Beranda » 2008

Yearly Archives: 2008

Iklan

GALERI PERJUANGAN ANTI KAPITALISME

Iklan

Pemerintah Tidak Bisa Jamin SPP di PTN Tak Naik

JAKARTA, KAMIS — Pemerintah belum bisa menjamin uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang kuliah di perguruan tinggi negeri tak naik pascadisahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh anggota DPR RI kemarin.

“Pada waktu anggaran Dikti Rp 23 triliun, kita kan sepakat tak ada kenaikan SPP. Tapi sekarang karena krisis dikurangi Rp 5 triliun jadi Rp 18 triliun. Kita belum tahu seperti apa,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Djalal seusai keterangan pers di Gedung Depdiknas Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut Fasli, tetap ada kemungkinan uang SPP mahasiswa PTN dapat turun jika biaya operasional tidak berubah. Justru jika komponen setiap PTN tidak lebih dari 35 persen, hukum mengharuskan PTN menurunkan jumlah SPP-nya.

Kemarin, di sela-sela agenda pengesahan RUU BHP di gedung Dewan, sejumlah mahasiswa UI mendesak DPR membatalkan pengesahan RUU ini sebab dikhawatirkan tidak akan bersahabat dengan kesempatan masyarakat kalangan bawah untuk mengakses pendidikan tinggi.

Mereka mengkhawatirkan akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi BHP membuat pihak perguruan tinggi dapat semena-mena menetapkan jumlah SPP yang harus dibayarkan.

LIN

Sumber:

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/18/16394377/pemerintah.tidak.bisa.jamin.spp.di.ptn.tak.naik

UU BHP disambut demo

Jakarta (Espos) Diwarnai aksi penolakan mahasiswa di sejumlah daerah, RUU Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) akhirnya disahkan menjadi UU, Rabu (17/12).

Mahasiswa menilai pengesahan UU tersebut membuat pendidikan semakin mahal dan tak terjangkau.
RUU BHP disahkan menjadi UU BHP dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Rabu kemarin. Pengesahan RUU BHP dihadiri sekitar 50 anggota DPR. Ketidakhadiran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo sempat disinggung dalam rapat tersebut.
“Kami memutuskan UU yang sangat penting, namun tidak dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Sementara di luar sana banyak mahasiswa yang mengamuk. Kami seperti hidup di awang-awang. Seperti tidak terkait dengan realita. Meski fraksi kami menyetujui, ini harus menjadi catatan buat kita semua,” ujar anggota FPAN DPR, Djoko Susilo.
Saat rapat paripurna berlangsung, 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang memaksa masuk ke ruang rapat paripurna sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi.
Sidang pun sempat diskors karena sekitar 15 mahasiswa melakukan interupsi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat langsung menghentikan sidang untuk sementara. Sejumlah anggota DPR juga langsung naik ke balkon untuk menghentikan aksi mahasiswa tersebut.
Di Solo, puluhan aktivis dari Forum Bersama (Forbes) BEM UNS Solo, juga melakukan unjuk rasa menolak pengesahan RUU BHP. Aksi serupa juga berlangsung di Bandung dan Makassar. Bahkan, di Makassar, aksi sempat diwarnai dengan kericuhan.
Ratusan aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapoltabes Makassar Kombes Pol Burhanuddin melakukan penyerbuan ke dalam kampus Unhas di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu, pukul 14.00 WITA.
Koordinator aksi Forbes BEM UNS, Bery Nur Arif, menjelaskan, dengan disahkannya RUU BHP, dikhawatirkan akan membuat pendidikan semakin mahal dan agenda pemerataan pendidikan di Indonesia semakin terhambat.
Menurutnya, ada sejumlah pasal yang dinilainya sangat merugikan dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya, pasal 12 yang mengisyaratkan diperbolehkannya lembaga pendidikan asing masuk ke Indonesia.
“Dengan adanya lembaga asing itu, dikhawatirkan akan mengganggu lembaga pendidikan yang sudah ada. Selain itu, pasal 49 RUU BHP itu yakni adanya sanksi pembubaran lembaga BHP oleh pemerintah, karena lembaga pendidikan tidak bisa mengelola lembaga pendidikan tersebut,” tandas dia.
Sedangkan Koordinator Aksi dari BEM Bandung Raya, Irawan, menyatakan, “Dengan adanya BHP ini nantinya tidak akan ada porsi kontribusi yang jelas dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kami ingin membuktikan orang di daerah pun menolak RUU BHP ini.”
Di depan pengunjuk rasa, Pembantu Rektor III UNS Drs Dwi Tiyanto SU secara pribadi menolak pengesahan RUU BHP tersebut. “Secara pribadi jelas saya menolak pengesahan RUU BHP itu,” tegas dia.

Ajukan proposal
Namun demikian, tandas Dwi, UNS sebetulnya telah mengajukan proposal ke Depdiknas terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) UNS. “Hari ini (kemarin-red) tim dari UNS telah dipanggil oleh Depkeu untuk menjelaskan konsep BLU, setelah sebelumnya proposal BLU itu telah memperoleh persetujuan dari Depdiknas,” imbuh dia.
Sementara, pengamat pendidikan Kota Solo, Prof Dr Furqon Hidayatullah menyatakan setuju dengan sistem Badan Hukum Pendidikan (BHP) dalam pendidikan. Namun, ia tidak setuju jika sistem pendidikan itu jadi memberatkan masyarakat.
“Jangan sampai perguruan tinggi itu begitu saja dilepas dari pemerintah. Akibatnya perguruan tinggi menaikkan SPP, sesuai selera perguruan tinggi dan menyebabkan sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Espos, Rabu.
Menurutnya, jika hal itu terjadi akan memberikan efek yang sangat memberatkan masyarakat, terutama kesulitan akses untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. “Padahal pendidikan itu menjadi hak manusia, sehingga jika sudah memberatkan itu, artinya menghalangi masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan,” paparnya
Terpisah, Ketua Komisi Pendidikan, Irwan Prayitno, menegaskan UU BHP sama sekali tidak memuat pasal yang meliberalkan dunia pendidikan. Justru, pemerintah akan menanggung seluruh biaya pembangunan dan gaji dosen.
“Biaya investasi seperti biaya bangunan dan gaji dosen 100% ditanggung pemerintah,” jelas Irwan pada kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa menolak UU BHP di pelataran Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.
Memang, sebagai badan hukum, lanjutnya, perguruan tinggi punya hak menetapkan SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa peserta didik. Tapi, lanjutnya, besaran pungutan dibatasi paling tinggi 1/3 dari biaya operasional institusi pendidikan bersangkutan.
Selain mengesahkan RUU BHP, dalam rapat paripurna kemarin, DPR juga mengesahkan tiga RUU menjadi UU, yakni UU Penerbangan, UU Kepariwisataan serta UU tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.
Persetujuan atas RUU tentang Penerbangan dicapai setelah fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangan akhir terhadap RUU ini.

Pasal kontroversi dalam UU BHP

Pasal 12
Yang mengisyaratkan lembaga pendidikan asing masuk ke Indonesia.

Pasal 41 Ayat 7
Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orangtua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

Pasal 47 Ayat 8
Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat 7 yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) atau Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) paling banyak sepertiga dari biaya operasional.

Pasal 49
Adanya sanksi pembubaran lembaga BHP oleh pemerintah, karena lembaga pendidikan tidak bisa mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Sumber:

http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=253190

Andai RUU BHP Disahkan, Pemerintah Jangan Lepas Tangan

YOGYA (KR) – Rancangan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang dalam waktu dekat akan segera disahkan secara tidak langsung menimbulkan keresahan di kalangan pengelola yayasan. Pasalnya jika RUU BHP yang saat ini sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI itu benar-benar disahkan secara otomatis pengelola yayasan harus menyesuaikan dengan aturan baru.

Bagi yayasan yang sudah mapan mungkin perubahan itu tidak terlalu merepotkan, sebaliknya bagi yayasan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan terbatas akan merepotkan. Demikian dikatakan oleh Ketua Yayasan Kaparsagama Suharsono dan Wakil Ketua Yayasan Universitas Janabadra (UJB) Kustomo pada KR secara terpisah, Selasa (16/12).
Ketua Yayasan Kaparsagama Suharsono mengatakan, sampai saat ini Yayasan Kaparsagama belum mengadakan pembahasan terkait dengan RUU BHP secara detail. Di samping belum memiliki draft terbaru yang sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI, yayasan masih menunggu kepastian terkait dengan RUU BHP. Selama pasal-pasal yang ada di dalam RUU BHP tidak mewajibkan pengelola yayasan untuk mengubah aturan yang sudah ada. Termasuk dalam hal pendanaan pada prinsipnya dirinya tidak keberatan. Sebaliknya kalau yayasan diharuskan mengikuti semua aturan dan harus mencari dana dari luar secara pribadi Suharsono mengaku keberatan.
“Terus terang sampai saat ini kami belum mencermati secara detail draft RUU BHP yang baru. Tapi kalau nantinya pengelola yayasan diharuskan mengubah manajemen dan dibatasi dalam memungut iuran dari mahasiswa saya kurang setuju. Sebab sebagai pengelola perguruan tinggi (PT) yang tidak terlalu besar untuk biaya operasional lebih banyak mengandalkan dana dari mahasiswa,” jelas Suharsono menambahkan supaya keberadaan RUU BHP idealnya harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat termasuk PT dan yayasan.
Ketua Yayasan Kaparsagama yang membawahi Akper dan Akbid Karya Husada itu menambahkan, sikap selektif dari masyarakat dan adanya syarat yang mengharuskan dosen harus berijazah S2 menjadikan beban yayasan semakin berat.
Karena mereka tidak hanya dituntut untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pembelajaran tapi juga menyekolahkan dosen yang belum berijazah S2. Untuk itu Suharsono berharap sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU, pemerintah perlu lebih selektif dalam membuat kebijakan.
Terpisah Wakil Ketua Yayasan Universitas Janabadra (UJB) Yogya, Kustomo menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar terkait rencana pengesahan RUU BHP. “Saya belum tahu yang disetujui oleh DPR itu yang seperti apa,” katanya.
Namun, menurutnya, bila RUU ini nantinya disahkan, akan cukup merepotkan bagi pengurus yayasan. Apa-lagi perguruan tinggi tersebut sampai sekarang ini sudah cukup mapan. Perguruan tinggi mau tidak mau harus berubah bentuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang. “Ini akan sangat merepotkan,” ujarnya.
Pihaknya berharap, apapun bentuk Undang-undang yang akan disahkan nantinya, kerja sama antara yayasan dengan perguruan tinggi tetap berjalan dengan baik. Kecuali itu, pemerintah juga diharapkan jangan lepas tangan. Kalau bisa bantuan yang selama ini diberikan kepada perguruan tinggi jangan dihentikan.
Selama ini, lanjutnya, besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah melalui Dikti kepada UJB cukup besar baik dalam bentuk beasiswa atau lainnya. Bila bantuan tersebut dihentikan maka kasihan mahasiswa karena akan terbebani dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Padahal tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga mampu. “Ketentuan ini akan banyak ditentang oleh mahasiswa,” ucapnya.

Sumber:

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=186297&actmenu=43

Kekuatan baru di Lampung

Tanggal 14-16 November 2008, mahasiswa dari beberapa kampus di Lampung ( Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan ) mengikuti pelatihan Tahap Satu yang diadakan oleh Serikat Mahasiswa Indonesia yang bertempat di Bumi Perkemahan Taman Hutan Rakyat.  Pelatihan yang juga melibatkan beberapa organisasi sektoral seperti Persatuan Pedagang Kaki Lima Lampung ( PPKL ), Federasi Perjuangan Buruh Lampung FPBL ) dan Pencinta Alam Lampung ( PAL ) tersebut berlangsung seru dan memberi kesan tersendiri bagi peserta. ” saya baru pelatihan ini benar-benar merasakan bagaimana kita harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap nasi dengan harga yang sangat mahal”. kesan salah seorang peserta dari STKIP saat acara penutupan pelatihan.

Dalam pelatihan tersebut peserta selain di ajarkan beberapa materi, juga diajarkan bagaimana sistim saat ini memiskinkan orang dan bagaimana perjuangan orang-orang tersebut untuk bertahan hidup. Penanggungjawab pelatihan Eka Widya Weku yang juga petugas Nasional mengatakan ” bahwa pelatihan ini diharapkan bisa menumbuhkan budaya kritis di mahasiswa dan juga ingin membangun solidaritas sosial serta kepekaan sosial mahasiswa terhadap realitas kehidupan rakyat saat ini, itu diterjemahkan dalam Game yang dimainkan selama acara pelatihan itu berlangsung .” tuturnya. Harapannya dengan pelatihan tersebut Serikat Mahasiswa Indonesia bisa membuka Cabang baru di Lampung. mudah-mudahan dengan kehadiran SMI di Lampung, bisa bermanfaat bagi teman-teman buruh, tani dan KMK serta kelompok marjinal lainnya.” kata Jul ( perwakilan PPKL ) dengan penuh harapan.

Situasi dan dinamika mahasiswa di Lampung yang tidak begitu dinamis harapannya akan lebih dinamis dengan kehadiran SMI yang 3 bulan kedepan akan menggelar Konfrensi Cabang di Lampung sekaligus mendeklarasikan atas terbangunnya SMI Cabang Lampung.

RUU-BHP Di Targetkan Selesai Tahun Ini

Tarik menarik tentang bab pendanaan dalam Rancangan UU Badan Hukum Pendidikan telah usai. “Dewan setuju konsep dari kami tentang beban yang ditanggung mahasiswa,” kata Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Fasli Jalal usai penandatangan kesepakatan dengan Kedutaan Besar Belanda di Kantor Direktorat Pendidikan Tinggi di Jakarta, Kamis (18/9)

Rancangan UU Badan Hukum Pendidikan dibahas sejak 2006. Naskah akademiknya sudah selesai 5 Desember 2007. Fasli berjanji sebelum Hari Raya Idul Fitri, Komisi X DPR sudah menerima draf lengkap dari Departemen Pendidikan Nasional. “Paling tidak tahun ini undang-undang disahkan,” kata dia.

Konsep awal yang ditawarkan anggota DPRD adalah dua pertiga beban pembiayaan akan ditanggung negara. Namun pada akhirnya disepakati mahasiswa tak boleh menanggung beban pembiayaan lebih dari sepertiga biaya operasional. Selama ini, masih ditemukan mahasiswa menanggung beban pembiayaan lebih dari 50 persen. “Apalagi yang di swasta,” tambah Fasli.

Perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, juga diwajibkan dalam rancangan undang-undang ini mengalokasikan beasiswa bagi 20 persen mahasiswanya. “Alternatif jika tak terpenuhi adalah </I> student loan </I>,” imbuh Fasli. Jika masih tak tertutupi, dibuat <I> student employment</I>. Bentuknya, mahasiswa dapat bekerja di kampus, bisa di bagian administrasi, asisten dosen atau di perpustakaan.

Bagi 80 persen mahasiswa yang mampu, dibebankan biaya sesuai kemampuan ekonominya. “Konsep Ini  berlangsung di Universitas Indonesia mulai tahun ini,” kata Fasli.

Sumber:

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/09/18/brk,20080918-136293,id.html

Gaji Dosen dan Guru Bakal Naik 14-15 Persen

Anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 46,1 triliun. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk peningkatan kesejahteran guru dan dosen sebesar 14-15 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (9/9). “Dengan kenaikan itu, maka guru pegawai negeri sipil yang terendah pangkatnya, peningkatan kesejahteraan minimal Rp 2 juta,” ujarnya.

Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga telah menetapkan untuk menaikan gaji guru non pegawai negeri sipil sebesar Rp 50-100 ribu. Penyaluran dana gaji tersebut melalui Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dana Alokasi umum, serta Dana Alokasi Khusus

“Bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapat tunjangan subsidi fungsional, yang belum sarjana dinaikan Rp 50 ribu per bulan. Dan yang sarjana Rp100 ribu per bulan,” tambahnya.

Kenaikan anggaran ini, juga digunakan untuk penuntasan percepatan wajib belajar sembilan tahun untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan MTs. “Lebih dari 50 persen anggaran akan terserap untuk penuntasan wajib belajar ini,” jelas Bambang.

Tak hanya itu. Anggaran juga akan diberikan kepada peneliti dan perekayasa yang berada di luar departemen pendidikan. Dengan demikian, setiap peneliti bukan pegawai negeri sipil, bisa melakukan penelitian sehingga kesejahteraannya bisa meningkat.
Sementara, untuk persyaratan peneliti di luar pegawai negeri itu, sebut Bambang, akan dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. “Karena anggarannya dari Direktorat Jenderal ini,”

Sumber

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/09/09/brk,20080909-134557,id.html

%d blogger menyukai ini: