SRY
Solidaritas Rakyat Yogyakarta
(Serikat Pekerja SPBU Gedong Tengen, Serikat Mahasiswa Indonesia, Perjuangan Pemuda Pembebasan Nasional)

“KAPITALISME TELAH GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT,
LAWAN REZIM BORJUIS SBY-BD &
BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT”

Sebelum kita terlarut dalam hingar-bingarnya pelantikan presiden yang baru. Patut bagi kita mempertanyakan sebelumnya, kepada siapakah rezim yang baru ini akan mengabdi? Kepada kepentingan rakyat atau kepada kepentingan pemodal besar dalam hal ini Imperialisme. Dan akan dibawa kemanakah Negara ini oleh rezim yang baru ini? sebelum menjawab pertanyaan itu, patut kiranya buat kita untuk melihat perjalanan presiden sebelumnya, yang juga sebentar lagi akan dilantik untuk kedua kalinya.

Selama lima tahun SBY memerintah di Negara ini,

Mahasiswa

Jakarta, 17 Agustus 2009

Kemeriahan, Spirit Perjuangan
Di-Hari Menuju Pembebasan Nasional

MAJU. Tepuk tangan, keseriusan, tertawa, bercanda bersama adalah sebuah focus dan kegimbaraan anggota dan tamu undangan yang mewarnai perayaan Hari Lahir (HARLAH) Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) III bertepatan juga dengan hari Kemerdekaan Indonesia.

Dalam Hari Lahir SMI III ini mengambil tema “Hari Menuju Pembebasan Nasional”, tema ini berdasar pada kenyataan obyektif bahwa Rakyat Indonesia belum mendapatkan kemerdekaan sejati hanya kemerdekaan palsu dari pemaknaan sempit akan kemerdekaan. Rakyat Indonesia seperti buruh tertindas dipabrik dengan upah rendah (tidak sebanding dengan hasil kerja), masalah Jamsostek, pemberangusan serikat dll. Mahasiswa tertindas dikampus dengan pendidikan yang mahal, fasilitas yang tidak layak, pelarangan berorganisasi, pendidikan yang tidak berkualitas dll. Kaum Tani kesulitan akan modal dan teknologi modern untuk proses produksi ditengah adanya ketimpangan kepemilikan agraria, begitu dengan Nelayan dan masih banyak lagi kenyataan-kenyataan yang berbanding terbalik disatu sisi rakyat yang terhisap/tertindas disemua sector dengan pandangan para penguasa dan pengusaha disisi lain yang mengatakan merdeka dengan suatu perayaan atau ritual kemerdekaan semata-benar karena mereka yang mendapatkan kemerdekaan itu, atas dasar itu HARLAH SMI III ini kami menetapkan sebagai “Hari menuju pembebasan nasional”, demikian pernyataan dari ketua Umum SMI disela-sela kesibukannya.

HARLAH SMI III diramaikan dengan berbagai bentuk acara, dimulai Sore jam 16:00 Wib dengan acara konsolidasi internal-refleksi 3 tahun perjalanan SMI ditengah hantaman badai besar Imperialisme-Neoliberalisme sekaligus godaannya ternyata masih mampu bertahan dan berdiri tegak. Disela-sela refleksi internal acara diselingi dengan persembahan aperesiasi seni budaya dari anggota SMI seperti Teater Merah dengan judul “Yang Baru” dan beberapa seni musik dari anggota sekaligus Lounching perdana Film SMI. Sementara itu dalam konsolidasi eksternalnya diisi oleh testimony politik dari beberapa organisasi sekawan yang datang di antaranya, FPBJ (Federasi perjuangan buruh Jabodetabek), SMI Komite Persiapan Tanggerang, KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda, BKPJ (Barisan Kaum Pelajar Jakarta), perwakilan SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek), KPC (Komunitas Pemuda Cililitan), Pemuda Ciputat, LMND PRM, Senat STIE Muhammadiyah jakarta, BEM FILKOM Guna Darma Depok, hadir juga beberapa Mahasiswa dari Palembang, AMM (Aliansi Mahasiswa Menggugat) STIKES Kupang-NTT.

