disusupkan dalam rapat-rapat perencanaan. Jadi, dengan mudah terdeteksi jika ada laporan yang dibuat Asbun (asal bunyi) ataupun Aspal (asli tapi palsu). Cara lain, tentus saja meliputi kerja teknis seperti menyadap telepon dan SMS dan menelusuri rekening bank Anda. Dan, masih banyak lagi.

Dan, ini termasuk dalam urusan dana. Polisi bisa membuat kalkulasi berapa anggaran dana yang semestinya disediakan. Kalau kemudian gelegar aksi Anda diperkirakan jauh melebihi dana yang dilaporkan, Anda bisa segera masuk bui karena membuat laporan palsu. Salah satu titik krusialnya menyangkut anggaran pengerahan massa.

Polisi pasti berpatokan pada angka dasar yang suka disebut oleh ‘massa bayaran’. Nah, kalau peserta aksi itu membludak, namun anggaran yang dilaporkan dianggap terlalu rendah, bisa dipastikan Anda bakal langsung diuber-uber. Polisi pasti tak mau tahu kalau peserta aksi Anda bukan orang bayaran.

Yang lebih gawat, selalu ada kemungkinan Aksi anda disusupi massa limpahan yang tak ketahuan asal-usulnya. Mereka tak membuat rusuh, tetapi kehadiran mereka sudah cukup membuat laporan Anda terlihat palsu!

Mencegah Penggerusan Citra
Mudah untuk diduga, mengapa aturan ini hendak dilansir. Secara formal, pemerintah pasti bakal memakai pendekatan prosedural. Kurang lebih argumentasinya akan berpokok pada pernyataan, “demonstrasi tidak dilarang, tapi harus tertib, tidak menganggu dan harus bertanggung jawab”.

Secara informal, sejumlah kalangan meyakini, pemerintah SBY gerah terhadap aksi-aksi unjuk rasa. Soalnya, aksi-aksi itu dianggap sebagai upaya kampanye negatif terhadap SBY dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Harus diakui, memang ada sebagian unjuk rasa yang sangat mungkin menjadi kendaraan untuk menggerus citra SBY. Persoalannya, hanya gara-gara unjuk rasa yang demikian itu, banyak aksi unjuk rasa lainnya yang bakal terkena imbasnya.

Tentangan dari publik bakal banyak. Tapi, yang mendukung juga tak kurang-kurang. Yang mendukung ini terutama sekali adalah anasir-anasir dalam tubuh pemerintah dan korporasi yang terus terlilit sejumlah masalah.

Kalangan DPR juga dipastikan akan senang dan membiarkan aturan ini dibungkus dalam Peraturan Pemerintah atau yang lebih rendah. Ini menghindarkan mereka terkena imbas negatif sekaligus menjadi penikmat manfaat dari regulasi baru ini.

Nah, terpulang kepada Anda, wahai para pentolan unjuk rasa, untuk menimbang-nimbang resikonya. Ngomong-ngomong, siapa ya yang kasih ide ini ke SBY?

Sumber Dari;

http://www.berpolitik.com

JANGAN PERNAH KITA MENYERAH DENGAN NEOLIBERALISME YANG KEJAM INI

Kent Yusriansyah Ketua Umum KPP SMI, Neoliberalisme Harus Dilawan dan tidak bisa Di biarkan Hidup Menguat. Merekalah yang telah menyebabkan semua subdidi Rakyat Di cabut, BBM Naik, Pendidikan Mahal dan BUMN-BUMN di jual Murah Kepada Pemodal Asing dan dalam Negeri, Puluhan Juta Buruh Di bayar Murah dan Belum Sejahtera. Itulah Kebohonggan dan kegagalan Neoliberalisme.


%d blogger menyukai ini: