Beranda » 2008 » Juni » 23

Daily Archives: Juni 23, 2008

Perang dan Puncak Minyak; Pengakuan Seorang “Mantan” Penganut Teori Puncak Minyak

oleh F. William Engdahl

Kabar baiknya adalah bahwa skenario panik yang mengatakan bahwa dunia akan segera kehabisan cadangan minyaknya adalah sesuatu yang benar-benar salah. Kabar buruknya adalah harga minyak tetap akan terus meningkat. Habisnya cadangan minyak bukan masalahnya. Politiklah yang selama ini menjadi sumber masalah. (Perusahaan) Minyak Raksasa ingin tetap mempertahankan harga tetap tinggi. Dick Cheney dan para kroninya dengan amat senang hati membantu hal ini.

Sebagai sebuah catatan pribadi, saya telah meneliti masalah minyak, sejak terjadi guncangan harga minyak pada 1970an. Saya merasa tergugah pada 2003 oleh teori “Puncak Minyak” Teori ini sepertinya mampu menjelaskan keputusan Washington (yang sebelumnya tak bisa dijelaskan) untuk mempertaruhkan semuanya dalam penyerangan militer terhadap Irak.

Para pendukung teori ini, yang dipimpin oleh ahli geologi BP, Collin Campbell dan bankir asal Texas, Matt Simmons, mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi sebuah krisis baru yang mengakhiri masa minyak berharga murah, atau puncak Puncak Minyak Absolut, yang diperkirakan dapat terjadi pada 2012, atau 2007. Minyak sudah mencapai tetes terakhirnya. Mereka menekankan bahwa harga minyak dan gas yang terus membumbung, adalah akibat dari makin berkurangnya pasokan minyak dari Laut Utara dan Alaska, juga wilayah penghasil minyak lainnya.

Menurut Campbell, bukti utama adalah sejak 1960-an di Laut Utara, tak pernah lagi ditemukan lagi ladang minyak baru. Dengan argumen ini, ia rupa-rupanya berhasil meyakinkan Agensi Energi Internasional (IEA) dan juga pemerintah Swedia. Namun ini tak serta-merta membuktikan bahwa Campbell benar.

Fosil Intelektual?

Penganut Teori Habisnya Cadangan minyak mendasarkan teori ini pada buku-buku teks geologi Barat yang konvesional, kebanyakan dibuat oleh ahli Geologi Amerika dan Inggris, yang mengklaim bahwa minyak adalah “bahan bakar fosil,” sebuah akumulasi residu biologis dari tulang-tulang dinosaurus atau tanaman laut (algae) yang telah memfosil, yang menyebabkan persediaan dalam jumlah terbatas. Asal muasal biologis ini menjadi dasar teori Puncak Minyak, juga digunakan untuk menjelaskan mengapa minyak hanya bisa ditemukan di bagian dunia tertentu, dimana fosil-fosil terperangkap secara geologis jutaan tahun lalu. Artinya, jasad dinosaurus mati terkompresi dan selama puluhan juta tahun memfosil, dan terperangkap dalam reservoar bawah tanah (antara kedalaman 4000-6000 kaki). Dalam kasus tertentu, sejumlah besar residu biologis ini semestinya terperangkap dalam formasi bebatuan di lepas pantai lautan dangkal, semisal di teluk Meksiko, Laut Utara atau Teluk Guinea. Tugas utama geologi adalah untuk menemukan kantung-kantung minyak ini dalam lapisan kulit bumi– disebut reservoar– yang terletak dalam cekungan sedimen.

Teori alternatif tentang terbentuknya minyak sesungguhnya telah ada sejak awal tahun 1950-an di Rusia. Teori ini nyaris tak diketahui di Barat. Teori ini mengklaim bahwa asal-muasal biologis minyak bumi, sebagaimana dikemukakan para ahli geologi Inggris dan Amerika, adalah seseuatu yang absurd dan tak dapat dibuktikan. Teori ini menunjukan bahwa meskipun para ahli geologi Barat telah berulangkali meramalkan keterbatasan cadangan minyak sejak abad sebelumnya, cadangan minyak baru masih terus-menerus ditemukan.

Penjelasan ini tak hanya ada secara teoretis semata. Munculnya Rusia dan sebelumnya Uni Soviet sebagai salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar merupakan bukti nyata kebenaran teori alternatif ini. Teori ini memiliki konsekuensi geopolitik yang teramat besar.

Kebutuhan: Ibu kandung inovasi

Di tahun 1950-an, Uni Soviet menghadapi isolasi “Tirai Besi” oleh Barat. Perang Dingin sedang mencapai puncaknya. Russia hanya memiliki sedikit sekali cadangan minyak untuk mendanai ekonominya. Penemuan cadangan minyak baru adalah prioritas utama negara itu.

Ilmuwan di Institut Fisika – Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan juga Institut Ilmu Geologi – Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina mulai mengadakan penelitian pada 1940-an dengan pertanyaan mendasar: darimana datangnya minyak?

Pada 1956 Professor. Vladimir Porfir’yev mengumumkan kesimpulan mereka: Cadangan minyak dan gas tidak ada hubungannya dengan residu biologis di bawah permukaan bumi. Cadangan ini adalah materi tua (primordial) yang tersembur dari kedalaman yang jauh. Ahli geologi Soviet mematahkan kesimpulan para geolog ortodoks dari Barat. Mereka kemudian menamakan teori asal muasal minyak mereka sebagai Teori A-Biotik—tak berhubungan dengan residu biologis—untuk membedakannya dari Teori Asal Muasal Biologis Barat.

Jika teori ini benar, maka cadangan minyak bumi dunia hanya dibatasi oleh jumlah komponen hidrokabon organis yang sudah ada di kedalaman bumi sejak pertama kali bumi terbentuk. Ketersediaan minyak akan bergantung hanya kepada teknologi yang mampu menggali sumur-sumur yang amat dalam dan juga mampu mengeksplorasi ke kedalaman perut bumi. Kesimpulan mereka ini juga berarti bahwa ladang minyak lama dapat diremajakan agar terus dapat berproduksi, ladang minyak yang dapat memperbarui diri sendiri. Mereka berpendapat bahwa minyak dibentuk jauh di dalam permukaan bumi, dalam temperatur dan tekanan yang teramat tinggi, sama seperti yang terjadi dalam proses pembentukan berlian. “ Minyak adalah materi tua (primordial material) yang berasal dari kedalaman bumi yang berpindah ke atas di bawah tekanan teramat tinggi melalui sebuah proses yang disebut erupsi “dingin” ke atas permukaan bumi. Demikian pernyataan Porfir’yev. Timnya mematahkan ide bahwa minyak adalah residu biologis dari fossil tumbuhan dan hewan. Teori ini dipertahankan semata untuk mempertahankan mitos bahwa persediaan minyak adalah sesuatu yang (amat) terbatas.

Menyangkal Geologi Konvensional

Pendekatan ilmiah Russia dan Ukraina yang amat berbeda dalam masalah ini, memungkinkan Uni Soviet menemukan cadangan gas dan minyak dalam jumlah besar di wilayah mereka, sesuatu yang sebelumnya dianggap tak mungkin oleh ilmu geologi konvensional Barat. Teori baru ini digunakan awal 1990-an, tak berapa lama setelah runtuhnya Uni Soviet, untuk menggali cadangan minyak dan gas di wilayah yang selama lebih dari 45 tahun dianggap sebagai daerah mandul secara geologis.—Cekungan Dnieper Donets yang terdapat di antara Russia dan Ukraina.

Mengikuti perkembangan teori baru ini, para ahli kimia dan geofisika Russia dan Ukraina membuat sebuah analisis mendetail tentang sejarah tektonis dan struktur geologis dasar cekungan Dnieper-Donets. Setelah analisis tektonis dan struktur area ini dirampungkan, mereka juga membuat penyelidikan geofisika dan geokimia.

Total 61 sumur minyak baru pun digali, 37 diantaranya produktif secara komersial, sebuah penggalian dengan tingkat sukses yang amat mengagumkan—sekitar 60 persen. Luas ladang minyak baru ini sebanding dengan ladang minyak yang ada di lereng Utara pegunungan Alaska. Sebagai pembanding, sebuah penggalian Amerika dianggap berhasil jika mencapai tingkat 10 % saja. Sembilan dari sepuluh sumur yang digali biasanya adalah “lubang kering.”

Jika Rusia memiliki kemampuan ilmiah yang tidak dimiliki geologi Amerika, Rusia memiliki kartu as yang secara geopolitis amatlah penting. Tak mengherankan jika Washington kemudian mendirikan “tembok baja”—sebuah jaringan pangkalan militer dan perisai balistik anti misil di sekeliling Rusia, juga memotong jaringan pipa minyak Rusia, untuk menutup sambungan pipa minyak dan jaringan pelabuhannya di Eropa Timur, China dan bagian-bagian lain Eurasia. Mimpi terburuk Harold Mackinder—sebuah gabungan kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara besar di wilayah Eurasia, yang lahir karena kebutuhan untuk mendanai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan minyak—mulai menjadi kenyataan. Ironisnya, usaha Amerika yang tanpa tendeng aling-aling merebut wilayah kaya minyak Irak, dan kemungkinan besar Iran, adalah katalisator yang mendorong kerjasama antar negara Eurasia yang sebelumnya bermusuhan, China dan Rusia, juga negara-negara Eropa Timur.

Raja Puncak Minyak

Teori Puncak Minyak didasarkan pada sebuah makalah yang dibuat oleh almarhum Marion King Hubert pada 1956. Seorang ahli geologi asal Texas yang bekerja untuk Shell Oil. Ia berargumen bahwa ladang-ladang minyak berproduksi mengikuti kurva berbentuk lonceng, dan saat puncak produksi telah dicapai, penurunan yang tak dapat dihindarkan sudah pasti terjadi. Ia meramalkan bahwa produksi minyak Amerika Serikat akan mencapai puncaknya pada 1970. Sebagai orang yang ‘rendah hati’, ia menamai kurva temuannya ini sesuai namanya, Kurva Hubbert, dan puncak kurva sebagai Puncak Hubbert. Saat output produksi minyak Amerika mulai mengalami penurunan sekitar tahun 1970-an , Hubbert pun menjadi terkenal.

Satu-satunya masalah, kurva ini mencapai puncaknya bukan karena makin berkurangnya cadangan di ladang minyak Amerika. Kurva ini memuncak karena Shell, Mobil, Texaco, dan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Saudi Aramco sedang membanjiri pasar Amerika dengan impor minyak murah bebas tarif yang diproduksi Timur Tengah. Dengan harga yang sedemikian rendah, banyak perusahaan minyak lokal di California dan Texas tak dapat berkompetisi dan harus menutup ladang-ladang minyak mereka.