Disamping testimony dan pandangan politik beberapa organisasi diisi juga oleh beberapa penampilan seni dan budaya seperti, puisi, musik dari banyak aliran dari dangdut sampai musik Rock sebagai selingan dari acara sampai pada pandangan politik Akril Prasetiyo selaku Ketua Umum SMI Nasional. Dalam pandangan politiknya menyatakan bahwa hakikatnya Rakyat Indonesia belum mendapatkan kemerdekaan Sejati hanya kemerdekaan semu-tidak akan ada kemerdekaan sejati selama masih ada penghisapan manusia atas manusia sehingga jawabannya adalah Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme di bawah kepemimpinan kelas buruh dengan program :
1. Nasionalisasi Asset-asset vitaldibawh control rakyat
2. Land Reform Sejati
3. Membangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri (industri dasar dan berat)
4. Pendidikan gratis (SD-PT), Ilmiah, Demokratis dan bervisi Kerakyatan

Hari Lahir SMI III dengan penuh kegairahan dan keceriaan dengan spirit baru perjuangan pembebasan nasional diakhiri pemotongan Tumpeng secara simbolik oleh KETUM, SEKJEND Nasional dan akhirnya resmi ditutup dengan lagu Internasionale. Perjuangan masih terus berlanjut. (*****KS)

PEMILU

KPR: Semua Capres-Cawapres 2009 Antek Kapitalisme- Neoliberalisme

“Kapitalisme, Neoliberalisme, Ekonomi Kerakyatan” tengah menjadi buah bibir dikalangan elite politik borjuasi, termasuk semua capres-cawapres 2009. Penolakan demi penolakan terlontar dari kampanye yang mereka lakukan. Sekejap makna-makna tersebut berubah menjadi sebuah komoditas politik, demi mendulang suara jelang pilpres juli mendatang.

Seakan para kontestan pilpres 2009 memiliki tangan yang bersih dan suci dari dosa-dosanya terhadap rakyat indonesia . Tentunya rakyat tidak lupa terhadap regulasi-regulasi yang lahir dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dsb. Bahwa regulasi tersebut mempunyai satu nafas yang serupa yaitu semangat “liberalisasi & Privatisasi” sektor-sektor yang menguasai hajat hidup rakyat indonesia . “Melalui kebijakan-kebijakan yang dianut dalam prinsip-prinsip Washington Consensus, seperti pengurangan subsisdi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses rakyat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, bahan bakar, pendidikan, air, dan listrik menjadi berkurang. Kemudian dasar inilah yang membuka kedok nyata dari seluruh capres-cawapres 2009 atas apa yang pernah diperbuat selama mereka memimpin negeri ini dan sekali lagi ditegaskan merekalah antek Kapitalisme- Neoliberalisme sejatinya” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Amir Fadsyah, ketika ditemui di depan gedung RRI jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5.

Menyikapi persoalan itulah, puluhan massa dari gabungan Federasi Perjuangan Buruh jabodetabek (FPBJ), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Komite Persiapan Organisasi Pemuda (KPOP) yang mengatasnamakan Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menggelar aksi massa di depan RRI dan dilanjutkan dengan Long March menuju Monas, jakarta , Kamis (18/6). Dengan membawa poster dan spanduk mereka meneriakan bahwa Kapitalisme yang menampakan wujud aslinya yaitu Neoliberalisme telah membonceng di Pemilu 2009 beserta antek-anteknya para capres-cawapres dan elite politik borjuasi lainnya.

Oleh karena itu KPR menawarkan jalan keluar terhadap krisis kapitalisme dan penderitaan rakyat indonesia melalui program-program antara lain: Nasionalisasi Asset vital Negara, Reforma Agraria Sejati, Bangun Industri Nasional dibawah kontrol rakyat, Memberikan subsidi sebesar-besarnya kepada rakyat seperti pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, kesehatan berkualitas gratis untuk rakyat, perumahan serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Selain itu KPR juga menyerukan untuk membangun persatuan gerakan rakyat dibawah kepemimpinan kelas pekerja. Dalam aksinya KPR pun mendapat solidaritas dari Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD) yang juga terlibat dalam aksi dan sempat memberikan orasi politiknya terkait dengan pemilu borjuasi 2009 beserta elite politiknya. Usai membacakan pernyataan sikap, massa pun membubarkan diri.

Solidaritas Perjuangan
Sebelum KPR memulai aksi, tepat pukul 10.00 WIB FPBJ PTP Jaya Abadi beserta SMI dan KPOP menggelar aksi massa di depan kantor Mahkamah Agung (MA), khususnya mendesak MA dan menuntut penyelesaian kasus CV Jaya Abadi.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 90 orang buruh yang dilakukan CV Jaya Abadi pada tanggal 27 Nopember 2008 lalu, tak bisa diterima oleh para buruh. Mereka pun lantas melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta . Hasilnya cukup menggembirakan, karena PHI akhirnya memenangkan gugatan para buruh melawan pihak CV Jaya Abadi.
Namun nyatanya, persoalan ini tak selesai sampai di situ. Sebab, pihak CV Jaya Abadi ternyata juga tidak menerima keputusan PHI tersebut, serta langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tanggal 8 April 2009 lalu. Lantaran permohonan kasasi yang diajukan itu, hingga saat ini persoalan tersebut masih ngambang, karena keputusan hukum secara mengikat dan tetap belum juga keluar dari pihak MA.
Dijelaskan Purwasih, para buruh sendiri telah berkali-kali mendatangi MA dengan berbagai cara, baik melalui aksi massa maupun lewat perwakilan untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Tapi, jawaban yang diterima para buruh dari MA sangat klasik, di mana selalu dibenturkan dengan masalah proses administrasi dan birokrasi yang ada di MA, serta menumpuknya ribuan kasus dari seluruh Indonesia di MA.
“Dalam perkembangannya, kasus ini ditangani oleh majelis hakim Prof Dr Mieke Komar Kantaatmadja. Tapi, sampai saat ini belum dapat diketahui sejauh mana pembahasan kasus tersebut,” ungkapnya.
Mestinya, lanjut Purwasih, majelis hakim harus mengetahui proses kasasi kasus ini selama 30 hari sejak tanggal permohonan. Dengan begitu, MA bisa bekerja secara profesional dalam menjalankan mandat yang telah dituangkan dalam UU No. 2/2004. “Tapi sayangnya, ternyata kinerja MA tidak sebaik apa yang telah dikampanyekan selama ini,” ujarnya pula.

Dijelaskan Purwasih lagi, hal ini memang sangat bertentangan dengan Pasal 115 UU No. 2/2004 tentang PHI, yang menyebutkan bahwa MA selambat-lambatnya 30 hari kerja sudah menyelesaikan perselisihan sejak diterimanya penerimaan permohonan kasasi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat UU No. 2/2004 tentang PHI menjadi mandul dan pada akhirnya merugikan kaum buruh.
Oleh karena itu, Pimpinan Pusat FPBJ beserta Pimpinan Tingkat Perusahaan FPBJ CV Jaya Abadi pun menuntut beberapa hal. Di antaranya yakni menuntut MA untuk tetap menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya, dengan menyelesaikan kasus CV Jaya Abadi sesuai UU No. 2 tahun 2004, sekaligus memenjarakan mafia peradilan. Seruan lainnya adalah menjaga solidaritas dalam perjuangan dan membangun persatuan gerakan rakyat. Usai membacakan pernyataan sikapnya itu, massa pun membubarkan diri. kdr

Pemilu Borjuasi 2009

SMI Menolak Pemilu Borjuasi 2009

24 April 200914 Maret
Pada tanggal dan hari yang sama Serikat Mahasiswa secara nasional serempak melakukan Aksi masa, mulai dari SMI cabang Bima-NTB, Mataram, Malang, Surabaya, Kediri, semarang, Pekalongan, Jogjakarta, Jakarta sampai SMI cabang Medan melakukan unjuk rasa menolak pemilu 2009.

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dalam sikap politiknya menolak secara tegas bahwa pemilu ditengah krisis global yang manghancurkan perekonomian Indonesia dan rakyat Indonesia (kelas buruh, Kaum Tani dan rakyat tertindas lainnya) bukanlah jalan keluar atau solusi bagi kesejahteraan rakyat karena pemilu 2009 adalah pemilu para borjuasi yang memaksa rakyat untuk menyambut secara gembira, tidak hanya itu belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya sampai sekarang hanyalah pergantian rezim politik yang melahirkan penguasa yang anti rakyat-menindas rakyatnya sendiri demi kepentingan para pemodal (pemodal luar negeri dan dalam negeri yang menguasai asset-asset vital milik rakyat Indonesia) sehingga berangkat dari itu pemilu 2009 baik pemilu legislative maupun pemilihan presiden bulan juli mendatang harus ditolak dan SMI menyerukan untuk membangun persatuan rakyat dalam kerangka pembangunan organisasi politik yang melibatkan kelas buruh, kaum Tani, Mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya di bawah kekuasaan kelas buruh menuju kesejahteraan bersama.

14 April 2009
Sekitar 500 massa aksi dari gabungan beberapa organisasi (FPBJ, SMI Cab.Jakarta, KPOP, LMND-PRM, Perempuan Mahardika, SPETAK, PROGRESIF, PAWANG, PPRM, GSPB, KASBI, SBTPI dan PRP) yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) melakukan unjuk rasa secara damai dari bundaran hotel Indonesia (HI) long march menuju Istana Negara.
KPR secara tegas menolak pemilu dengan alasan pertama; pemilu 2009 bukan pemilu rakyat melainkan pemilu borjuasi, kedua; Peserta pemilu adalah elit-elit politik dan partai politik penipu rakyat, ketiga; pemilu 2009 tidak memberikan ruang bagi kekuatan politik gerakan rakyat, keempat; pemilu diikuti oleh para koruptor dan pelanggar HAM, kelima; pemilu 2009 bukan jalan menuju kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu aksi massa yang tergabung dalam KPR menyatakan bahwa jalan keluar atas kesejahteraan rakyat adalah, bangun organisasi politik yang melibatkan kelas buruh, kaum Tani, Mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya, laksanakan reforma agraria sejati, nasionalisasi asset-asset vital yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah control rakyat, Industri nasonal yang kuat dan mandiri, Tolak hutang luar negeri, sita asset para koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.

16 APRIL 2009
Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam ABM (Aliansi Buruh Menggugat) dan beberapa perwakilan organisasi lain diantaranya SMI, FGI (Federasi Guru Independent), KPOP (Komite Persiapan Organisasi Pemuda), Walhi, dan LMND PRM serta organisasi lainnya, melakukan konfrensi pers, di LBH Jakarta, Kamis (16/04), terkait sikap politik Gerakan Rakyat terhadap hasil pemilu 2009. Dalam pernyataan sikapnya bahwa hasil pemilu legistatif tanggal 9 April 2009 wajib ditolak karena secara prinsip pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat melainkan pemilu para borjuasi dan eit-elit politik artinya harapan akan adanya perubahan perbaikkan hidup atau kesejateraan rakyat tidak akan tercapai. Disamping itu juga ABM memberikan beberapa alasan lain tentang penolakan pemilu. Pertama; pemilu 2009 tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat dengan melihat kecilnya parisifasi rakyt untuk mengikuti pemilu dan tingginya tingkat golput sebesar 40 % artinya jumlah pemlih kurang dari ½ dari jumlah keseluruhan DPT (Daftar pemilih Tetap). Kedua; pemilu 2009 penuh dengan pelanggaran atau kecurangan di mana-mana yang jumlahnya tidak sedikit seperti money politik, penggelembungan DPT dan beberapa persoalan teknis lainnya. Sehingga koordinator ABM, Anwar Sastro’ Ma’ruf, manyatakan bahwa pemilu 2009 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu pasca reformasi sama dengan pemilu-pemilu di masa orde baru yang penuh dengan rekayasa-rekayasa politik.

Massa Aksi yang tergabung dalam ABM melakukan aksi di bundaran Hotel Indonesia. ABM menyatakan bahwa krisis kapitalisme melahirkan dampak-dampak yang menambah kesengsaraan rakyat khususnya kelas buruh di mana krisis tersebut banyak perusahaan melakukan pemotongan upah dan PHK secara sepihak atas nama menyelamatkan perusahaan dari krisis dan krisis ini membuktikan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat. Sementara langkah negara (DPR, MPR dan pemerintah) dalam menyelamatkan krisis mengambil jalan yang hina dan menyesatkan seperti, SKB 4 Menteri, Illusi BLT, Pemotongan pajak usaha dan stimulus fiscal dikatakan hanyalah sebuah penyelamatan para borjuasi bukan untuk buruh dan rakyat keumumannya.

Menyikapi pemilu 2009 ABM secara tegas menolak pemilu karena bukan pemilu rakyat karena semua partai yang ada (ikut pemilu) seperti; Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, GERINDRA, HANURA, PKB, PPP, PAN, PBR, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja serta partai lainnya adalah para borjuasi yang korup dan berpihak terhadap kelas pemodal yang tidak akan pernah memberikan secara rela secuilpun kesejahteraan pada rakyat.
Diakhir aksinya ABM menyerukan kepada seluruh kelas buruh di Indonesia untuk Bersatu untuk Mengepung Istana tanggal 1 Mei 2009 menuntut kesejahteraan buruh (menolak PHK, menolak pemotongan Upah dan lain-lain) dan untuk melawan rezim anti rakyat dengan semboyan 3 P (Persatuan, Perjuangan dan Pembebasan).

Kebangkitan Perlawanan Rakyat.

Kamis, 21 Mei 2009

 

 

11 Tahun Kejatuhan Rezim Otoritarianisme SOEHARTO

 

 

Jakarta, MAJU. Sekitar 70 orang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat JABODETABEK (ABM) dan beberapa Organisasi yang mendukungnya melakukan aksi dalam bentuk konvoi motor di lima titik (Tugu Proklamasi, Salemba, Pancoran, Semanggi dan DPR RI) dalam rangka memperingati 11 tahun kejatuhan rezim otoritarianisme Soeharto. Massa aksi bergerak dari Tugu Proklamasi (Tuprok) ke Salemba sampai gedung DPR RI, dimasing-masing titik massa aksi melakukan orasi-orasi dengan menggambarkan peristiwa kejatuhan Soeharto dan menyerukan persatuan rakyat untuk menggulingkan rezim yang sama (rezim dan elit politik anti rakyat).

 

11 tahun yang lalu, puluhan ribu massa rakyat (tani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota dan kekuatan rakyat lainnya) beramai-ramai memadati jalan raya berjuang untuk menuntut perbaikkan hidup akibat krisis ekonomi dan kedaulatan rakyat akibat kekejaman rezim otoriter yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia secara ekonomi-politik. Semangat perjuangan yang tinggi dari rakyat yang sudah lama tertindas oleh rezim di balas dengan tindakan-tindakan refresif dari militer mulai dari penculikan sampai dengan pembunuhan akan tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan perjuangan rakyat sampai akhirnya rezim otoritarianisme yang berkuasa selama 32 tahun dengan dukungan kapitalisme internasional dan kelas borjuasi Indonesia akhirnya ditumbangkan oleh kekuatan rakyat. Hal ini memberi pelajaran kepada rakyat Indonesia bhwa rezim anti rakyat hanyalah macan kertas yang tidak memiliki kekuatan riil dari rakyat dan pelajaran bahwa kekuatan rakyat yang bersatu akan sanggup menggulingkan rezim serta elit politik yang tidak berpihak pada rakyat, demikian pernyataan yang keluar dari beberapa orasi-orasi massa aksi.

 

Dalam pernyataan sikapnya ABM dan Ormass yang mendukungnya menggambarkan juga kondisi hari ini (11 tahun paska kejatuhan Soeharto) di mana Kekuasaan kelas pemodal (kapitalisme) menjadi biang dari setiap krisis ekonomi dan kemiskinan rakyat sampai dengan hari ini. Lebih lanjut krisis berdampak pada lebih dari 50 juta menjadi sangat miskin di dunia, 90 juta orang akan terjebak pada kemiskinan ekstrem, 1 milliar orang di dunia akan mengalami kelaparan akurt, sementara di Indonesia 37 % rakyat hidup dalam kemiskinan, 5 juta orang korban busung lapar dan gizi buruk, kurang lebih 1 juta kelas buruh akan di-PHK (ini belum termasuk orang yang dirumahkan secara sepihak yang tidak dilaporakan pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi, puluhan juta anak negeri tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi akibat dari mahalnya biaya pendidikan, jumlah anak putus sekolahsekitar 4,5 juta jiwa sekitar 75-80% (7-8 dari setiap 10 orang) pelajar setingkat  SD-SMA putus sekolah.

 

Mengenai pemilu 2009 ABM menegaskan kembali bahwa pemilu bukanlah jalan keluar atas kesejahteraan rakyat karena bukan pemilu rakyat melainkan pemilunya para borjuasi yang hanya mementingkan kelasnya sendiri. Rakyat hanyalah massa yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menuju kekuasaan dengan mengumbar janji-janji palsu yang terang-terang tidak akan direalisasikan. Sehingga elit-elit politik seperti; Gusdur, Megawati, Amien Rais, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, SBY, Budiono, wiranto, hatta Rajassa, Srimulyani Indrawati, Sutrisno Bachir, Sri Sultan hamengkubuono, Akbar Tanjung, Rizal Ramli, Sutiyoso, Hidayat Nur Wahid, dan elit politik lainnya (termasuk caleg-caleg) adalah elit politik yang sudah lama terbukti mengeluarkan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan anti rakyat tapi pro pasar, pelanggar HAM, Koruptor, tukang pengobral janji dan pendukung setia kelas pemodal, demikianlah point dari pernyataan ABM dalam memperingati 11 tahun kejatuhan rezim otoriarianisme Soeharto. ABM juga menyerukan kepada semua kelas pekerja dan rakyat Indonesia tertindas lainnya untuk segera membangun persatuan untuk meruntuhkan rezim, elit politik dan kelas borjuasi yang selama ini menyengsarakan rakyat dan menggantikannya dengan kekuasaan kelas buruh-Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera dan tuntutan yang tidak pernah lelah untuk perjuangkan yaitu pertama; Tolak Pemilu 2009, kedua; Tolak pemutusan Hubungan kerja (PHK), ketiga; Wujudkan Upah layak nasional bagi rakyat pekerja, keempat; Tolak sistem kerja kontrak dn outsourcing.

 

Massa aksi mengakhiri aksi di depan gedung DPR RI tepat jam 15:00 WIB setelah membacakan pernyataan sikap Aliansi Buruh Menggugat.(*****KS).