Sukses Vietnam

Saat perusahaan multinasional Amerika sibuk mengontrol ladang minyak raksasa di Saudi Arabia, Kuwait, Iran dan area lain yang mampu menyediakan minyak murah dalam jumlah besar pada 1960-an, Rusia malah sibuk menguji teori alternatif mereka. Mereka mulai menggali wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap mandul di Siberia. Disana terbukti kemudian mereka mampu membangun 11 ladang besar dan sebuah ladang raksasa berdasarkan taksiran geologis “a-biotik” mereka. Mereka menggali ke dasar bumi dan menemukan cadangan minyak bumi yang sebanding dengan yang terdapat di Lereng Utara Pegunungan Alaska.

Mereka kemudian pergi ke Vietnam pada 1980-an dan menawarkan diri untuk membiayai penggalian untuk menunjukkan bahwa teori mereka memang benar-benar bisa dibuktikan. Perusahaan minyak Petrosov menggali ladang minyak White Tiger di Vietnam 17.000 kaki di bawah laut dan berhasil mengekstrasi 6000 barel minyak setiap harinya dan memberikan sumbangan besar kepada ekonomi Vietnam. Di Rusia, para ahli geologi penganut teori A-Biotik menyempurnakan pengetahuan mereka dan Rusia kemudian muncul kembali sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia pada pertengahan tahun 1980-an. Hanya beberapa orang di Barat yang memahami kesuksesan Rusia, tak banyak yang repot-repot bertanya.

Dr. J. F Kenney adalah satu dari sebagian kecil ahli geofisika Barat yang telah mengajar dan bekerja di Rusia. Ia belajar di bawah arahan Vladilen Krayushkin, yang membangun ladang minyak Dnieper-Donets. Kenney memberitahukan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa “ untuk memproduksi minyak sebanyak yang telah dihasilkan oleh ladang minyak Ghawar (Saudi Arabia) dibutuhkan serpihan fosil dinosaurus yang jumlahnya – dengan asumsi efisiensi konversi 100% – memenuhi kubus berukuran 19 mil panjang-lebar-dan tingginya,” singkatnya sesuatu yang amat absurd.

Ahli geologi Barat tak pernah merasa perlu memberikan bukti nyata asal-muasal bahan bakar fosil. Mereka serta merta menganggapnya sebagai suatu kebenaran sakral. Rusia telah menghasilkan makalah-makalah ilmiah, kebanyakan dalam bahasa Rusia. Jurnal-jurnal ilmiah yang dominan di Barat tak berniat menerbitkan pandangan yang sebegitu revolusionernya. Sebab taruhannya terlalu besar, karir dan integritas seluruh profesi akademis yang berhubungan dengan ilmu ini.

Menutup Pintu

Penahanan Mikhail Khodorkovsky dari perusahaan minyak Rusia, Yukos Oil, terjadi sebelum ia bisa menjual bagian saham mayoritas Yukos kepada ExxonMobil setelah pertemuan pribadinya dengan Dick Cheney. Jika saja Exxon membeli bagian saham ini, maka perusahaan ini akan menguasai sumber daya manusia terbesar ahli geologi dan para insinyur yang dilatih dengan teknik penggalian dalam A-biotik.

Sejak 2003 Rusia makin sedikit membagi ilmu pengetahuannya. Tawaran mereka untuk berbagi ilmu dengan Amerika dan ahli geofisika dari negara lain ditanggapi dingin.

Mengapa memilih jalan beresiko tinggi dengan mengontrol Iraq? Selama seabad Amerika dan raksasa minyak Barat lainnya telah mengontrol produksi minyak dunia dengan mengendalikan Saudi Arabia, Kuwait atau Nigeria. Saat ini, setelah makin banyak ladang minyak raksasa mengalami penurunan produksi, kebanyakan perusahaan minyak raksasa melihat Irak dan Iran sebagai satu-satunya cadangan minyak murah yang tersisa. Dengan permintaan akan minyak yang makin meningkat dari China, dan India, secara geopolitis amatlah penting bagi Amerika untuk mengambil kendali langsung atas cadangan negara-negara Timur Tengah tersebut. Sebelum menjadi wapres, Dick Cheney bekerja di Halliburton Corp, perusahaan pelayanan geofisika terbesar di dunia. Satu-satunya ancaman potensial terhadap kendali Amerika terhadap minyak datang dari dalam Rusia dan raksasa energi Rusia yang kini dikendalikan negara.

Menurut Kenney, para ahli geofisika Rusia menggunakan teori brilian ilmuwan Jerman Alfred Wegener 30 tahun lebih awal daripada para ilmuwan Amerika yang baru “menemukan” Wegener di tahun 1960-an. Tahun 1915, Wegener menerbitkan sebuah teks yang amat berpengaruh The Origins of Continents and Oceans (Asal Muasal Benua dan Samudra), yang menyatakan bahwa 200 juta tahun lalu, dunia merupakan satu daratan yang teramat luas atau Pangaea, yang kemudian terpisah-pisah menjadi benua-benua sebagaimana kita kenal sekarang akibat apa yang ia sebut sebagai Continental Drift.

Hingga tahun 1960-an para ilmuwan Amerika seperti Dr Frank Press, penasihat ilmiah Gedung Putih menyebut Wegener sebagai “orang gila.” Para ahli geologi di akhir tahun 1960-an terpaksa menjilat ludah mereka kembali saat teori Wegener adalah satu-satunya yang mampu memberikan penjelasan yang memungkinkan mereka menemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di Laut Utara. Mungkin saja dalam beberapa dekade ke depan, ahli geologi Barat akan memikirkan kembali mitologi asal muasal fosil mereka dan pada akhirnya menyadari apa yang telah diketahui Rusia sejak tahun 1950-an. Untuk sementara waktu Moskow masih memegang kartu truf energi paling besar di dunia.

——–

F. William Engdahl tergabung dalam Centre for Research on Globalization (CRG) dan penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.

Iklan

60 % Harga Minyak Dunia Saat Ini Adalah Spekulasi

Oleh F. William Engdahl

Harga minyak mentah saat ini tidak ditentukan berdasarkan hubungan tradisional persediaan dan permintaan. Ia dikontrol oleh suatu sistem pasar finansial yang kompleks maupun oleh empat perusahaan minyak Anglo-Amerika yang terbesar. Sebesar 60% harga minyak mentah dunia saat ini adalah murni spekulasi yang dilakukan oleh bank-bank dagang yang besar dan pengelola investasi global (hedge funds). Ini sama sekali bukan disebabkan oleh mitos gampangan Puncak Minyak. Ini disebabkan oleh kontrol terhadap minyak dan harganya. Bagaimana?

Pertama, peran krusial pertukaran minyak internasional di London dan New York adalah krusial bagi permainan ini. Nymex di New York dan ICE Futures di London kini mengontrol patokan (benchmark) harga minyak yang kemudian menetapkan harga kargo minyak yang diperdagangkan dengan bebas. Mereka melakukan itu via kontrak saham-saham future minyak untuk dua kelas minyak mentah – West Texas Intermediate dan North Sea Brent.

Tempat Pertukaran minyak ketiga yang cukup baru, Dubai Mercantile Exchange (DME) memperdagangkan minyak mentah Dubai, kurang lebih saudaranya Nymex, dengan Presiden Nymex, James Newsome, duduk dalam jajaran pimpinan DME dan banyak personil kuncinya merupakan warga Inggris atau Amerika.

Brent digunakan dalam kontrak seketika (spot) dan jangka panjang (long-term) untuk menilai jumlah minyak mentah yang diproduksi dalam pasar minyak global tiap harinya. Harga Brent dipublikasikan oleh sebuah penerbitan industri minyak swasta, Platt’s. Produsen minyak utama termasuk Rusia dan Nigeria menggunakan Brent sebagai patokan dalam menetapkan harga minyak mentah yang mereka produksi. Brent adalah campuran minyak mentah yang menjadi kunci bagi pasar Eropa dan, dalam batas tertentu, Asia.

WTI secara historik lebih diidentikkan dengan kumpulan minyak mentah AS. Tidak saja ia digunakan sebagai basis perdagangan saham future minyak di AS, ia juga menjadi patokan kunci (key benchmark) produksi AS.

‘Buntut yang mengibaskan anjingnya’

Semua ini terlihat baik dan resmi. Tapi harga minyak saat ini sesungguhnya ditentukan oleh suatu proses yang begitu keruh hingga hanya segelintir bank utama yang memperdagangkan minyak seperti Goldman Sachs atau Morgan Stanley yang punya gambaran tentang siapa yang membeli dan siapa yang menjual saham future minyak atau kontrak-kontrak turunannya (derivativ) yang kemudian menetapkan harga fisik minyak dalam dunia baru “minyak kertas” yang aneh ini.

Dengan perkembangan perdagangan derivativ internasional yang tak teregulasi dalam saham future minyak selama beberapa dekade belakangan atau lebih, terbukalah jalan bagi gelembung spekulatif harga minyak saat ini.

Sejak semakin populernya perdagangan saham future minyak dan kontrak-kontrak future minyak utama di London dan New York, kontrol harga minyak telah lepas dari tangan OPEC dan beralih ke Wall Street. Ini adalah kasus klasik “ekor yang mengibaskan anjingnya.”

Sebuah laporan Subkomite Permanen Senat AS untuk Investigasi yang berjudul “Peran Spekulasi Pasar Dalam Kenaikan Harga Minyak dan Gas,” mencatat, “…terdapat bukti-bukti substansial yang mendukung kesimpulan bahwa sejumlah besar spekulasi dalam pasar saat ini telah secara signifikan meningkatkan harga-harga.”

Apa yang didokumentasikan oleh komite Senat dalam laporan tersebut adalah bahwa dalam regulasi Pemerintah AS terhadap perdagangan saham turunan minyak terdapat celah menganga yang begitu lebar hingga segerombolan gajah dapat berjalan melaluinya. Sepertinya, inilah yang mereka telah lakukan dalam membumbungkan harga minyak hingga menembus atap dalam beberapa bulan terakhir.

Laporan Senat tersebut diabaikan oleh media dan Kongres.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Perdagangan Saham Future Komoditas (CFTC), suatu regulator finansial saham future, telah diberi mandat oleh Kongres untuk memastikan bahwa harga pasar saham future mencerminkan hukum persediaan dan permintaan bukannya praktek manipulasi atau spekulasi yang eksesif. Akta Pertukaran Komoditas AS (CEA) menyatakan, “Spekulasi yang eksesif dalam komoditas apapun dalam kontrak penjualan komoditas yang bersangkutan untuk dihadirkan di masa depan … yang menyebabkan fluktuasi mendadak dan tak beralasan atau perubahan yang tak dapat dijamin terhadap harga-harga komoditas tersebut, merupakan suatu beban yang tak pantas dan tak perlu dalam aktivitas komersial antar negara-bagian terhadap komoditas yang bersangkutan.”

Lebih jauh lagi, CEA mengarahkan CFTC untuk mendirikan semacam batas-batas perdagangan “yang oleh Komisi dinilai perlu untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah beban-beban tersebut.” Di mana CFTC sekarang ketika kita membutuhkan batasan-batasan tersebut?

Mereka tampaknya dengan sengaja meninggalkan mandat dan tanggung-jawabnya dalam mengawasi komoditas dagang terpenting di dunia, minyak.

Enron yang tertawa terakhir…

Sebagaimana dicatat oleh laporan Senat AS tersebut…

“Hingga akhir-akhir ini, saham future energi AS diperdagangkan secara eksklusif dalam pertukaran teregulasi dalam Amerika Serikat, seperti NYMEX, yang berada di bawah pengawasan ekstensif CFTC, termasuk di dalamnya pengawasan berkelanjutan untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi harga atau pemalsuan. Walau demikian, dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi pertumbuhan besar-besaran dalam perdagangan kontrak yang terlihat dan terstruktur persis seperti kontrak saham future, tapi yang diperdagangkan dalam pasar-pasar elektronik OTC (over the counter) yang tak diregulasi. Karena kemiripannya dengan kontrak-kontrak future mereka seringkali disebut “kembaran saham future.” (futures look-alikes)

Satu-satunya perbedaan praktis antara kontrak kembaran saham future dan kontrak saham future adalah bahwa yang kembaran diperdagangkan dalam pasar-pasar yang tak diregulasi sementara saham future diperdagangkan dalam pertukaran yang teregulasi. Perdagangan komoditas energi oleh firma-firma besar dalam pertukaran elektronik OTC berada di luar pengawasan CFTC berkat suatu aturan yang dimasukkan atas perintah Enron dan pedagang energi besar lainnya ke dalam Akta Modernisasi Saham Future Komoditas tahun 2000 saat jam-jam penutupan Kongres ke 106.

Dampaknya terhadap pengawasan pasar sangatlah substansial. Pedagang saham di NYMEX, contohnya, diharuskan menyimpan catatan semua perdagangannya dan melaporkan perdagangannya yang besar terhadap CFTC. Laporan Pedagang Saham Besar ini, bersama-sama dengan data perdagangan saham harian yang memberikan informasi harga dan volume, merupakan alat utama CFTC untuk mengukur tingkat spekulasi di pasar dan mendeteksi, mencegah, dan menindak manipulasi harga. Ketua CFTC Reuben Jeffrey baru-baru ini menyatakan: “Sistem informasi Pedagang Saham Besar yang dimiliki Komisi ini merupakan terobosan baru (cornerstone) dalam program pengawasan kami dan mampu mendeteksi posisi-posisi terkonsentrasi dan terkoordinir yang dapat digunakan oleh satu atau lebih pedagang saham dalam percobaan manipulasi.”

Kontras dengan perdagangan yang dilakukan di NYMEX, perdagangan dalam pertukaran elektronik OTC yang tak diregulasi tidak diharuskan menyimpan catatan atau menyerahkan Laporan Pedagang Saham Besar kepada CFTC, dan perdagangan ini berada di luar pengawasan CFTC. Kontras dengan perdagangan yang dilakukan dalam pertukaran saham future yang teregulasi, tidak ada batas terhadap jumlah kontrak yang dapat dimiliki seorang spekulator dalam pertukaran elektronik OTC yang tak teregulasi, tidak ada pengawasan perdagangan oleh pusat pertukaran itu sendiri, dan tidak ada pelaporan jumlah kontrak-kontrak amat besar (“kepentingan terbuka”) di penutupan hari.

Maka, sepertinya untuk memastikan dibukanya jalan yang begitu lebar terhadap potensi manipulasi pasar harga minyak, pada Januari 2006, CFTC di bawah pemerintahan Bush memperbolehkan Intercontinental Exchange (ICE), operator pertukaran energi elektronik terkemuka, menggunakan terminal perdagangannya di Amerika Serikat untuk perdagangan saham future minyak mentah AS dalam pertukaran saham future ICE di London – disebut “ICE Futures.”

Sebelumnya, pertukaran ICE Futures London hanya memperdagangakan komoditas energi Eropa – minyak mentah Brent dan gas alam Inggris Raya. Sebagai pasar saham future Inggris Raya, pertukaran ICE Futures diregulasi hanya oleh Otoritas Layanan Finansial Inggris Raya. Pada 1999, pusat pertukaran London memperoleh ijin CFTC untuk memasang terminal komputer di Amerika Serikat untuk membolehkan pedagang saham di New York dan kota-kota AS lainnya memperdagangkan komoditas energi di Eropa melalui pertukaran ICE.

Previously, the ICE Futures exchange in London had traded only in European energy commodities – Brent crude oil and United Kingdom natural gas. As a United Kingdom futures market, the ICE Futures exchange is regulated solely by the UK Financial Services Authority. In 1999, the London exchange obtained the CFTC’s permission to install computer terminals in the United States to permit traders in New York and other US cities to trade European energy commodities through the ICE exchange.

CFTC membuka pintu.

Kemudian, pada Januari 2006, ICE Futures di London mulai memperdagangkan kontrak saham future minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), sejenis minyak mentah yang diproduksi dan dihadirkan di Amerika Serikat. ICE Futures juga memberitahukan CFTC bahwa ia akan memperbolehkan pedagang saham di Amerika Serikat menggunakan terminal ICE di Amerika Serikat untuk memperdagangkan kontrak WTI barunya pada pertukaran ICE Futures di London. ICE Futures pun membolehkan pedagang saham di Amerika Serikat memperdagangkan saham-saham future bensin AS dan minyak penghangat dalam pertukaran ICE Futures di London.

Meskipun pedagang saham AS menggunakan terminal dagang di Amerika Serikat untuk memperdagangkan kontrak saham future terhadap minyak, bensin, dan pemanas di AS, CFTC hingga kini menolak memasukkan perdagangan kontrak tersebut dalam yurisdiksinya.

Tiap orang di dalam Amerika Serikat yang hendak memperdagangkan komoditas energi kunci AS – saham future minyak mentah, bensin, dan minyak penghangat AS – mampu menghindari semua pengawasan pasar AS atau pelaporan persyaratannya dengan memutar perdagangannya melalui pertukaran ICE Futures di London, bukannya NYMEX di New York.

Tidakkah itu elegan? Regulator saham energi Pemerintah AS, CFTC membuka jalan bagi spekulasi saham future minyak saat ini yang tak diregulasi dan sangat keruh. Mungkin kebetulan saja pejabat CEO di NYMEX, James Newsome, yang juga duduk dalam Pusat Pertukaran Dubai, merupakan mantan kepala CFTC AS. Di Washington pintu berputar dengan mudah antara posisi jabatan swasta dan pemerintah.

Sekilas harga saham future Brent dan WTI sejak Januari 2006 mengindikasikan korelasi yang luar biasa antara meroketnya harga minyak dan perdagangan saham future minyak di ICE yang tak diregulasi dalam pasar AS. Camkanlah bahwa ICE Futures di London dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan AS yang bermarkas di Atlanta Georgia.

Pada Janurai 2006, ketika CFTC memberikan pengecualian terhadap ICE Futures, harga minyak diperdagangkan di kisaran $59-60 per barel. Kini sekitar dua tahun kemudian kita melihat harga menyentuh $120 dan kecenderungannya naik. Ini bulan masalah OPEC, ini adalah masalah regulasi Pemerintah AS yang dengan jahat menutup mata.

Dengan tak mengharuskan ICE memasukkan laporan harian mengenai perdagangan komoditas energi yang besar, ia tak mampu mendeteksi dan mengurangi manipulasi harga. Sebagaimana dicatat oleh laporan Senat “Kemampuan CFTC untuk mendeteksi dan mengurangi manipulasi harga menderita jurang-jurang informasi yang kritis, karena pedagang saham dalam pertukaran elektronik OTC dan ICE Futures di London saat ini berada di luar persyaratan pelaporan CFTC. Laporan pedagang besar juga merupakan hal penting dalam menganalisa efek spekulasi dalam harga-harga energi.”

Laporan tersebut menambahkan, “Laporan ICE kepada Komisi Pertukaran dan Sekuritas dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa pertukaran elektronik secara langsung berfungsi menetapkan harga – maka mempengaruhi harga energi AS – dalam pasar uang kas (cash market) untuk komoditas energi yang diperdagangkan dalam pertukaran tersebut.”

Pengelola investasi global (hedge funds) dan bank mendongkrak harga minyak

Dalam kenaikan harga minyak secara tetap akhir-akhir ini, institusi finansial besar, pengelola investasi global, investasi dana pensiun, dan investor lainnya telah mengucurkan milyaran dolar ke dalam pasar komoditas energi dan mencoba mengambil keuntungan dari perubahan harga atau mengontrol perubahan harga. Kebanyakan investasi tambahan ini bukan berasal dari produsen atau konsumen komoditas ini, tapi dari spekulator yang mencari keuntungan dari perubahan harga. CFTC mendefinisikan spekulator sebagai seseorang yang “tidak memproduksi atau menggunakan komoditas, tapi meresikokan modalnya sendiri dalam perdagangan saham future komoditas dengan harapan mengambil untung dari perubahan harga.”

Pembelian besar-besaran kontrak saham future minyak mentah oleh spekulator telah, sebagai dampaknya, menciptakan tambahan permintaan terhadap minyak, mendongkrak harga minyak yang dihadirkan di masa depan. Dengan cara serupa tambahan permintaan terhadap kontrak untuk menghadirkan barel minyak secara fisik saat ini mendongkrak harga minyak di pasar spot. Sejauh pandangan pasar, permintaan satu barel minyak dari pembelian kontrak future oleh spekulator sama nyatanya dengan permintaan satu barel minyak dari kontrak future oleh penyuling atau pengguna petroleum lainnya.

Mungkin 60% harga minyak saat ini murni spekulasi

Goldman Sachs dan Morgan Stanely kini adalah dua firma dagang energi terkemuka di Amerika Serikat. Citigroup dan JP Morgan Chase adalah pemain utama dan mendanai beragam pengelola investasi global yang juga berspekulasi.

Pada Juni 2006, minyak yang diperdagangkan di pasar saham future dalam kisaran $60 per barel dan investigasi Senat memberikan estimasi sekitar $25 untuk murni spekulasi finansial. Seorang analis mengestimasikan pada Agustus 2005 bahwa tingkat invetaris minyak AS memberikan gambaran bahwa harga minyak mentah WTI seharusnya berada pada $25 per barel, dan bukannya $60.

Itu artinya kini setidaknya $50 hingga $60 dari harga satu barel minyak sebesar $115 adalah murni spekulasi oleh pengelola investasi global dan institusi finansial. Walau demikian, dengan tidak berubahnya equilibrium permintaan dan persediaan minyak global dalam beberapa bulan ke belakang di tengah ledakan peningkatan harga saham future minyak yang diperdagangkan di pertukaran NYMEX dan ICE di New York dan London, sepertinya sebanyak 60% dari harga minyak saat ini adalah murni spekulasi. Tidak ada yang tahu secara formal kecuali segelintir kecil bank pedagang energi di New York dan London dan tentunya mereka tidak akan berbicara.

Dengan membeli sejumlah banyak kontrak future, dan dengan demiian mendongkrak harga saham future ke tingkat yang bahkan lebih tinggi dari harga saat ini, para spekulator telah memberikan insentif finansial bagi perusahaan minyak untuk membeli lebih banyak minyak dan menyimpannya dalam penyimpanan. Sebuah penyulingan akan membeli lebih banyak minyak saat ini, bahkan dengan harga $115 per barel, bila harga saham future akan lebih tinggi lagi.

Sebagai akibatnya, dalam dua tahun terakhir inventaris minyak mentah secara tetap meningkat, menyebabkan inventaris minyak mentah AS saat ini tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Besarnya arus masuk investasi spekulatif ke dalam saham-saham future minyak telah mengakibatkan situasi di mana kita memiliki persediaan minyak mentah yang tinggi dan harga minyak mentah yang tinggi.

Bukti-bukti yang menarik menunjukkan bahwa faktor-faktor geopolitik, ekonomi, dan alami yang biasa disinggung tidak menjelaskan peningkatan harga energi baru baru ini sebagaimana terlihat dalam data aktual persediaan dan permintaan minyak. Walaupun permintaan secara signifikan meningkat selama beberapa tahun ini, persediaan pun meningkat.

Selama beberapa tahun terakhir produksi minyak mentah global meningkat seiring peningkatan permintaan; faktanya, selama periode ini persediaan global telah melampaui permintaan, menurut Departemen Energi AS. Administrasi Informasi Energi (EIA) di bawah Departemen Energi AS baru-baru ini meramalkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan kapasitas surplus produksi global akan terus meningkat antara 3 hingga 5 juta barel per hari hingga 2010, dengan demikian “secara substansial menebalkan bantal kapasitas surplus.”

Hubungan Dolar dan Minyak

Strategi spekulasi umum di tengah menurunnya ekonomi AS dan jatuhnya mata uang dolar AS adalah para spekulator dan pengelola dana investasi yang haus akan investasi yang lebih menguntungkan di tengah bencana sekuritisasi (securitization) akan mengambil posisi saham future dengan menjual dolar “pendek” [dalam waktu dekat] dan minyak “panjang” [dalam jangka panjang].

Bagi para pengelola dana pensiun dan bank-bank besar di AS dan Uni Eropa yang haus akan profit menyusul runtuhnya pendapatan mereka sejak Agustus 2007 dan krisis perumahan AS, minyak adalah salah satu cara terbaik mendapatkan keuntungan spekulatif yang besar. Latar belakang yang mendukung gelembung harga minyak saat ini adalah pergolakan berkepanjangan di Timur Tengah, Sudan, Venezuela dan Pakistan dan permintaan minyak secara kuat dari Cina dan kebanyakan bagian dunia lain selain AS. Spekulator berdagang berdasarkan desas desus, bukannya fakta.

Kemudian, ketika perusahaan dan penyulingan minyak besar di Amerika Utara dan negeri-negeri Uni Eropa mulai menimbun minyak, persediaan terlihat semakin tipis sehingga memberikan latar belakang yang mendukung harga saat ini

Karena pasar-pasar energi lewat perdagangan langsung (OTC) dan ICE Futures di London tidak diregulasi, tidak ada angka yang pasti dan dapat dipercaya tentang total nilai dolar yang dibelanjakan dalam investasi komoditas energi baru-baru ini, tapi estimasinya secara konsisten berada di kisaran puluhan milyar dolar.

Meningkatnya kepentingan spekulatif terhadap komoditas juga dilihat sebagai meningkatnya popularitas pengelola dana index komoditas (commodity index funds), yakni dana investasi yang harganya terkait dengan serangkaian ragam saham future komoditas. Goldman Sachs memberikan estimasi bahwa investasi dana pensiun (pension funds) dan reksa dana (mutual funds) telah menginvestasikan total jumlah sekitar $85 milyar dalam dana index komoditas; dan investasi tersebut dalam indexnya sendiri, Index Komoditas Goldman Sachs (GSCI), telah berlipat tiga selama beberapa tahun terakhir. Perlu dicatat juga bahwa Sekretaris Bendahara AS, Henry Paulson, adalah mantan Ketua Goldman Sachs.

——–

F. William Engdahl tergabung dalam Centre for Research on Globalization (CRG) dan penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.

SIKAP POLITIK SMI TERHADAP PEMILU 2009

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

JL. Jagakarsa Gg. Hidayah II, No 05 Lenteng Agung Jak-Sel

Email; serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

Weblog : www.kppsmi.wordpress.com

Telp: 021-99681543 dan 081331643545

PEMILU 2009 ALAT ELIT POLITIK DAN KAUM BORJUASI

UNTUK MEMPERBESAR ARUS DAN KEKUASAAN MODAL ASING

BUKAN SOLUSI KONGKRIT ATAS KEDAULATAN EKONOMI-POLITIK RAKYAT[1]

Ditenggah dorongang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional. Maka dengan segala antusiasme politik yang tinggi para elit politik borjuis yang rata-rata anti rakyat itu menyambutnya dengan menyiapkan scenario lewat rencana-rencana strategis. Selebihnya Maka mekanisme politik liberal yakni pemilu kaum borjuis pun di tetapkan yang orientasinya membuka kembali seluas-luasnya semua pintu-pintu bagi modal asing untuk memasuki seluruh gelanggang kehidupan social, ekonomi dan budaya di Indonesia. Ditunjang lagi dengan dibuatnya berbagai Rancangan Undang-Undang yang peduli dengan semangat Neoliberalisme (Lihat, Program Legislasi Nasional 2006 dan Draft Rencana Pembangunan BAPPENAS 2004-2009 yang isinya merupakan design dari IMF, WB).

Setidaknya pasca Reformasi politik tahun 1998, sudah terhitung dua kali Pemilu kaum borjuis digelar bahkan dengan klaim dan retorika politik penyelengaraanya adalah yang paling demokratis, bila di banding dengan pemilu-pemilu di jaman Orde-Baru. Namun yang terjadi adalah Gagalnya Pola Ekonomi-Politik Neoliberal (Kapitalisme) sehingga persolaanya di seluruh penjuru negeri ini, belum banyak perubahan penting yang berdampak bagi kemajuan taraf kesehjateraan ekonomi rakyat dan nasional, kedaulatan politik nasional. Bukti-buktinya adalah Pertama: Dicabutnya berbagai macam subsidi untuk rakyat oleh Negara(BBM, Listrik, Pangan dan pertanian dll), Kedua: Dijualnya sebagaian besar aset-aset vital milik Negara kepada swasta (Telkom, PLN, Semen Gresik, Pertamina, PT. KAI, Dll), Ketiga: Penurunan tarif bea masuk dan pajak Impor komoditas perdagangan dari Luar negeri (Pertanian, Migas, Mesin dll), Keempat: Di Bukanya Zona dan Kawasan Khusus untuk ekonomi sebagai prakondisi serta syarat penunjang untuk mendukung kondusifnya pasar bebas dan iklim ekonomi liberal.

Praktek kebijakan ekonomi yang mendukung Neoliberalisme semakin massif sebagai arah ekonomi nasional yang kapitalistik, mari kita perhatikan Pidato kenegaraan yang dibacakan oleh RI 1 (SBY) pada 16 Agustus 2006 tahun lalu, dengan semangat “pengemis” pemerintah akan berupaya maksimal menciptakan kesehjateraan Rakyat lewat investasi modal asing (langsung maupun tak langsung) untuk mengelola asset-asset vital dan kekayaan alam Indonesia yang memang melimpah ruah.

Liberalisasi ekonomi-politik nasional saat ini sudah bersinergi dalam prakteknya. Sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media massa nasional ini kita menyaksikan betapa konsekuenya Rezim SBY-JK mendukung Zona Pasar bebas di Indonesia dalam bentuk KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia) sebagai tindak lanjut dalam praktek pelaksanaan Inpres No 3 thn 2006, tentang Investasi dan Penanaman Modal. Dorongan Ekternal dari Pemerintah Singapura (Sekutu Imperialis dikawasan strategis ASEAN) untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07).

Syarat itu kemudian Oleh Negara di atur dalam Perpu No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI, Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM.

Tentu sangat ironis pembukaan kawasan ekonomi khusus itu salah satunya digunakan sebagai metode untuk menyerap penganguran namun yang terjadi Selanjutnya membuat Mata kita melotot dengan komposisi ledakan angka pengagguran yang kian hari-kian membengkak di Indonesia, bahkan saat ini jelas makin membengkak akibat efek domino kenaikan BBM. Pada sisi yang lain komposisi pengangguran justru kebanyakan masuk dalam kategori Tenaga Produktif (18-40 th). Namun rezim beserta para elit politik hasil Produksi Pemilu 2004 yang berkuasa saat ini tidak berbuat banyak untuk menghilangkan ledakan angka penganguran. Justru yang dilakukan oleh rezim saat ini adalah memperburuk kesehjahteraan kaum buruh dengan sistem outshorcing dan sistem kontrak serta setia pada pelaksanaan politik upah murah bagi kaum buruh Indonesia.

Untuk diketahui bahwa hampir semua kawasan Industri baik yang masuk kategori KEKI telah menerapkan sistem outshorcing dan sistem kontrak, melarang buruh-buruh disana untuk masuk serikat buruh/pekerja, melarang demontrasi didalam kawasan [2]. Jadi KEKI adalah daerah yang steril dengan kegiatan politik progresif yang kerakyatan. Tentu saja beberapa daerah lain yang akan diproyeksikan sebagai KEKI juga akan mengalami nasib yang sama. Artinya dengan adanya KEKI, kondisi kaum buruh yang selama ini memang teralienasi akan semakin dibuat terasing dengan situasi socialnya serta kesehjahteraanya dirampas sebagai dampak politik upah murah.

Sementara itu, belum dirubahnya sistem kepemilikan stuktur agraria nasional dengan model yang kerakyatan, menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia mutlak dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif di seluruh dunia. Praktis saja bahwa kehidupan kaum tani yang tersebar di pedesaan Indonesia tetap akrab dengan problem kemiskinan dan kebodohan serta ketertindasan oleh Kaum Pemodal. Sehingga Selama 40 tahun pembangunan pertanian di negara agraris ini, petani mengalami pemiskinan. Laju urbanisasi berlangsung secara masif karena di desa hanya ada kelaparan dan gizi buruk. Petani, sebagai pahlawan ketahanan pangan, berada dalam kondisi yang hampir sekarat dan hidupnya kian tergerus oleh cepatnya alih fungsi lahan [3].

Bantuan berupa uang atau pangan bukan solusi jangka panjang meski dibutuhkan dalam keadaan darurat. Memperbaiki ketahanan pangan untuk pemenuhan hak atas pangan tak cukup hanya memberi ikan atau pancing dan kail tetapi mengajarkan bagaimana cara membuat pancing dan kail, dengan membuka isolasi pedesaan terhadap pasar, memberi subsidi kepada petani, menumbuhkan agroindustri berbasis pedesaan yang dapat memberi nilai tambah kepada petani. Namun, bangsa ini kurang mengenal petaninya. Karena Para petani dianggap sebagai warga negara kelas dua. Masyarakat petani adalah wong ndeso yang gampang ditipu dan diperdaya. Petani hanya dijadikan obyek pembangunan, bukan subyek.

Hingga kini belum ada kemajuan berarti di bidang pertanian yang katanya dinyatakan sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Kegagalan ini adalah telah menunjukkan petani tidak dilihat sebagai pelaku nyata kegiatan produksi pertanian. Tak heran jika laju urbanisasi setiap pasca-Lebaran makin tak terbendung. Pembangunan ekonomi yang menafikkan pertanian telah melahirkan kemiskinan yang kian buruk dan terpeta jelas. Kantong-kantong kemiskinan baru bermunculan pusat-pusat capital (kota-kota besar) sejalan dengan minimnya lapangan pekerjaan ditandai dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman kumuh, ketimpangan ekonomi, pendidikan tidak merata, pemadaman listrik secara bergiliran, kelaparan, dan gizi buruk.

Kemiskinan dan kebodohan di pedesaan itulah yang membuat partai-partai borjuis (P. Golkar, PDI-P, PPP, P. Demokrat, PAN, PKS, PBB dll) dijadikan sebagai syarat material (Pabrik Suara) yang kongkrit dalam meraup perolehan kursi di parlemen dan panggung trias politika lainya. Mereka-Partai Politik Borjuis itu justru tidak memberikan pendidikan politik kerakyatan dalam agendanya ketika turun ke basis massa konstituenya, Malah yang dilakukakan adalah mengobral janji-janji palsu yang membumbung tinggi hingga langit ke tujuh.

Janji-janji yang di obral parpol-parpol borjuis itu biasanya tampil seperti berikut: “Jika partai kita menang dalam pemilu besok Pupuk akan Murah, JIka Partai kita menang Harga-Harga Hasil Pertanian Akan tinggi, Jika Partai kita menang Harga-harga kebutuhan pokok rakyat di pedesaan akan Turuh dan kesehjateraan kaum tani-warga desa pasti akan terpenuhi, Jika partai kita menang maka Akan dibuka sekolah dan Rumah sakit untuk rakyat dan biayanya akan gratis sepenuhnya… Dll” Namun jika di lihat kenyataanya sekarang tidak ada satupun janji-janji yang Dikampanyekan P. Golkar, PDI-P, PKB, P. Demokrat, PAN, PKS, PBB dan Partai-Partai Politik Borjuis lainya terbukti kenyataanya dilapangan. Itulah perilaku-perilaku politik kaum Borjuis dengan partainya yang memang tidak pernah konsisten dalam kata dan tindakanya.

Pelaksanaan Liberalisasi ekonomi politik nasional juga beriringan dengan maraknya praktek kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyatnya, untuk membuktikan hal tersebut kita bisa melihat dengan jelas di berbagai Kota yang ada di Indonesia khususnya, khususnya kota-kota besar mulai marak intensitas penggusuran PKL, pengusuran Para Pedagang Pasar, pengusuran pemukiman liar, perampasan tanah warga (Petani) di pedesaan, dimandulkanya fungsi Ormass progresif, PHK massal yang tidak di urus dengan dengan adil, ancaman DO selalu menghantui mahasiswa-mahasiswa progresif apabila mereka kritis terhadap kebijakan kampusnya, pemukulan oleh aparat kepada para demonstran yang melakukan demo penolakan kenaikan BBM di berbagai kota sepanjang bulan Mei 2008. Kondisi itulah yang perlu dicacat bahwa betapa buruknya raport situasi perpolitikan nasional saat ini yang kian liberal.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas tentang beberapa hal pokok tentang kegagalan Neoliberalisme yang katanya sebagai obat mujarab dan akhirnya ditetapkan oleh elit politik untuk menyelesaikan krisis ekonomi di Indonesia, Bila dicermati lebih dalam atas apa yang dipraktekkan selama hampir 5 tahun pasca pemilu 2004 oleh parpol-parpol borjuis (Golkar, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PAN, PKS, PBB dan ditambah Koalisi partai gurem) yang mengutus para kadernya (elit politik) di panggung kekuasaan nasional sangat jelaslah berkhianat khususnya pada konstituen massa pemilihnya serta massa rakyat Indonesia pada umumnya.

Ditambah lagi Jelang awal tahun 2007 hingga kini, didalam peta perpolitikkan nasional berbagai aktor politik yang akan bermain di Pemilu 2009 dan Pilkada mulai melakukan manuver-manuver politik untuk menarik simpati dan dukungan massa di tingkat akar rumput dengan tindakan-tindakan politik yang seolah oleh pro rakyat kedok bantuan social, penjualan sembako murah, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis, Try Out ujian Nasional gratis. Ternyata partai-partai politik borjuis yang lolos electoral threeshold kemarin dan akan bertanding sebagai kontestan pemilu 2009, tidak pernah mengajarkan prinsip-prinsip elementer demokrasi secarah utuh dan serius kepada massa konstituensya. Jadi situasinya yang akan muncul bisa diprediksi bahwa “POLITIK MASSA MENGAMBANG DAN MONEY POLITIK DALAM BENTUK TERBARU” masih tetap menjadi senjata andalan untuk memperbesar dan melipat-gandakan perolehan suara di tahun 2009.

Semangat neoliberalisme dalam prakteknya masih tetap di jaga oleh elit politik dan rezim borjuis komprador sebagai jati diri politik nasional saat ini. Bisa dilihat dengan jelas pada saat praktek penyelengraaan PILKADA 2005-2008 para pimpinan daerah Mulai Gubernur, Bupati dan Walikota diberi peringatan keras oleh SBY selaku Presiden “Bahwa Para kontestan pilkada jangan mudah menjanjikan pendidikan dan kesehatan Gratis pada rakyat”. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan semangat Neoliberalisme yang berkarakter anti subsidi terhadap Rakyat.

Pembiayaan pemilu tahun 2009 sangat besar menyedot KEUANGAN NEGARA yang tergerus lagi krisis. Pemilu 2009 dalam rencana pembiayaanya dialokasikan sebesar Rp 47,9 Trilyun. Lantas Dari ongkos yang sangat luar biasa besar itu diperoleh darimana untuk menutupinya, TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN SKEMA YANG DIPAKAI ADALAH DENGAN JALAN HUTANG KE LEMBAGA-LEMBAGA DONOR MILIK KAUM IMPERIALIS. Sehingga dampak politiknya dari hutang atau Hibah atau apapun istilahnya pasti menimbulkan konsekuensi logis yang semua itu nantinya dibebankan dan ditanggung oleh Rakyat. Pengalaman itu sudah terbukti dari 2 pemilu terakhir di Indonesia menghasilkan rezim anti rakyat produsen kebijakan-kebijakan Anti rakyat pula.

Sekali lagi untuk mempertegas sikap kami dengan penjelasan-penjelasan utama diatas tentu sudah jelaslah kondisi dan situasinya sekarang, bahwa apa yang dlakukan oleh elit politik dan parpol-parpol borjuis menjelang PESTA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 2009 (Pemilu 2009) hakekatnya adalah menghamba terhadap kepentingan modal yang anti terhadap kemajuan rakyat, berkhianat secara vulgar terhadap Amanat UUD 1945 dan jika salah satu dari kontestan pemilu yang rata-rata adalah partai borjuis itu menang tentu tidak akan dengan mudah menepati janjinya kepada rakyat tetapi sangat mudah dan taat terhadap semua keinginan dari kaum pemilik modal.

Seruan Umum Untuk Rakyat

Oleh karena itu jelas pemilu 2009 SEJATINYA bukan pemilu BAGI rakyat (kaum buruh, kaum tani, kaum miskin perkotaan dan mahasiswa progresif), tapi pemilunya parpol-parpol borjuis dan elit-elit politiknya. hasilnya pun tidak diabdikan bagi kemajuan ekonomi politik rakyat indonesia, tapi diperuntukkan kepada para pemodal agar pasar bebas dengan segala mekanismenya yakni sistem politik yang mengabdi pada kepentingan kapitalisme alias sistem politik liberal segera dilakukan secara konsisten di Indonesia. Maka tidak sepantasnya rakyat Ikut berpartisipasi dalam pemilu 2009, karena sudah jelaslah bahwa Pemilu 2009 adalah Ilusi, SEKALI LAGI ILUSI SESAT DEMOKRASI LIBERAL.

MAKA Tugas Utama Dari Kita, Mahasiswa dan Massa Rakyat Progresif lainya Adalah:

1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia

Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.

2. Menuntut Negera Untuk Selalu bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak untuk kesehjateraan massa Rakyat.

Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis.

Mengapa Hal terbebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan serta pengaruh politik secara berkesinambungan terhadap Organisasi Rakyat di semua teritori rakyat dan sector-sektor progresif rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang progresif di semua basis-basis perlawanan massa.

Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun Konsolidasi Politik Kerakyatan Antar Ormass2 Progresif Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni politik kaum reaksioner dan avountrism politik ala borjuis.

Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Bagi Kita Semua.

1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan.

2. Pembangunan Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang berkarakter Kerakyatan

Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional.

4. Nasionalisasi Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme.

5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia

Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah Tidak memiliki Kedautan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi- politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini.

Demikian Sikap politik Dari kami SERIKAT MAHASISWA INDONESIA untuk mempertegas Posisi Politik yang hendak kami Tampilkan jelang maupun Pasca Pemilu 2009, Sekian terima kasih.

Jakarta, 23 Juni 2008

Tertanda

“Kent” Yusriansyah

Ketua Umum KPP-SMI


[1] Draft ini ditulis oleh Ketua Umum KPP SMI “Kent” Yusriansyah Pada tanggal 28 April 2008 dan diperbaiki lagi pada tanggal 23 Juni 2008. Tulisan Ini di sarikan dari Hasil ketetapan Pleno Nas Ke III Di Mojokerto Jawa Timur.

[2] Hasil temuan SMI Bulan Nov 2007 yang Di Perkuat Wawancara 10 Serikat Buruh Di Pulau Jawa.

[3] Alih fungsi lahan merupakan salah satu sebab terjadinya krisis pangan yang sedang terjadi kini.

POLISI, REZIM DAN PEMODAL SELALU HANCURKAN GERAKAN RAKYAT

KOMITE PIMPINAN PUSAT

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Jl. Hidayah Gg II/5 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

www.kppsmi.wordpress.com

021-99681543 dan 081331543545

PERYATAAN SIKAP

POLISI, REZIM DAN PEMODAL SELALU HANCURKAN GERAKAN RAKYAT

(Kasus, Tewasnya Mahasiswa Unas yang dirawat di RS akibat Bentrokan di Kampus)

Salam Pembebasan !!!

Sejak Harga BBM dinaikkan Pemerintah tanggal 24 Mei 2008 akibat desakan para pemodal dan kaum neoliberal. Saat ini tidak sedikit dampak berat yang harus ditanggung oleh massa rakyat di Indonesia sebagai efek dominonya. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok, disusul dengan naiknya ongkos transportasi, ditambahkan dengan membengkaknya TDL. Semuanya harus ditanggung oleh rakyat.

Sementara itu pada kesempatan yang lain, saat ini gelombang protes melawan kenaikan Harga BBM masih terus berlangsung di beberapa kota, meskipun dengan eskalasi lebih kecil dari periode sebelumnya. Kondisi ini tentunya diakibatkan oleh berbagai hegemoni dan rekayasa politik (Salah satunya Seperti Kasus Monas 1/6/08, Penyerangan FPI terhadap kelompok AKBB) diciptakan oleh Rezim pengabdi Modal (SBY-JK) agar kebijakan menaikkan Harga BBM rata-rata sebesar 28,7 % tidak mendapat tentangan perlawanan yang kuat dan luas dari berbagai elemen rakyat. Apa yang diharapkan oleh rezim pengabdi modal dan kaum neoliberal itu nampaknya “BERHASIL” minimal dalam beberapa minggu belakangan terakhir ini.

Meskipun pada satu pihak gelombang perlawanan rakyat menentang kenaikan BBM saat ini agak menurun, namun bukan berarti mayoritas rakyat Indonesia menyetujui kenaikan Harga BBM itu. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyak contoh-contoh perlawanan. Sebuah fakta tidak akan pernah membuat kita semua menutup mata bahwa aksi malam hari di depan kampus 23/5/08 yang dilakukan oleh para mahasiswa UNAS Jakarta berujung bentrokan berdarah yang banyak memakan korban dari Pihak Mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa UNAS dirawat di RS akibat TINDAKAN BRUTAL POLRES Jakarta Selatan. Bahkan ada beberapa mahasiswa semenjak pasca peristiwa bentrokan itu mendapat perawatan yang Intensif akibat luka-luka kritis bagian dalam tubuhnya sehingga akhirnya mahasiswa UNAS tersebut dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit Meninggal dunia. Tapi pada sisi walaupun kasus ini masih teka-teki, namun terindikasi kuat bahwa bersadarkan hasil visum at repertum RS UKI menyatakan bahwa korban meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala.

Jadi jelaslah bahwa solidaritas terhadap mahasiswa UNAS Jakarta yang tewas karena berjuang menentang kenaikan BBM adalah hal wajib dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Indonesia maupun kelompok progresif dari berbagai sektor masyarakat. Kewajiban perjuangan itu senantiasa harus dilakukan, karena hal ini sangat penting sebagai pertanda bahwa :

  1. Gerakan Rakyat di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal khususnya kebijakan kenaikan BBM masih terus menyala.
  2. Peringatan Buat Rezim, Pemodal dan Aparat Keamanan (Polisi) sesungguhnya mereka telah melecehkan kemiskinan akibat kenaikkan BBM, yang saat ini semakin parah dialami oleh rakyat Indonesia saat ini

Oleh Karena itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia Menyatakan dan Menuntut:

1. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnaya atas wafatnya kawan kami Mahasiswa Unas Jakarta

2. Bersolidaritas sepenuhnya dan mendukung perjuangan kawan UNAS Jakarta .

3. Usut, tindak secara tegas dan penjarakan Perwira-Perwira Kepolisian yang memberikan komando dalam bentrokan berdarah UNAS.

Dan kami Dari Serikat Mahasiswa Indonesia, tetap menyerukan kepada massa rakyat Indonesia Untuk :

  1. Tetap melawan kenaikan Harga BBM, karena tidak menutup kemungkinan harga BBM paling lambat akhir tahun 2008 ini, akan mengalami kenaikan sesuai dengan harga pasar Internasional.
  2. Bergabunglah dan bangun dengan Komite-komite perlawanan dan aliansi rakyat yang independent sebagai wadah perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia yang bebas dari kepentingan politik praktis.
  3. Bangunlah posko-posko perlawanan sebagai media komunikasi dan konsolidasi untuk pendidikan pendidikan politik yang mengupas sebab dasar kenaikan BBM yang hakikatnya adalah dampak dari kebijakan ekonomi-politik neoliberal (Penjajahan gaya Baru).

Demikian Pernyataan sikap kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Salam Pembebasan !!!

Jakarta, 21 Juni 2008

Tertanda

Kent” Yusriansyah

Ketua Umum KPP-SMI

BERJUANG DI ERA KAPITALISASI PENDIDIKAN

Oleh : “ Kent” Yusriansyah [1]

Pendahuluan

Dalam sebuah kesempatan Seminar Nasional Tentang Pendidikan yang di selengarakan oleh DPMI (Dewan Pembebasan Mahasiswa IAIN) Surabaya dengan tema .“RUU BHMN-BHP: Solusi Atau Masalah Baru Di Dunia Pendidikan”. Pada tanggal 31 Mei 2007. Salah satu peserta seminar berkomentar dengan nada yang cukup serius “…Jika RUU BHP disahkan maka jangan berharap banyak, anak-anak kaum miskin akan menikmati bisa memperoleh hak pendidikanya, karena dengan UU BHP maka secara legal Negara membuat dunia pendidikan semakin tidak terjangakau ”. Dari situlah diskusi pro dan kontra dimulai.

Setidaknya apa yang berkembang pada forum itu tepat untuk mengambarkan atas fakta-fakta dilapangan tentang “Pelarangan oleh Negara kepada orang miskin untuk menikmati hak sekolahnya” Fenomena itu tentu saja mengelitik perasaan kita sebagai manusia yang masih peduli dengan nilai-nilai dasar kemanusian.

Lantas pertanyaan yang layak di ajukan ialah, bagaimana mungkin orang miskin bisa bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi kalau biaya pendidikan yang setiap tahun semakin terus melanggit alias MAHAL???, sementara untuk kebutuhan makan saja mereka harus bekerja keras ditenggah semakin sempitnya lapangan pekerjaan akhir-akhir ini dan melonjaknya harga-harga kebututan pokok saat ini akibat kenaikan BBM tanggal 24/5/08. Tentu saja kita tidak bisa menutup atas fakta yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan penganguran mencapai lebih kurang 40 Juta Jiwa [2]

Kapitalisme dengan Pasar Bebas Sebagai “Ilhamnya”

Istilah liberalisasme dalam pasar yang berkembang sekarang, nampaknya adalah sebuah topic sekaligus kondisi yang tak pernah mati dan sangat menarik dalam bahasan dikalangan pemikir ekonomi, politisi dan negarawan, pelaku bisnis, sampai dikalangan kampus atau dunia pendidikan. tentu saja titik pembahasan itu berkembang menghasilkan kesimpulan yang multi tafsir.

Apabila diamati secara mendalam dan kritis atas praktek yang berkembang pada iklim liberalisasi sesungguhnya telah menciptakan sebuah kebutuhan yang berkelanjutan bagi kapitalisme dalam menata terus memperluas dan akhirnya menguasai struktur pasar Internasional sehingga menyebabkan kaum borjuis/pemodal Internasional dengan leluasa membangun karakter kosmopolitan atas produksi barang dagangan dan jasanya (komoditas) di dunia ini.

Di Globalisasi dengan segala nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamya, yakni semangat liberalisasi pasar adalah sebuah kenyataan sejarah dari tingkat perkembangan masyarakat di dunia yang mungkin saat ini tidak ada satupun manusia yang dapat lari dari terkamannya. Sekarang kita menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat di Dunia ini terkena epidemi pendewaan pasar yang penuh dengan persaingan tidak sehat alias monopolistik yang mengakibatkan keuntungan yang melimpah ruah kekantong kepada pemilik modal Internasional.

Fenomena Globalisasi, sebenarnya jauh-jauh hari pada awal abad 20 sudah dilihat V.I Lenin yang mengistilahkanya dengan Imperialisme atau perkembangan tertinggi dari Imperialisme. Yakni sebuah ciri dari perkembangan ekonomi Internasional yang ditandai dengan penyatuan capital Industri dan capital Bank dalam kapital finans, pembagian wilayah pasar dunia antar kapitalis, monopoli dan penguasaan atas pasar.

Lebih jauh dalam dunia pendidikan nasional yang berkembang pada era perdagangan bebas saat ini semakin perlu untuk pahami. Karena, semua negara anggota WTO yang sudah menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain: layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan, serta jasa-jasa lainnya akan terus “Ditekan” agar secepatnya melaksanakan kesepakatan yang diambil dalam berbagai macam konferensi dan perundingan tingkat tinggi yang mengatur masalah perdagangan bebas barang dan jasa tersebut.

Konsekuensi dari komitmen Indonesia dalam WTO, yang juga diikuti dengan kesertaan dalam menandatangani GATS (kesepakatan WTO berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa), AFAS (ASEAN Framework on Services) serta Deklarasi Bogor 1994/APEC dan agenda Aksi Osaka. Semua perundingan internasional itu sebagai produk pendukung liberalisasi pasar yang dikembangkan WTO.

Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, secara otomatis semua hasil perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan multilateral, diratifikasi menjadi UU No 7/1994 sebagai sebagai prasyaratnya agar lalu lintas perdagangan barang dan jasa dari Indonesia bisa bersaing dan diterima di pasar bebas.

Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua komoditas jasa, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Dari kondisi diatas, kita bisa melihat bersama begitu besarnya kepentingan para pemodal asing terhadap dunia pendidikan nasional baik secara langsung maupun tidak. Langsung, karena dunia pendidikan merupakan ladang bisnis sangat yang sangat menjanjikan di kemudian hari.

Sebagai Perbandingan Yang Latah

Sejak tahun 1980-an di negara-negara maju, sector perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002).

Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 miliar atau 126 triliun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Exports mengungkapkan bahwa pada 1994 sektor jasa telah menyumbangkan 70% pada PDB Australia, menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total Negeri Kanguru tersebut. Sebuah survei yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan 1,2 miliar dolar Australia pada 1993.

Oleh karena itu, asumsi latah yang kemudian dikembangkan sebagai bahan perbandingan oleh para perancang kebijakan pendidikan (baca: Pemerintah) dengan melihat pengalaman AS, Inggris dan Autralia yang mengubah Orientasi pendidikanya menjadi sector Industri jasa yang berhasil menyumbang dana ke kas Negara. Itulah yang ditiru rezim dengan tanpa memperhatikan peri kehidupan ekonomi rakyat yang makin hari kian melarat.

Pendidikan Nasional Dari Layanan Social Menjadi Industri Jasa.

Tentu saja di era kapitalisme yang kejam ini mau tidak mau, perlulah untuk memahami pertama kali secara kuantitatif terhadap peluang dan kesempatan rakyat dalam memperoleh hak pendidikan untuk bersekolah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, malah kenyataanya Rezim yang berkuasa SBY-JK pengabdi neoliberalisme terus berlari kencang meninggalkan tanggung jawabnya.

Sekarang anda bisa membayangkan Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Dari data kuantitatif yang sifatnya sekunder itu kita bisa melihat betapa rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia, jika ditotal dari semua penduduk yang menghuni di negeri ini.

Sementara itu dilain pihak, hubungan antara Industri pendidikan dengan dunia usaha kian mesra saja. Produsen-produsen teknologi informasi, piranti lunak komputer dan alat-alat elektronik, Perusahaan-perusahaan media cetak (termasuk buku untuk bahan ajar), maupun produk makanan dan minuman turut andil dalam membangun kapling diatas hubungan barang dagangan semata kedalam bagian sistem pendidikan nasional.

Denyut nadi dunia pendidikan nasional saat ini semakin tidak stabil alias carut marut dengan niat Rezim boneka Imperialis yang akan mengesahkan UU BHP, karena nilai-nilai yang berkembang dalam prakteknya nanti hanyalah berorientasi penumpukan modal dan pengembangan modal yang akan di pertahankan mati-matian sebagai filosofinya. Disitulah bisa kita bayangkan pada masa yang akan datang melihat kenyataan kongkrit bahwa sesungguhnya wajah dunia pendidikan nasional di era globalisasi dengan pasar bebasnya yang meminggirkan nilai kemanusian yang hakiki tentu saja jauh dari nilai dan falsafah kerakyatan.

Sekali lagi kita tidak bisa menutup mata bahwa atas fakta yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan penganguran mencapai lebih kurang 40 Juta Jiwa, sebuah angka yang cukup fenomenal, kondisi itu berpeluang memunculkan kebodohan. Betapa tidak, saat ini biaya pendidikan di Indonesia tidak pernah gratis alias sangat mahal dan otomatis semakin memberatkan beban hidup rakyat Indonesia yang mayoritas berpendapatan rata-rata 900 ribu/bulan.[3]

Belum lagi persoalan kualitas pendidikan nasional khususnya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang secara umum amburadul. Tidak usah jauh-jauh membandingkan antara kualitas pendidikan di Indonesia dengan Negara maju. Bandingkan saja dengan India, Kuba dan Malaysia. Tentu saja kualitas pendidikan Indonesia sangat jauh tertinggal.[4]

Pada sisi yang lain Paradigma masyarakat atas pendidikan nasional yang berkualitas malah menterjemahkanya hanya soal kemampuan ekonomi peserta didik dalam segi pembiayaan saja, sehingga banyak kasus terjadi siapa yang berani membayar mahal maka, ia akan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jelas ini Paradigma yang salah kaprah.

Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Keempat perguruan tinggi tersebut dijadikan percontohan penerapan otonomi perguruan tinggi. Ciri khas suatu PT-BHMN adalah pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. Pemerintah tidak lebih hanya bertindak sebagai fasilitator asing alias kaki tanganya saja.

Di samping itu, pemerintah tidak berwenang untuk menunjuk rektor karena peran tersebut sudah diambil oleh Majelis Wali Amanat (WMA). Dalam RUU BHP juga disebutkan bahwa BHP dapat melakukan Investasi yang mengasilkan pendapatan tetap dibawah kontrol MWA. Dari situ sangat jelas bahwa kewenangan MWA dapat berperan sebagaimana layaknya Dewan komisaris dan Dewan Direksi, sebagai pemegang kontrol tertinggi atas kehidupan BHP-nya. Karena secara prisnsip MWA hanya memikirkan keuntungan sebagai orientasi utamanya

MWA yang Profit oriented itu memang tidak bisa dilepaskan dengan komposisi isi dari MWA itu sendiri, yang 2/3-nya bukan dari perwakilan satuan pendidikan namun dari perwakilan masyarakat atau swasta yang notabene memiliki kepentingan besar dalam mengembangankan investasinya dalam bisnis di bidang jasa pendidikan. Selain itu dalam pasal 28 ayat 1 juga dijelaskan bahwa BHP bisa melakukan penggabungan atau merger atas badan hukum satuan pendidikan yang lain, jadi jelaslah gambaran bahwa Institusi pendidikan yang akan datang yang tidak memiliki rasio kecukupan modal dalam mengelola BHP maka secara otomatis gulung tikar kalau tidak mau melakukan merger dan akuisisi dengan BHP yang lebih kuat modalnya.

Pada perkembangannya, pemerintah sedang mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) yang nantinya semakin memantapkan kemandirian institusi pendidikan tinggi karena akan berlaku bagi semua institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Rancangan undang-undang tersebut merupakan hasil rekomendasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam penerapan UU BHP nanti membuat seluruh perguruan tinggi lainnya, mengerakakan model pendidikan dengan manajemen yang ”profesional” sebagaimana layaknya sebuah perusahaan salah satu prinsip itu adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas berkaitan dengan pengusahaan dan pengelolaan anggaran dan dana pendidikan yang transparan. Pemaparan akuntabilitas institusi menjadi tugas penting Dewan Audit sebagai salah satu organ BHP. Dewan Audit ini dipilih dan diangkat oleh MWA, yang notabene sebagai pemiliki modal di institusi tersebut. Dengan demikian akan terlihat jelas, siapa pelaku (pemodal) dari suatu institusi, dan bagaimana pengelolaan dana tersebut di dalam institusi.

Dapat dikatakan pengontrolan dilakukan secara terpusat. Akreditasi merupakan jaminan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi. Badan Akreditasi Nasional (BAN) adalah lembaga yang berperan dalam penilaian akreditasi tersebut. Kinerja BHP sendiri selalu dievaluasi baik oleh institusi sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Bila suatu institusi memiliki posisi strategis secara Internasional, maka institusi tersebut didorong untuk melakukan akreditasi internasional. Dapat dipastikan ketika akreditasi dengan standar internasional, maka kurikulum yang akan diberlakukan di institusi tersebut akan disesuaikan kepada kebutuhan internasional.

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa BHMN atau BHP bukanlah komersialisasi apalagi privatisasi kampus. Mereka salah besar, pada kenyataannya justru komersialisasi ini tidak dapat dihindari di dalam Prakteknya, karena pencarian dan pengelolaan keuangan institusi pendidikan dilakukan secara otonomi, sehingga pada akhirnya nanti pemerintah tidak campur tangan lagi dan privatisasi kampus malah semakin jelas semakin berjalan sesuai dengan kehendak dari para investornya.[5]

Secara pasti dan otomatis akibat langsung dirasakan oleh rakyat yang hendak menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi akan minimal akan berpikir ulang kalau tidak mengurungkan niatnya. Karena biaya pendidikan sangat mahal, belum lagi diperparah dengan kurikulum yang tidak mencerdaskan karena di orientasikan untuk memenuhi tuntutan pasar global.[6] Sementara orang miskin yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, seakan tetap dibiarkan terbelenggu dengan “kebodohanya” karena para peyelengara negara dalam Political Will-nya semakin tegas melepas tanggung jawabnya.

Sebenarnya dalam UU Sisdiknas 20/2003 sudah tergambar jelas tentang arah pendidikan nasional di Indonesia yang memiliki kecenderungan terkoneksi dengan sistem Global alias kapitalisme. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas yang berbunyi :“Masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelengaraan pendidikan”. Lalu dikuatkan dengan Pasal 12 ayat (b) “yang memberikan kepada peserta didik untuk menangung biaya penyelengaraan pendidikan”. Beberapa pasal dan ayat yang tertuang dalam UU Sisdiknas 20/2003, sangatlah aneh dan bertengangan 180 derajat dengan amandemen UUD 1945 pasal 31 (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” kemudian dipertegas pada ayat 4 “Negara memprioritaskan angaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD”. Namun kita haruslah melihat dalam prakteknya angaran pendidikan secara keseluruhan hanyalah 10,3%-11-,8 dari RAPBN 2007 atau sekitar 51,3 trilyun dari total anggaran belanja nasional yang berjumlah 746,5 trilyun, tentu angka tersebut sangatlah jauh dari prosentase yang telah ditetapkan sebesar 20% untuk angaran pendidikan.[7]

Bersatu dan Tolak RUU-BHP Adalah Keharusan

Jangan heran jika RUU BHP dan sejenisnya sudah diputuskan. Maka berbagai macam episode penindasan, kekerasan di lingkungan kampus yang sasaranya tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa, sekali lagi mahasiswa akan terus terjadi dengan berbagai bentuk. Tentu masih segar dalam memori kita berbagai kasus episode penindasan dan kekerasan di dunia pendidikan terus berlansung di negeri ini.

Seperti yang terjadi di UAD (Univ Ahmad Dahlan) Yogyakarta yang mengeluarkan Surat edaran Rektor, tertanggal 27 September 2006 No: R/465/A.10/IX/2006, tentang Pembinaan Organisasi kemahasiswaan UAD yang isinya : a) Tidak diperpolehkan bagi organisasi ekstra berdiri di kampus UAD, b) Melarang aktivitas organisasi ekstra selain IMM, mengunakan nama Universitas Ahmad Dahlan, dan fasilitas milik UAD. Lalu Di ITS Surabaya yang pada tanggal 16 Mei 2007, mengeluarkan SK Rektor No: 2908/12/KM/2007 Tentang, “Pemberian Sanksi Pencabutan Status Sebagai Mahasiswa ITS Dalam Waktu Tertentu Atas Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa ITS”.

Lalu di kampus yang dikenal masyarakat sebagai saksi reformasi 1998 yakni Universitas Trisakti Jakarta, juga tidak kalah garangnya dalam menindas mahasiswa. Tepatnya pada 21 Mei 2007, 3 orang mahasiswa direpresi polisi kampus dan celakanya lagi Waktu itu Ketua BEM Fak HUKUM USAKTI [8] juga menjadi sasaran dan bulan-bulanan intimidasi birokrat kampus, para mahasiswa itu direpresi pada saat mengalang aksi petisi bersama mahasiswa Trisakti untuk menuntut perbaikan fasilitas kampus, dan solidaritas terhadap rekanya yang mendapat intimidasi dari Wakil PD III Fak Hukum, Bapak ferry Edward.

Di NTB tepatnya di IKIP Mataram. Terjadi juga kekerasan terhadap mahasiswa di dalam kampus oleh preman bayaran pejabat kampus, sehingga mengakibatkan, terbunuhnya seorang mahasiswa yang bernama Ridwan. Belum lagi di UISU (Universitas Islam Sumatra Utara) baru-baru ini, dan yang paling fenomenal adalah kasus kekerasan di lingkungan kampus IPDN Sumedang dan UNAS Jakarta.

Beberapa kasus diatas adalah sebagian kecil dari amburadulnya pendidikan nasional yang tidak demokratis karena semakin pro pasar alias komersil, mahal dan tidak pernah memihak rakyat. Itulah skenario episode baru penindasan di dunia pendidikan dengan lakon utamanya adalah Kapitalisme, sehingga membuat mahasiwa semakin dijauhkan dari peran sosialnya dalam mengabdi pada kekuatan massa rakyat buruh dan kaum tani. peredaman aktivitas politik terhadap mahasiswa akan semakin kongkrit pada giliranya nanti terjadi pelarangan terhadap mahasiswa untuk berekspresi, berserikat bersama organisasi yang progesif, serta mengeluarkan pendapat dan menghargai kritik.

Pastilah di dalam era baru kapitalisasi pendidikan nasional, semua aktifitas politik yang progresif dari mahasiswa akan tergantikan dengan aktifitas-aktifitas kemahasiswaan hanya semata-mata hanya bersifat rekreatif dan entertainment semata, yang sudah barang tentu adalah langkah dari kaum pemodal untuk mengiklankan daganganya misalnya program Class Music on Campus dan lain-lainya sebuah acara musik di yang di salah satu televisi nasional yang disponsori perusahaan rokok. belum lagi acara entertainment yang lain yang sering mampir di kampus-kampus tempat kita belajar dan berjuang. Inilah contoh-contoh kongkrit depolitisasi secara sistematis oleh kapitalisme yang sudah mengalir deras dalam ranah pendidikan nasional, atas situasi yang kapitalistik itulah nanti mempengaruhi, bahkan tidak jarang menjadi segi yang menentukan munculnya sikap pragmatisme dan oportunisme dari massa mahasiswa.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi kongkrit di atas maka sudah saatnya secara konsisten meningkatkan terus dalam praktek perjuangan yang sifatnya demokratis semacam perbaikan fasilitas akademik, penurunan uang SPP, membuka ruang partisipasi yang luas dan seimbang antara birokrat kampus dan kaum mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan, hak-berserikat dalam kampus dan seterusnya sehingga praktek perjuangan kita bersama massa mahasiswa dalam memaksimalkan tuntutan dengan segenap energi berlawan dari massa dalam rangka memperoleh pendidikan nasional gratis, ilmiah dan demokratis di semua tingkat dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai kelompok gerakan yang progresif menyerukan:

Pertama, gerakan massa mahasiswa harus mendesak secara konsisten kepada Negara agar bertanggung jawab secara konsisten membiayai dan mengratiskan seluruh tingkat pendidikan nasionalnya tidak hanya dalam bentuk retorika politik dan hukum saja, namun bukti kongkrit dilapangan. Untuk itulah gerakan massa mahasiswa harus mengkampanyekan secara terus-menerus kepada massa mahasiswa dan rakyat di seluruh Indonesia tentang RUU BHP yang anti rakyat.

Kedua, gerakan massa harus mulai bersatu padu dengan gerakan rakyat lainya dalam alat perjuangan bersama dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa-desa untuk menghadapi musuh-musuh utama rakyat Indonesia yakni Imperialisme dan kaki tanganya di dalam negeri yang kian hari makin mengurita dan menindas rakyat.

Ketiga, gerakan massa progresif di Indonesia juga perlu memikirkan dan membangun persekawanan yang solid gerakan rakyat Internasional yang anti Imperialisme, karena memang pada hakekatnya Imperialisme tidak hanya menindas umat manusia di Indonesia tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini juga di tindas dan dihisap oleh Imperialisme.

Serikat Mahasiswa Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa Upaya memperjuangankan kebutuhan rakyat agar pendidikan nasional bisa Gratis, demokratis serta berkualitas. Haruslah berpadu dengan program perjuangan politik strategis, yakni :

  1. Segera lancarkan Reforma Agraria Sejati yang berlandaskan prinsip kerakyatan Bukan PPAN yang merupakan landreform ala World Bank
  2. Melakukan Nasionalisasi Aset Asing
  3. Membangun Industrialisasi nasional yang berwatak kerakyatan.
  4. Menyita Semua Asset Koruptor kakap
  5. Menghapus hutang Luar Negeri, yang telah menguras APBN
  6. Menolak Intervensi IMF, WTO, WB dan Segera Putuskan hubungan Diplomatik dengan Negeri Imperialis.

Dari program-program itulah kemudian kami berpijak untuk terus melancarkan perjuangan yang panjang ini tentunya bersama massa rakyat.


[1] Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat SMI

[2] Di olah dari data base SMI 2006

[3] KPP-SMI, “Pendidikan Dibawah Bayang-bayang Kapitalisme” Pamflet Seri Propaganda Tentang RUU BHP, April 2007. Jakarta.

[4] Yusrianyah, “Kualitas Amburadul, Bangunan Megah: Sebuah Refleksi, untuk hari pendidikan Nasional”, Makalah diskusi SMI Cab Malang, 2-5-2006.

[5] Menteri Keuangan pernah mengatakan…. “Kalau Departemen yang saya pimpin memberikan dana untuk membiayai sector pendidikan saya bisa dipenjara” Mengutip dari wawancara dengan Bpk Dr Patdono Suwignyo, Anggota TIM Perumus PT BHMN ITS (31/5/07).

[6] Pola penataan system pendidikan yang menyokong secara efektif berjalanya pasar bebas alias global market mulai marak Di Indonesia…, “Ketidakpercayaan dunia usaha di Amerika dan Eropa sekarang terhadap kualitas lulusan-lulusan Universitas pada umumnya, telah mendorong 2500 perusahaan di AS dan Eropa membuat Lembaga pendidikan sendiri, agar lulusanya lebih marketable…” Wawancara dengan Bpk Dr Patdono Suwignyo. Tim Perumus ITS-BHMN (31/5/07)

[7] Toni Triyanto, “Menolak kapitalisasi Pendidikan, Menuntut Perwujudan pendidikan gratis dan berkualitas kepada Negara”. Makalah untuk seminar regional sehari, 23-5-2007 di Kampus Unikal. Pekalongan.

[8] Ketiga mahasiswa itu adalah tercatat sebagai anggota SMI yang bernama Benny Josepto, Damar panca, Dan Medika Pahala. Waktu itu Ketua BEM Fak Hukum bernama Anggi yang juga tercatat sebagai Anggota SMI.

AKSI KRB UNTUK MAHASISWA UNAS Jakarta

Yogyakarta, 20 juni 2008.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KRB melakukan aksi masa di depan kampus tiga Atmajaya yogyakarta.Aksi KRB kali ini sebagai solidaritas atas Kematian Maftuch Fauzi mahasiswa UNAS jurusan bahasa asing pada 20 juni 2008 tepatnya pukul 14,05 wib di RSPP Jakarta.Kematian mahasiswa UNAS yang diakibatkan oleh kekerasan aparat kepolisian dalam membubarkan aksi penolakan kenaikan BBM satu bulan yang lalu telah memicu solidaritas di berbagai daerah. Masa memulai aksinya pada pukul 23.00 s/d pukul 01.00 wib dengan diawali pembakaran lilin dan pembakaran ban, masa aksi juga sempat memblokir separuh jalan babarsari.

Dalam pernyataan persnya masa KRB mengutuk keras tindakan aparat dan meminta untuk segera mengusut serta mengadili kasus pelanggaran HAM di kampus UNAS.mereka juga meminta kepada SBY – JK untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut sangat menyengsarakan rakyat kecil.Puluhan aparat kepolisian yang menjaga masa aksi sempat terprovokasi ketika mahasiswa meneriakan pembunuh – pembunuh. Mahasiswa ahkirnya membubarkan diri dan mengancam akan turun dengan masa yang lebih besar.( ghenzo )

%d blogger menyukai ini: