Nasional Summit

NATIONAL SUMMIT; ARAH KAPITALISME RAMPOK INDONESIA

Pendahuluan
Masih segar di ingatan kita atas Forum National Summit yang telah usai 3 minggu yang lalu. Tidak banyak memang biaya yang dikeluarkan, hanya 1 milyar, yang sebagian besar dananya ditanggung oleh KADIN. Namun dari segi target, forum rembuk antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di republik ini, bersepakat merumuskan jalanya pembangunan ekonomi nasional (Road Map).

Sebagai hasilnya tentu saja Pemerintah telah menerima ratusan masukan untuk dijadikan sebagai bahan perumusan program 100 hari dan 5 tahun ke depan di berbagai bidang produktif dan ekonomi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ada 5 bidang yang dibahas yaitu di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Polhukham, Kesehatan dan Pendidikan.

National Summit; Munculkan Konflik Agraria dan Melegalkan Perampasan Hak Rakyat Atas Tanah

BURUH KORBAN LMF PERBUDAKAN MANUSIA MODEL BARU

Azmir Zahara

(Pemuda, Mahasiswa Tunduk Pada Kepemimpinan Kaum Buruh Dan Kaum Buruh Sedunia Bersatulah)

“Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”

Adalah nafas jiwa dari pembukaan UUD 1945, yang menegaskan Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan rakyat indonesia.
Salah satu untuk mensejahterakan rakyat Negara memberikan hak seluas-luasnya terhadap hak pekerjaan yang layak, seperti yang diamanatkan pada pasal 27(2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

Akan tetapi, nasib yang naas yang selalu diterima oleh kaum buruh/ pekerja indonesia. Kaum Buruh/ pekerja sampai hari ini masih sangat sulit untuk memperoleh hak-haknya yang telah diamanatkan melalui kitab keramat UUD 1945 dan Negara semakin hari, semakin melupakan kewajiban-kewajibannya terhadap kaum buruh/ pekerja.

Hal ini membuktikan bahwa Negara tidak pernah berpihak terhadap kepentingan kaum buruh/ pekerja, melainkan Negara dijadikan alat penindas oleh imperialis. Buruh/ pekerja dijadikan budak oleh pemilik modal yang dilegalkan oleh Negara dengan dibukanya Investasi yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing yang sekarang menjelma menjadi Undang-undang Penanaman Modal no. 25 th. 2007.

Investasi adalah suatu yang berkaitan erat dengan proses akumulasi dari bentuk aktiva atau sederhananya adalah bentuk penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika investor melakukan investasi di sektor perindustrian, maka yang akan dirugikan adalah kaum buruh/ pekerja, sebab investor pasti akan melakukuan apasaja untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk membuat LMF Labor Market Flexibility (manajemen pasar tenaga kerja yang lentur). Dan untuk merealisasikannya maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan aturan perburuhan/ ketenagakerjaan yaitu UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena pemerintah adalan kepanjangan tangan dari imperialis maka Inpres no. 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi pun dikeluarkan untuk merevisi UUK no. 13 tahun 2003. yang inti dari revisi tersebut adalah penghilangan hak-hak buruh, seperti hilangnya jaminan kesejahteraan, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jaminan hukum dan legalnya intimidasi terhadap buruh.

Adanya LMF kekuasaan Negara beralih menjadi kekuasan pasar., maka yang di untungkan disini adalah para pemilik modal dan para buruh/ pekerja akan dirugikan. Penumpukan modal oleh kapitalis terus menggelembung dengan adanya LMF, itu terbukti dengan adanya aturan status buruh magang dan buruh kontrak. Buruh magang adalah buruh yang dipekerjakan atas dasar logika kapitalis untuk mengakumulasi modal tanpa harus memenuhi hak-hak buruh magang. Dan biasanya buruh magang diberlakukan ketika ia pertama kali masuk perusahaan, dengan dalih untuk mengukur loyalitas, etos kerja dan prestasi kerja maka di adakan aturan pelatihan atau trenning selama 3 bulan. Buruh magang akan mudah sekali di pecat oleh perusahaan ketika melakukan kesalahan tanpa uang pesangon dan jika dirasa menguntungkan perusahaan maka buruh magang akan dijadikan buruh kontrak. Kemudian buruh kontrak adalah buruh yang masa kerjanya dikontrak oleh satu perusahaan melalui perjanjian, biasanya buruh dikontrak selama 3 bulan, dan lagi-lagi akan dilihat oleh kapitalis ketika tenaganya tidak lagi dibutuhkan maka akan dipecat dan jika tenaganya masih dibutuhkan akan diperpanjang kontaknya. Melihat hal tersebut ada kelemahan dalam model kerjanya, yaitu berbicara waktu kerja sangat singkat dan bentuk kerjanya sangat padat serta ketakutan buruh kontak untuk berserikat karena takut akan dipecat. Oleh karena itu, sistem LMF adalah bentuk perbudakan baru oleh perusahaan (kapitalis), penghancuran dan pemandulkan serikat-serikat buruh, menekan upah dan menghapusan jaminan sosial serta intimidasi kepada buruh.

Siapakah yang bertanggungjawab atas perbudakan tersebut? Negaralah yang seharus bertanggungjawab!!!, karena tidak dapat melindungi dan mensejahterakan serta memberikan pekerjaan yang layak bagi buruh. Negaralah yang mengeluarkan peraturan-peraturan perburuhan yang tidak manusiawi sehingga penindasan dilegalkan dinegeri ini.

Kenapa Negara mau menindas rakyatnya sendiri? Karena Negara adalah sebuah alat kekuasaan yang hari ini disetir oleh para pemilik modal (kapitalis) atau imperialis (orang yang melakukan penjajahah lewat modal). Sehingga para pemilik modalah otak dari segala penindasan yang terjadi di negeri ini.

Adapun elit-elit politik burjuasi terkooptasi dengan kepentingan modal, sehingga tingkah laku dan budayanya adalah membiarkan buruh dan rakyat tertindas. Jelas hari ini elit-elit politik burjuasi tidak pernah berpihak dan memang seharusnya kita tinggalkan.

Bagaimana solusinya untuk menentang dominasi imperialisme (modal internasional)? Solusinya adalah pengorganisiran, pembangunan dan penguatan serikat-serikat buruh, karena buruh lah yang mempunyai kekuatan nyata untuk dapat merebut alat-alat produksi dan melawan imperiaslisme (paham/ sistem penjajahan melalui modal) serta buruhlah yang mampu memciptakan masyarakat yang setara dan bersaudara tanpa penindasan.
Penulis adalah Ketua SMI Cabang Yogyakarta

KRISIS GLOBAL

Gagalnya kapitalisme mensejahterakan ummat manusia

Krisis global
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1. Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar. Logika yang dibangun dari pandangan ini adalah ketika perekonomian tidak didasari atas dasar kejujuran atau pengelolaan tanpa manifulatif maka krisis tidak akan terjadi karena kapitalisme adalah sistem yang tepat untuk menjawab kesejahteraan rakyat dan jawaban atas kemajuan perekonomian suatu Negara.
2. Pandangan selanjutnya menyatakan bahwa persoalan krisis disamping tata kelola yang buruk, keserakahan pelaku pasar sebenarnya terjadinya krisis tidak terlepas dari hilangnya intervensi Negara dalam menjaga stabilisasi pasar sehingga sebelum terjadinya krisis Negara sudah memiliki strategi penyelematan dengan kata lain langkah-langkah pencegahan sudah disiapkan dan bisa secara langsung diterapkan sehingga krisis tidak terjadi kalaupun terjadi akan disembuhkan secara cepat tidak berkepanjangan seperti sekarang ini. Pandangan ini pada dasarnya berakar dari konsep Keynesian yang memandang bahwa perlu adanya intervensi Negara dalam menjaga stabilitas pasar tidak sebaliknya di mana peran Negara dibutuhkan setelah terjadinya krisis seperti peranan pemerintah sekarang ini di mana Negara dituntut untuk memberikan dana stimulus disatu sisi dan melakukan pengetatan financial disisi yang lain. Dalam perkembangannya pandangan ini menamakan diri sebagai kelompok post-keynesian tanpa menghilangkan corak produksi kapitalistik (kapitalisme).
3. Pandangan terakhir adalah memandang krisis lebih pada hakikat dasar dari kapitalisme itu sendiri yaitu krisis merupakan keniscayaan yang terus akan terjadi (lingkaran setan) yang tidak bisa dihindari kecuali menggantikan kapitalisme dengan corak produksi yang baru. Lebih lanjut krisis bukanlah disebakan oleh moral hazard atau keserakahan para pemodal karena hal tersebut menjadi fenomena yang wajar dari sebuah sistem yang rakus dan tidak pula persoalan kepasifan atau tidak adanya intervensi Negara karena corak produksi yang kapitalistik akan secara otomatis tidak membutuhkan peran Negara dalam urusan pasar kecuali Negara hanya dibutuhkan sebagai alat untuk memuluskan proses akumulasi modal sehingga Negara tidak lebih dari sebuah alat kepentingan kelas para pemoda (pemilik alat produksi).
Terkait dengan ketiga pandangan di atas tentu perlu untuk diteliti pandangan mana yang relevan tentang hal-ihwal yang menyebabkan krisis sehingga kita ada proses penyamaan pandangan pada akhirnya kita memiliki ketepatan dan kesatuan pandangan mengenai krisis.

Kapitalisme tumbuh dan berkembang atas dasar hubungan produksi yang menghisap hasil kerja kelas buruh dengan memuarakannya pada penumpukan modal (akumulasi modal), hal ini sekali lagi tidak terlepas dari watak dasar dari kapitalisme itu sendiri. Penghisapan kelas buruh dari posisinya yang menjadi subordinasi dalam proses produksi menyebakan kelas buruh berada pada taraf dibawah kesejahteraan-upah yang diberikan tidak sesuai dengan hasil kerja yang dihasilkan dan juga mengalami keterasingan dari aktivitas dan hasil kerjanya. Selain menjadi tenaga produktif dalam aktivitas produksi kelas buruh pun berposisi sebagai konsumen karena tidak terlepas dari keterasingan dari hasil kerjanya, terkait dengan konsumsi tentu tidak terlepas dari besar-kecilnya daya beli atas suatu komoditi, dengan tingkat kesejahteraan kelas buruh yang minim (masih kecilnya besaran upah-sistem pengupahan yang adil) menjadikan daya belinya tergolong rendah sementara tuntutan akan pemenuhan kebutuhan semakin tinggi. Tentu akan menjadi sulit dan tidak akan mampu menjawab kebutuhannya dengan tingkat daya beli yang ada. Rendahnya kemampuan daya beli bahkan tidak mampu atas produk yang dihasilkan mengakibatkan tidak adanya pengurangan produk secara kuantitatif sementara proses produksi dalam kapasitas besar terus berlanjut bukankah ini sebuah imberio akan lahirnya kondisi over produksi (kelebihan produksi) di tambah lagi dengan tingkat daya beli masa rakyat (diluar kelas buruh) tidak jauh berbeda dengan tingkat daya beli yang dimiliki oleh kelas buruh selaku penghasil produk akan semakin memperjelas over produksi tersebut.

Menilik lebih lanjut persoalan kesejahteraan kaum proletar terkait dengan daya beli ada beberapa faktor yang menyebabkan besar-kecilnya tingkat daya beli diantaranya :
• Kepemilikan alat produksi pada segilintir orang (minoritas kelas pemodal).
Kelas pemodal atau para borjuasi hakikatnya tidak terlibat dalam aktivitas produksi melainkan mereka mengambil nilai lebih yang dihasilkan kelas buruh dan menjadikannya keuntungan yang kemudian dijadikan dasar terjadinya proses akumulasi modal secara terus menerus sehingga secara otomatis dan terbukti pada kenyataannya bahwa keuntungan tersebut terpusat pada segilintir orang (kelas pemodal) maka akan menjadi paralel dengan tingkat daya beli yang tinggi. Kesimpulan sederhananya bahwa mereka (kelas pemodal) tidak ada persoalan dengan permintaan akan suatu produk tersebut akan tetapi kemampuan mereka yang besar tidak mampu mencegah terjadinya over produksi karena dilihat dari segi jumlah orang yang meminta permintaan mereka atas suatu produk masih tergolong sangat kecil-tidak berpengaruh secara signifikan atas pengurangan produksi. Jauh berbeda kondisinya (berbanding terbalik) dengan besaran permintaan kelas buruh dan masa rakyat umumnya (kelompok dengan daya beli yang tergolong rendah atau daya beli = 0 bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan) hanya saja persoalannya tebentur pada rendahnya daya beli kelas buruh dan rakyat keumumannya bahkan kondisi yang paling ekstrem daya beli = 0 manakala tidak adanya suatu aktivitas kerja yang menghasilkan pendapatan (tidak bekerja tidak mendapatkan uang akhirnya tidak mampu membeli barang).
• Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat (kaum proletar).
Kenyataan ini menjadi hal yang niscaya terjadi dalam sistem kapitalisme karena sejatinya kapitalisme adalah bersifat individualistic di mana alat-alat produksi dan keuntungannya tersentral pada segilintir orang. Cost produksi akan terus ditekan seminimal mungkin termasuk upah buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (logika ekonomi konvensional) dan pemerataan ekonomipun tidak akan pernah diharapkan terjadi seperti mitos di masa orde baru tentang trickle down effet tidak ada dalam sejarah perkembangan kapitalisme sampai sekarang, hal itu hanyalah sebuah ilusi untuk menyembuyikan akan hakekat yang sebenarnya-serakah, busuk, individualistic dan menghisap. Material inilah dasar dari rendahnya kesejahteraan masa rakyat shingga dalam persefektif ekonominya berdampak pada rendahnya daya beli mayoritas kaum proletar akhirnya tidak mampu mengkonsumsi atas barang maupun jasa apalagi untuk dapat melakukan investasi (direct investmen dan indirect investment) atau dapat terlibat dalam permainan pasar modal yang bersifat sangat spekulatif layaknya sebuah arena perjudian. Tidak adanya kesejahteraan rakyat secara merata sekali lagi didasarkan pada adanya penumpukan kekayaan ditangan segilintir orang (pemilik modal/borjuasi/elit-elit politik dan para penguasa).
• Ketidak berpihakan Negara terhadap kaum proletar
Kenyataan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi dan peran Negara (pemerintah) bahwa Negara tidak menunjukkan sikap, tindakan yang berpihak terhadap massa rakyat baik dari segi kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang dikeluarkan maupun dalam bentuk program-program yang kongkrit. Kebijakan liberalisasi ekonomi (liberalisasi keuangan, privatisasi, pencabutan subsidi dll), regulasi tentang investasi (UU PMA dan PMDN), regulasi liberalisasi pendidikan (UU Sisdiknas, UU BHP), UU Ketenagakerjaan dan masih banyak lagi. Kalaupun pemerintah mengeluarkan program atau bantuan seperti BLT, BOS misalnya tidak lebih hanya sekedar mencari kepopulisan di massa rakyat tidak atas dasar untuk memperbaiki kehidupan rakyat dalam jangka panjangnya malah sebaliknya hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan material inilah yang mendasari bahwa Negara atau pemerintah anti terhadap massa rakyat-negara hanya berpihak pada kelas pemodal sehingga relevan dan benar adanya seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa “Negara adalah alat kepentingan kelas” dalam hal ini kelas pemodal. Sebagai catatan tambahan bahwa ketiga point di atas tidak hanya terjadi di Indonesia.

Ketidakberpihakn Negara terhadap massa rakyat (kaum proletar) tentu berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan rakyat, bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau lapangan pekerjaan tidak ada bagi para pengangguran, kalau upah kelas buruh masih rendah bahkan dibawah batas minimal yang telah ditentukan (UMR, UMP), program-program yang membawa perbaikan hidup kelas buruh dan persoalan-persoalan kerakyatan lainnya.

Nyata pada hal yang mendasar bahwa krisis global berakar dalam tubuh kapitalisme yang tidak terlepas juga dari fenomena krisis sebelumnya. Penyebab mendasarnya adalah pertama; konsep neoliberal-free market economic (laissez-faire) menyebabkan terjadinya monopoli ekonomi sehingga menyebabkan kekayaan terpusat di para pemodal dan penguasa sebagai kompradornya, kedua; over produksi, kapasitas produksi yang tinggi tidak mampu diimbangi dengan kapasitas permintaan atau konsumsi yang tinggi pula (terkait dengan persoalan daya beli). Selain itu juga krisis global memang terjadi karena kerakusan atau keserakahan kelas pemodal dari tiga wataknya (eksploitasi, ekspansi dan akumulasi), tata kelola pemerintah yang korup.

Menjadi terang bahwa memandang setiap krisis yang terjadi termasuk krisis global sekarang tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme sebagai corak produksi yang mendominasi dan hakekatnya menghisap, sehingga setiap pandangan yang muncul tentang krisis bisa kita pilih apakah pandangan tersebut menyesatkan atau tidak.

Dampak Krisis Global
Krisis global yang berawal dari Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya jantungnya kapitalisme telah menular ke eropa, Asia termasuk Indonesia dan banyak Negara lainnya. Di Negara-negara industri utama (Amerika, Inggris, jerman, Italia, Jepang dll) mengalami kepanikan dan ramai-ramai melakukan tindakan penyelematan, bagaiamana tidak kejatuhan beberapa pasar modal di Negara industri utama dan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian bahkan menutup usahanya membuat ekonomi mengalami stagflasi.
Negara yang terkena dampak krisis rata-rata mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, OECD menggambarkan 30 negara anggota G20 pertumbuhan ekonominya turun sampai 4,3% (Kompas;1/4/09), tingkat pengangguran di As melonjak 8,5 persen pada Maret atau tertinggi sejak penghujung 1983. Lonjakan itu berasal dari 663.000 orang yang kehilangan pekerjaan di AS, Produsen telepon selular Sony Ericsson, Jumat (17/4), mengumumkan akan mengurangi 2.000 lebih karyawannya setelah perusahaan yang berkantor pusat di London itu menderita rugi 293 juta euro (384 juta dolar AS) dalam kuartal pertama tahun ini. Perusahaan peralatan Rumah tangga terbesar di dunia Whirpol Co. melakukan efisiensi dan akan menutup mesin cuci di Shangai dengan memberhentikan 600 karyawan (kompas;16/4/09). Maskapai penerangan Air France, yang merupakan bagian dari grup Air France-KLM, diberitakan oleh media Dow Jones, Rabu (15/4), menginformasikan rencana untuk merumahkan antara 2.500-3.000 pekerja sampai dengan Maret 2011. Keputusan merumahkan karyawan akibat maskapai tersebut menderita kerugian sekitar 200 juta euro selama satu tahun fiskal 2008 yang berakhir 31 Maret 2009. Data ini memperlihatkan dengan jelas bahwa ekonomi dunia khususnya bagi mereka yang menganut free economic market sedang mengalami kelesuan akibat krisis sehingga persoalan kerugian dan penutupan usaha serta pemutusan hubungan kerja (PHK) atas nama penyelamatan tidak bisa dihindari. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah kelas buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah salah satu Negara penghamba terhadap modal, menganut atau mengamini konsep pasar bebas sebagai jawaban menjadi Negara maju. Banyak paket kebijakan, regulasi yang dikeluarkan untuk kepentingan kelas pemodal. Secara keumuman dampak krisis global terhadap Indonesia telihat dengan jelas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak dilanda krisis mengalami penurunan Bank Indonesia memperkirakan turun dari 6,1 persen ke 4 persen. Sejak dilanda krisis Indonesia sudah berapa kali melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi artinya bahwa perekonomian berada dalam ketidakpastian yang tinggi. Tingkat ekspor mengalami penurunan turun drastis dari 12,5 miliar dollar AS (Juli 2008) ke 7,1 miliar dollar AS (Januari 2009), impor juga turun signifikan dari 10,7 miliar dollar AS ke 5 miliar dollar AS pada periode yang sama. Terjadinya penurunan ekspor disebabkan adanya pengurangan atau pemangkasan tingkat konsumsi atau permintaan dari Negara maju seperti Amerika, Eropa maupun pasar Asia karena persoalan ekonomi di Negara tersebut akibat dari krisis global, sementara disisi yang lain Indonesia mengalmi tingkat ketergantungan yang bisa dikatakan cukup tinggi terhadap pasar luar negeri. Disamping itu juga Indonesia juga mengalami ketergantungan yang cukup besar akan teknologi, barang dan jasa seperti jasa perkapalan, asuransi, keuangan dan lainnya tentu akan mempengaruhi transaksi berjalan diperkirakan membuat defisit transaksi berjalan sekitar 2,5 miliar dollar AS pada tahun 2009 (Mirza Adityaswara Chief Economist Bank Mandiri Group).

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan besar swasta maupun plat merah (BUMN) tidak luput juga dari hantaman krisis. Tidak sedikit perusahaan menglami kerugian bahkan pilihan utuk menutup usahanya seperti yang terjadi akhir-akhir ini kerugian terbesar yang dialami salah satu perusahaan ternama PT Bakrie&Brother dalam jumlah Trilliun Rupiah dan terakhir penutupan bank IFI yang tentu tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh bank-bank bila dilihat dari meningkatnya Non performan Loan (NPL) tingkat kredit bermasalah 5% bahkan bergerak diatas 5%. Melihat kasus terebut orang akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk investasi usaha dengan melihat kondisi ekonomi yang fluktuatif dan tingginya resiko investasi yang diprediksi trend ekonomi negative, hal ini mempengaruhi return of investmen (ROI) dan tigkat profit yang akan didapatkan dari investasi tersebut.

Dampak krisis global di Indonesia setidaknya memunculkan 2 persoalan mendasar pertama; semakin bertambahnya angka kemiskinan akibat ketidakmampuan Negara dalam melahirkan kebijakan atau program-program yang tepat dalam arti program yang mampu memberikan perbaikan hidup rakyat, disamping ketidakmampuannya juga dalam mengelola dan menjaga kekayaan yang dimiliki dalam memajukan kesejahteraan rakyat . Kedua; Penambahan angka pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja disamping sempitnya lapangan kerja di Indonesia (lapangan kerja tidak mampu menampung tingginya angkatan kerja). Lalu bagaimana dampak krisis global disektor rill rakyat yang notabenenya masih mengalami keterpurukan?

Sektor Buruh
Kelas buruh merupakan kelas yang paling merasakan dampak dari setiap krisis kapitalisme yang terjadi karena memang kelas buruh merupakan tenaga produktif yang menggerakan proses produksi sehingga kelas buruh merasakan secara langsung dari praktik penghisapan di bawah sistem kpaitalisme. Padahal buruh adalah tenaga yang mampu menghasilkan profit atau keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan dari proses produksi yang dilakukan akan tetapi nilai yang dihasilkan diambil oleh para pemilik modal yang tidak terlibat dalam proses produksi hanya menunggu hasil saja sehngga keuntungan yang dihasilkan buruh hanya memperkaya kelas pemilik modal.

Krisis global melahirkan persoalan-persoalan baru disektor perburuhan dan itu berakibat langsung terhadap kelas buruh diantaranya pertama; melakukan pemotongan upah dengan alasan mengurangi cost produksi. Upah buruh yang sebelumnya secara kelayakan masih belum layak alias masih rendah ditambah lagi dengan penurunan upah, hal ini niscaya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan kaum buruh artinya upah yang rendah mengurangi daya beli kelas buruh akan barang dan jasa ditengah tuntuan kebutuhan yang tinggi, harga kebutuhan yang semakin tinggi juga dengan situasi ekonomi politik yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kelas buruh. Kedua; Kehilangan pekerjaan akibat dari PHK yang dilakukan perusahaan ataupun akibat penutupan usaha. Tidak sedikit perusahaan melakukan PHK dan merumahkan kelas buruh akibat dari krisis sehingga kelas buruh tidak lagi mempunyai pendapatan dan pastinya tidak akan mampu menjawab kebutuhan hidupnya sekarang maupun kedepannya. Dalam kuartal II 2009 jumlah buruh yang di-PHK mencapai 180.000 orang (Kompas) sedangkan menurut Depnakertrans jumlah buruh yang ter-PHK mencapai 38.000 ribu dan 16.400 di rumahkan itu yang baru terdaftar.

Pada dasarnya persoalan-persoalan perburuhan di Indonesia sebelum terjadinya krisis sangatlah banyak seperti, masalah upah, pemberangusan serikat, pesangon, JAMSOSTEK, PHK secara sepihak dan lain-lainnya, pada dasarnya hal ini menandakan bahwa kelas buruh masih mengalami keterpurukan-kesejahteraan, keadilan yang masih jauh dari harapan ditambah lagi dampak krisis global maka pemiskinan terhadap buruh tidak dapat dihindarkan sementara pemerintah tidak menunjukkan political will atas penyelesaian persoalan terkait dengan kesejahteraan kelas buruh. Dalam hal ini tanggung jawab Negara sepatutnya untuk dipertanyakan.

Sektor Tani
Petani khususnya petani miskin dan buruh tani pada dasarnya masih mengalami keterpurukan (belum sejahtera) akibat dari dominasi dan keserakan modal disektor pertanian. Krisis global semakin menambah derita panjang kaum tani. Karena dampaknya sangat jelas terlihat diantaranya :
1. Terjadinya penurunan harga-harga produk pertanian seperti, sawit dll sebagai akibat dari menurunnya kapasitas permintaan agregat sementara produksi pertanian terus berlanjut mengakibatkan banyaknya penawaran akan hasil pertanian sehingga akan menurunkan pendapatan kaum tani dan kerugianpun tidak bias dicegah lagi. Krisis global mengakibatkan adanya naiknya harga-harga barang sehingga memicu meningkatnya angka inflasi. BPS mencatat beberapa komoditas yang mengalami kenaikkan harga antara lain adalah bahan
bakar rumah tangga, ikan segar, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, ikan diawetkan, tempe, beras, nasi dengan lauk dan banyak lagi termasuk minyak goreng. Ada kondisi yang berbanding terbalik yaitu satu sisi terjadi kenaikkan harga disisi yang lain terjadi penurunan pendapatan dan kerugian kaum tani maka kaum tani akan mengalami kesulitan untuk menjawab kebutuhannya.
2. Kaitannya dengan proses produksi krisis global menyulitkan kaum tani untuk mendapatkan modal seperti kredit murah, subsidi dari Negara, kesulitan mendapatkan fasilitas penunjang produksi dll.
3. Khusus untuk buruh tani akan menghadapi masalah upah seperti penurunan upah kerja dan kehilangan pekerjaan persis sama kondisinya dengan persoalan buruh disektor yang lain.
Pada prinsipnya krisis global dengan jelas memperlihatkan bahwa tidak aka ada peningkatan kesejahteraan kaum tani.

Kaum Miskin Kota
Dalam tulisan ini tidak perlu kita jelaskan secara detail dampak dari krisis global karena KMK sudah pasti ketika terjadi krisis global lapangan kerja akan semakin sempit dan menambah kesulitan KMK mencari sumber penghasilan atau pendapatan lain ditengah sempitnya lapangan kerja dalam upaya perbaikkan nasib Negara diharapkanpun sampai dengan sekarang adalah anti rakyat. Maka pernyataan yang tetapt adalah krisis global memiskinkan massa rakyat (KMK) yang sudah nyata-nyatanya miskin.

Pendidikan
Pendidikan hakikatnya bagian dari suatu jalan menuju pembebasan manusia dari segala penindasan dan penghisapan dari dan dalam bentuk apapun, pembebasan dari keterbelakangan untuk menuju kesejahteraan bersama. Dalam persefektif nation bahwa pendidikan sejatinya untuk mencerdaskan bangsa dalam arti yang lebih luas tidak hanya sekedar untuk menjawab keprofesionalan semata tapi lebih dari itu dalam arti menjadi alat untuk membebaskan bangsa dari segala kungkungan penjajahan dalam bentuk apapun. Singkatnya pendidikan hakikatnya mengutif Poulu Freire adalah memanusiakan manusia.

Membaca situasi pendidikan Indonesia sekarang menjadi hal yang penting untuk diteliti secara mendalam. Harus diakui dengan jujur bahwa pendidikan Indonesia sudah menjadi ladang bisnis atau dijadikan komoditas untuk melakukan proses akumulasi modal, mengalami suatu distorsi makna dari sejatinya hakikat pendidikan itu, maka jelas telah terjadi kapitalisasi pendidikan (komersialisasi). Mahalnya biaya pendidikan, minimnya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, rendahnya kualitas, miskinnya tanaman nilai-nilai kemanusiaan bahkan tidak sama sekali, masuknya kepentingan-kepentingan kelas pemodal terakhir lahirnya regulasi yang memberikan ruang kepada pemodal untuk mengarahkan atau mengorientasikan pendidikan untuk kepentingan kelas pemodal seperti, UU sisdiknas, UU BHP dan regulasi lainnya cukup jelas untuk dijadikan indicator telah terjadinya kapitalisasi dalam pendidikan (baca terbitan KPP tentang Pendidikan).

Lalu apa relevansinya dengan krisis global yang sedang terjadi? Ketika pendidikan sudah terkomersialisasikan maka tentu berpengaruh juga terhadap keberlangsungan pendidikan. Mari kita teliti titik singgungnya :
1. Krisis global telah mengakibatkan unstabilisasi perekonomian suatu bangsa sebagaimana gambaran di atas tentang beberapa dampak yang dilahirkan akan mempengaruhi pengeluaran Negara pada sector pendidikan, ini terkait dengan subsidi disektor pendidikan karena selama ini subsidi pendidikan masih kecil (20%) itupun prinsipnya tidak terealisasi secara sepenuhnya, kalau ada yang mengatakan bahwa subsidi 20% sudah terealisasi itu pernyataan yang mengada-ada karena subsidi yang terealisasi itu di ambil dari post anggaran lain seperti memasukkan gaji guru untuk mencukupi menjadi 20% sehingga berdampak pada kesejahteraan guru dan tidak menutupi post anggaran lain juga diambil untuk membohongi kita secara angka. Keterpurukan perekonomian ekonomi sekali lagi akan menjadi dasar untuk mengecilkan anggaran pendidikan sehngga sector pendidikan (sekolah-sekolah dan Universitas) pertama; dipaksa untuk mencari dana lain untuk mencukupi operasional pendidikan misalnya membangun mitra atau kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan atau investor, apalagi didukung dengan regulasi seperti UU BHP akan semakin mengsahkan dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk masuknya kelas pemodal. Kedua; Menaikkan biaya pendidikan seperti SPP. Dua hal ini tidak terlepas juga dari kepentingan untuk mencari keuntungan dan menjadi penyebab terjadinya kenaikan biaya pendidikan secara terus menerus sehingga pendidikan menjadi mahal. Disisi yang lain anggaran dari cadangan devisa Negara diperuntukkan sebesar-besarnya untuk mengatasi krisis yang hakikatnya demi sebuah penyelamatan modal padahal kalau masalah penting tidak penting sector pendidikan tidak kalah pentingnya dengan sector lain.
2. Krisis global semakin memiskinkan rakyat yang nyatanya sudah miskin dan memiskinkan orang yang sebelumnya hidup dalam kemapanan. Krisis global telah membuat rakyat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kondisi ini memaksa massa rakyat mengambil keputusan untuk lebih menjawab kebutuhan subsistennya-menjawab bagaimana untuk bertahan hidup. Berangkat dari logika ini maka akan semakin banyak anak yang tidak mampu menikmati pendidikan sampai dengan perguruan tinggi ditengah mahalnya biaya pendidikan dan akan menambah angka putus sekolah dan putus kuliah lagi-lagi akibat ketidak mampuan membayar biaya pendidikan.
Dari kedua point tersebut jelas terlihat akan dampak krisis global secara langsung di dunia pendidikan sehingga perlu untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan dengan bersandar pada kondisi material yang ada.

Jalan keluar yang menyesatkan
Krisis global menyebabkan kepanikan, ketakutan yang luar bisa bagi para pelaku pasar, bagimana tidak dalam hitungan menit orang kehilangan modal yang diakumulasi dalam waktu yang cukup lama. Disamping itu dampak krisis global sampai dengan sekarang masih terus berlanjut dan tidak memndang siapa yang terkena dampak tapi kelas buruh, kaum tani dan kaum miskin lainnya paling merasakan dampak krisis global karena bagi kelas pemodal masih memiliki modal untuk mengantisipasi krisis walaupun memang ada kasus yang memperlihatkan kelas pemodal merasakan langsung dampak krisis akan tetapi itu dikategorikan kasuistik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat akibat krisis.

Sejak terjadinya krisis semua Negara yang terkena dampaknya ramai-ramai melakukan penyelamatan dengan berbagai strategi begitu juga dengan perusahaan-perusahaan melakukan tindakan penyelamatan. Sampai dengan hari ini krisis global masih belum bisa diselesaikan dengan beberapa program yang telah dikeluarkan mulai dari pertemuan antar Negara dengan mengikutkan para pengusaha sampai pertemuan terbaru-pertemuan G 20 di London yang sering dibahasakan Era Baru. Pada pertemuan G 20 menghasilkan beberapa rekomendasi penyelamatan pertama; penambahan dana talangn terhadap lembaga donor internasional untuk memberikan bantuan terhadap Negara yang bermaslah dalam hal keuangan seperti IMF di mana didalam lembaga tersebut diisi oleh kepentingan-kepentingan kelas pemodal dan lembaga donor internasional termasuk IMF notabenenya telah terbukti gagal membawa perubahan terhadap Negara bermasalah khususnya Negara berkembang, kedua; adanya kesepakatan untuk menambah dana stimulus dalam upaya menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalah keuangan akibat krisis atas nama pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya PHK. Ketiga; pengetatan anggaran dan persoalan perbaikan regulasi terkait dengan kelancaran investasi dan perdagangan

Melihat beberapa strategi penyelamatan tentu perlu untuk dianalisis lebih dalam seberapa efektifkah atau seberapa ampuhkah strategi ini dalam menyelamatkan Negara dari krisis atau sebalikny malah akan menimbulkan masalah baru dan tidak memberikan jaminan kesejahteraan terhadap massa rakyat.
1. Dana Stimulus. Kebanyakan Negara dalam penyelematan krisis mengambil jalan dengan mengucurkan dana stimulus dlam jumlah yang tidak sedikit. Amerika Serikat menyiapkan dana stimulus sebesar US 700 milyar dan sekarang sedang melobi kongres untuk menambah dana stimulus menjadi tilliunan Dollar, Negara eropa, Asia juga mengambil langkah yang sama termasuk Indonesia. Pada substansinya dana stimulus diperuntukkan untuk menyehatkan atau menyelematkan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis, hal in bisa dilihat dari kucuran dana stimulus untuk menyelamatkan perbankkan. Kalau sering dikatakan dana stimulus tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mncegah terjadinya PHK akan tetapi dalam kenyataannya PHK, pemotongan upah buruh, pemangkasan bahkan penghilangan program social ketenagakerjaan tidak bisa dihindari persoalan tersebut masih terus terjadi dan pertumbuhan ekonomipun belum menunjukkan kenaikkan. Disisi yang lain dana stimulus yang jumlahnya sangat besar ternyata akan menguras keuangan Negara yang semestinya diperuntukkan untuk memajukan kesejaheraan rakyat seperti penolakan yang dilakukan oleh warga Amerika yang tidk sepakat dengan dana stimulus karena dana tersebut menghabiskan uang rakyat dari pajak yang sudah dibayarkan bertahun-tahun lamanya diperuntukkan untuk menyelematkan pengusaha. Di Indonesia dana stimulus tidak mampu mencegah terjadinya PHK, tidak mampu menggerakkan atau meningkatkn daya beli massa rakyat dengan kebijakan fiscal yang diterapkan, tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih berkisar 3-4% malah sebaliknya PHK sampai sekarang masih terjadi sehingga kelas buruh kehilangan daya beli atas permintaan barang dan jasa, masih terjadi juga persoalan pemotongan upah dan penghilangan jaminan social kelas buruh atas nama ketidakmampuan perusahaan atau dikenal dengan istilah efisiensi. Pengangguran ditambah PHK akibat krisis tidak mampu dijawab oleh dana stimulus yang dikucurkan, sektor rill yang dikenal kebal terhadap krisis, menjadi korban juga terbukti dari menurunnya nilai penjualan, masih kecilnya penguasaan pangsa pasar sendiri (Indonesia) akibat dari masih banyaknya barang impor yang masuk ditambah dengan situasi krisis tidak mampu juga dijawab oleh stimulus ironisnya banyak mengambil pilihan untuk menutup usaha dan ini terjadi juga diperusahaan-perusahan besar. Dana stimulus juga belum mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani, persoalan-persoalan petani seperti; kelangkaan pupuk, kekurangan bahkan tidak adanya modal produksi, rendahnya harga produk pertanian, terjadinya kegagalan panen dll masih dialami oleh para petani terutama sekali petani miskin.

Dana stimulus yang dikucurkan khusus Indonesia tidak diambil dari devisa karena akibat krisis cadangan devisa Negara berkembang tergolong rendah sehingga untuk menambah devisa Indonesia meminjam dari Negara maju lewat lembaga-lembga donor internasional sehingga dana stimulus diambil dari hutang sementara peruntukannya hanya untuk menyelematkan pengusaha maka akan menambah beban rakyat. Pertanyaannya kemudian adalah apa kepentingan Negara-negara maju dan pemodal international melalui lembaga-lembaga donor international?

Dilihat dari banyaknya Negara yang mengambil jalan yang sama dalam mengatasi krisis dan semangat Negara-negara maju untuk mendorong Negara lain (Negara berkembang) sampai akhirnya disepakati dalam pertemuan Negara G 20 apalagi ditambah lagi dengan pemberian modal tambahan terhadap IMF, hal ini patut untuk diselidiki karena setiap kebijakan yang dilahiran secara internasional maupun nasional tidak ada yang bebas nilai. Ada beberapa kepentingan yang bisa dilihat :
• Pengambilan langkah penyelamatan dengan mengucurkan dana stimulus jelas bahwa kepentingannya adalah mengamankan modal yang sebenarnya sudah mulai mengalami kehancuran. Krisis global ini seperti gambaran beberapa dampak yang dilahirkan jika tidak diselamatkan segera dengan meminta Negara melakukan intervensi terhadap pasar akan mengakibatkan keruntuhan dominasi modal, menghilangkan kepercayaan dunia terhadap neoliberalisme yang sering diagung-agungkan sebagai new economic order dan pada akhirnya kehancuran dari sistem kapitalime.
• Pendorongan Negara maju terhadap Negara berkembang untuk mengucurkan dana stimulus tidak terlepas dari kepentingan ekspor modal artinya Negara-negara berkembang yang sedang mengalami masalah ekonomi/keuangan membuka jalan untuk kembali menjerat dunia ketiga dengan hutang yang ikuti dengan beberapa kebijakan atau program-program neoliberalisme seperti halnya yang terjadi sebelum krisis menerjang.

2. Pengetatan anggaran. Pengetatan anggaran terkait dengan kepentingan akan stabilisasi keuangan Negara penerima hutang dalam menjamin keamanan modal dalam artian tingkat pengembalian modal pinjaman dalam bentuk bunga maupun hutang pokok sehingga sirkulasi modal tetap stabil. Belajar dari beberapa pengalaman terkait dengan pembayaran hutang Negara-negara peminjam banyak bermasalah sehingga berpengaruh juga dengan sirkulasi modal para kreditur karena keuangan Negara debitur sering menjadi masalah seperti tingginya tingkat korupsi.

Dari segi politik, kalau melihat perkembangan politik sampai dengan hari ini juga tidak terlepas dari kepentingan akan penyelamatan kapitalisme dari krisis karena sejatinya setiap perkembangan kapitalisme akan selalu dibarengi juga dengan kemajuan politiknya-bangunan politik lahir atau cerminan dari basic strukturnya atau corak produksinya. Maka setiap strategi penyelamatan yang dilakukan Negara dengan mengeluarkan paket kebijakan atau program-program yang seolah-olah sangat populis (berpihak) di mata massa rakyat seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, BOS, CSR, proteksi pasar, pendidikan gratis dan program lainnya sekali lagi hanya untuk menyelamatkan kapitalisme dari kehancurannya yang sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja.

Sehingga jalan keluar untuk kesejahteraan dan penyelamatan atas krisis global merupakan jalan keluar yang menyesatkan karena sama sekali tidak berangkat dari kepentingan akan kesejahteraan rakyat termasuk pemilu 2009 (pemilunya para borjuasi) akan tetapi berangkat dari kepentingan kelas pemodal dan penguasa akan pengamanan modal untuk kembali melakukan akumulasi modal sebesar-besarnya.

Apa yang harus dilakukan
Di tengah situasi krisis global dan pemilu pertanyaan Apa yang harus dilakukan menjadi sangat penting karena situasi krisis tidak bisa hanya dipandang ekonomistik belaka, hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, masalah devisa, pengangguran akan tetapi lebih dari itu bahwa krisis global tidak terlepas dari persoalan paham atau idiologi yang selama ini mendominasi yaitu sistem kapitalisme itu sendiri. Substansinya adalah bahwa kapitalisme yang selama ini diagung-agungkan dari krisis global yang terjadi membuktikan secara nyata gagal sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan umat manusia.

Hal mendasar yang bersifat mendesak untuk dilakukan dengan bersandar pada kondisi obyektif yang berkembang adalah :
1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme (kapitalisme) di Indonesia.
Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll.
2. Menuntut Negera Untuk Selalu bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat.
Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.
3. Kampaye terus tentang penolakan kita terhadap pemilu
Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena pemilu 2009 pada dasarnya bukan pemilu rakyat akan tetapi pemilunya para borjuasi dengan kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan massa rakyat. Bahwa pemilu hanya akan melanjutkan program-program neoliberal (berpihak terhadap pemodal) disatu dan hanya akan memperkaya para penguasa disisi yang lain. Sementara persoalan kesejahteraan rakyat ketika mereka berada pada kekuasaan tidak ada dalam agenda para penguasa dan pemodal terkait dengan perbaikan hidup rakyat.
4. Memperkuat dan membangun hubungan serta pengaruh politik secara berkesinambungan terhadap Organisasi Rakyat di semua teritori rakyat dan sector-sektor progresif rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang progresif di semua basis-basis perlawanan massa.
Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.
5. Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni politik kaum borjuis.
Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Dan jalan keluar bagi kita semua adalah :
1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah,demokratis dan Bervisi Kerakyatan.
2. Pembangunan Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang berkarakter Kerakyatan.
3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati.
4. Nasionalisasi Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat dan di bawah control rakyat.
5. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia.
6. Bangun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism.

“Tidak ada kesejahteraan dalam kapitalisme, hanya ada ketika kelas buruh berkuasa”
(Buruh berkuasa rakyat sejahtera)

di tulis oleh : Sukanti ( DPP KPP SMI )

BBM, MAHASISWA DAN SUBSIDI

Oleh: Kent Yusriansyah

Di Era Neoliberal yang berkembang pesat Akhir-Akhir ini (Penjajahan Gaya Baru-Meminjam Istilah ABM) Para Pemodal, elit-elit politik yang duduk di jajaran Trias politika di Negeri ini dalam Tindakan politiknya yang reaksioner didukung oleh “FATWA” Intelektual Gadungan masih Belum puas menyaksikan kemiskinan yang di rasakan Rakyat saat ini, mereka bersatu padu untuk terus menindas kita semua dengan berbagai kebijakan-kebijakan Neoliberalisme yang anti terhadap kemakmuran rakyat Indonesia.

Buktinya hingga saat ini, liberalisasi terjadi di Hampir semua bidang kehidupan ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari Negara untuk mencabut perlahan-lahan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, Listrik, Pertanian, Pendidikan, beriringan dengan terus di Jualnya sebagian besar aset BUMN-BUMN strategis (PT KAI, PT TELKOM, PT Semen Gresik dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran Negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Namun yang terjadi justru harapan yang digadang-gadang untuk efisiensi APBN dan Membangun kemandirian Rakyat Justru keadaanya berbalik secara diametral 180° perhatikan APBN Tahun 2008 Justru Kolaps akibat pembayaran hutang LN yang jatuh tempo diperparah perubahan-perubahan angka disana-sini semakin mengecil, Banyak Ahli ekonomi mengatakan “Walaupun secara Kuantitas Bertambah, Namun jika di perhatikan dengan situasi Ekonomi yang High Cost seperti saat ini, penambahan kuantitas ini tidak ada artinya”.

Alhasil, terbukti sudah pada malam hari sekitar jam 20.00 23/5/08 dengan berbagai alasan yang sungguh aneh Rezim yang di isi elit-elit politik pro modal, lewat Mulut menteri ESDM mengumumkan Kenaikan Harga BBM Rata-rata 28,7% secara resmi mulai berlaku pada keesokan harinya. Tak pelak lagi berbagai reaksi keras menolak kenaikan makin kencang saja mengalir pada Rezim dan elit-elit politik yang mengesahkan kebijakan anti rakyat tersebut. Demontrasi serentak meletup di Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Mataram, Makasar, Palu dan Kota-Kota lainya. Namun Pemerintah Show Must Go On tetap dengan kacamata kudanya tidak memperdulikan Efek Domino merembet semua bidang kehidupan.

Bahkan Sikap Keras Dilancarkan Oleh Front Pembebasan Nasional (FPN) dalam siaran persnya Tanggal 23 Mei 2008, Lewat Juru Bicara Nasional Berkata: “Praktek Pengkhiatan terhadap ratusan juta Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh kaum Modal (Luar dan dalam negeri) lewat kaki tangannya SBY-JK beserta semua Elit dan Partai-Partai politik, Para reformis gadungan, para Intelektual yang selalu menyiapkan berbagai macam Argumen Ilmiah untuk mengabsahkan kenaikan Harga BBM. Akibatnya pada sisi lain, massa rakyatlah yang selalu dijadikan Korban Kebijakan Pemerintah dan kroni-kroninya yang keras kepala Untuk tetap Menaikkan HARGA BBM”. Ujar Sastro.

Rezim Pro Modal tetap Tidak puas Hanya dengan Sikap yang reaksioner, mereka Juga menyambut dengan Tindakan Pembukaman langsung maupun tidak langsung Berupa:

1. Kompensasi berupa Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk 6 bulan pasca kenaikan Harga BBM Sebesar 14 trilyun Rupiah yang jauh-jauh hari di siapkan untuk mengatisipasi gejolak Massa, tepatnya pada tanggal 18/5/08, BLT telah dikirim ke 10 kota besar di Indonesia melalui PT POS INDONESIA. Ditambah lagi bantuan kepada mahasiswa (BKM). Yang jelas bagi kami kompensasi itu adalah bukan Bentuk Subsidi yang tepat.

2. Pemukulan terhadap aksi-aksi penolakan Kenaikan Harga BBM di Di Jakarta dan Bogor, puluhan aktivis juga ditangkap dan dianiaya aparat. Bahkan 1 orang mahasiswa aktivis BEM SI terkena tembakan peluru saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Indramayu juga terjadi Bentrok antara polisi dengan demonstran, Aksi KRB Jogyakarta Juga di represi oleh polisi dan menyebabkan 3 Anggota SMI Luka Parah Polisi dan Aktivis KRB Pulahan Luka Ringan ,Di Malang 3 Aktivis Buruh Dari FPRM tangkap polisi dan 15 anggota SMI Luka Ringan, Di Mataram dan NTB 2 anggota SMI Luka Berat, Pada saat Aksi FPN Di Bima telah terjadi penganiyaan oleh polisi sehingga menyebabkan 2 Anggota SMI Luka parah dan sekitar 7 orang di tahan Polisi, Di Manado, 5 aktifis dari berbagai elemen rakyat ditangkap dan 15 diantaranya luka-luka terkena pukulan aparat polisi, Di Ternate, 14 aktivis Front Pembebasan Nasional ditangkap dan dianiaya, serta 20-an lainnya babak-belur terkena pukulan dan tendangan aparat saat berunjuk rasa di gedung DPRD Maluku Utara.

Jelaslah Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rezim Pro modal hari ini semakin jelas wataknya yang memang anti terhadap rakyat dan tidak memperdulikan lagi gejolak yang muncul akibat Kenaikan BBM. Dan sisi yang lain beginilah Jalanya Liberalisasi yang selalu beriringan dengan kekerasan terhadap rakyat. Singkat kata tujuanya tidak lain tidak bukan agar semua skenario investasi modal di Indonesia harus terlaksana tanpa ada tentangan dari kelompok gerakan.

Sementara itu, Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih di sempurnakan lagi agar dalam bentuk UU Nomer 20/ 2003 Tentang Sisdiknas, dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional Ke depan yang sangat Pro Modal dan Anti terhadap Rakyat khususnya mereka yang berpendapatan Rata-rata 1 juta/Bln.

Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19–24 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini bisa kita melihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang masuk, penurunan itu rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan.

Maka tidak ada Jalan lain yang harus ditempuh oleh rakyat dan kita sebagai kaum progresif segera Ambil Alih atau nasionalisasi seluruh Industri Migas di Indonesia, juga Industri vital lainnya, oleh penyatuan mobilisasi rakyat dan di bawah kontrol rakyat, Stop rencana privatisasi terhadap 43 BUMN, Hapus Hutang Luar Negeri, Bangun Kerja sama ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism., Diversifikasi Energi yang menjamim kelangsungan lingkungan, Singkirkan Kaum Modal, Elit dan Parpol Penipu Rakyat, bangun Kekuasan Rakyat Sendiri.

Tulisan Ini Adalah Tajuk Rencana Bulletin Nasional SMI

Untuk Edisi #5 Agt-Okt 08

Perang dan Puncak Minyak; Pengakuan Seorang “Mantan” Penganut Teori Puncak Minyak

oleh F. William Engdahl

Kabar baiknya adalah bahwa skenario panik yang mengatakan bahwa dunia akan segera kehabisan cadangan minyaknya adalah sesuatu yang benar-benar salah. Kabar buruknya adalah harga minyak tetap akan terus meningkat. Habisnya cadangan minyak bukan masalahnya. Politiklah yang selama ini menjadi sumber masalah. (Perusahaan) Minyak Raksasa ingin tetap mempertahankan harga tetap tinggi. Dick Cheney dan para kroninya dengan amat senang hati membantu hal ini.

Sebagai sebuah catatan pribadi, saya telah meneliti masalah minyak, sejak terjadi guncangan harga minyak pada 1970an. Saya merasa tergugah pada 2003 oleh teori “Puncak Minyak” Teori ini sepertinya mampu menjelaskan keputusan Washington (yang sebelumnya tak bisa dijelaskan) untuk mempertaruhkan semuanya dalam penyerangan militer terhadap Irak.

Para pendukung teori ini, yang dipimpin oleh ahli geologi BP, Collin Campbell dan bankir asal Texas, Matt Simmons, mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi sebuah krisis baru yang mengakhiri masa minyak berharga murah, atau puncak Puncak Minyak Absolut, yang diperkirakan dapat terjadi pada 2012, atau 2007. Minyak sudah mencapai tetes terakhirnya. Mereka menekankan bahwa harga minyak dan gas yang terus membumbung, adalah akibat dari makin berkurangnya pasokan minyak dari Laut Utara dan Alaska, juga wilayah penghasil minyak lainnya.

Menurut Campbell, bukti utama adalah sejak 1960-an di Laut Utara, tak pernah lagi ditemukan lagi ladang minyak baru. Dengan argumen ini, ia rupa-rupanya berhasil meyakinkan Agensi Energi Internasional (IEA) dan juga pemerintah Swedia. Namun ini tak serta-merta membuktikan bahwa Campbell benar.

Fosil Intelektual?

Penganut Teori Habisnya Cadangan minyak mendasarkan teori ini pada buku-buku teks geologi Barat yang konvesional, kebanyakan dibuat oleh ahli Geologi Amerika dan Inggris, yang mengklaim bahwa minyak adalah “bahan bakar fosil,” sebuah akumulasi residu biologis dari tulang-tulang dinosaurus atau tanaman laut (algae) yang telah memfosil, yang menyebabkan persediaan dalam jumlah terbatas. Asal muasal biologis ini menjadi dasar teori Puncak Minyak, juga digunakan untuk menjelaskan mengapa minyak hanya bisa ditemukan di bagian dunia tertentu, dimana fosil-fosil terperangkap secara geologis jutaan tahun lalu. Artinya, jasad dinosaurus mati terkompresi dan selama puluhan juta tahun memfosil, dan terperangkap dalam reservoar bawah tanah (antara kedalaman 4000-6000 kaki). Dalam kasus tertentu, sejumlah besar residu biologis ini semestinya terperangkap dalam formasi bebatuan di lepas pantai lautan dangkal, semisal di teluk Meksiko, Laut Utara atau Teluk Guinea. Tugas utama geologi adalah untuk menemukan kantung-kantung minyak ini dalam lapisan kulit bumi– disebut reservoar– yang terletak dalam cekungan sedimen.

Teori alternatif tentang terbentuknya minyak sesungguhnya telah ada sejak awal tahun 1950-an di Rusia. Teori ini nyaris tak diketahui di Barat. Teori ini mengklaim bahwa asal-muasal biologis minyak bumi, sebagaimana dikemukakan para ahli geologi Inggris dan Amerika, adalah seseuatu yang absurd dan tak dapat dibuktikan. Teori ini menunjukan bahwa meskipun para ahli geologi Barat telah berulangkali meramalkan keterbatasan cadangan minyak sejak abad sebelumnya, cadangan minyak baru masih terus-menerus ditemukan.

Penjelasan ini tak hanya ada secara teoretis semata. Munculnya Rusia dan sebelumnya Uni Soviet sebagai salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar merupakan bukti nyata kebenaran teori alternatif ini. Teori ini memiliki konsekuensi geopolitik yang teramat besar.

Kebutuhan: Ibu kandung inovasi

Di tahun 1950-an, Uni Soviet menghadapi isolasi “Tirai Besi” oleh Barat. Perang Dingin sedang mencapai puncaknya. Russia hanya memiliki sedikit sekali cadangan minyak untuk mendanai ekonominya. Penemuan cadangan minyak baru adalah prioritas utama negara itu.

Ilmuwan di Institut Fisika – Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan juga Institut Ilmu Geologi – Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina mulai mengadakan penelitian pada 1940-an dengan pertanyaan mendasar: darimana datangnya minyak?

Pada 1956 Professor. Vladimir Porfir’yev mengumumkan kesimpulan mereka: Cadangan minyak dan gas tidak ada hubungannya dengan residu biologis di bawah permukaan bumi. Cadangan ini adalah materi tua (primordial) yang tersembur dari kedalaman yang jauh. Ahli geologi Soviet mematahkan kesimpulan para geolog ortodoks dari Barat. Mereka kemudian menamakan teori asal muasal minyak mereka sebagai Teori A-Biotik—tak berhubungan dengan residu biologis—untuk membedakannya dari Teori Asal Muasal Biologis Barat.

Jika teori ini benar, maka cadangan minyak bumi dunia hanya dibatasi oleh jumlah komponen hidrokabon organis yang sudah ada di kedalaman bumi sejak pertama kali bumi terbentuk. Ketersediaan minyak akan bergantung hanya kepada teknologi yang mampu menggali sumur-sumur yang amat dalam dan juga mampu mengeksplorasi ke kedalaman perut bumi. Kesimpulan mereka ini juga berarti bahwa ladang minyak lama dapat diremajakan agar terus dapat berproduksi, ladang minyak yang dapat memperbarui diri sendiri. Mereka berpendapat bahwa minyak dibentuk jauh di dalam permukaan bumi, dalam temperatur dan tekanan yang teramat tinggi, sama seperti yang terjadi dalam proses pembentukan berlian. “ Minyak adalah materi tua (primordial material) yang berasal dari kedalaman bumi yang berpindah ke atas di bawah tekanan teramat tinggi melalui sebuah proses yang disebut erupsi “dingin” ke atas permukaan bumi. Demikian pernyataan Porfir’yev. Timnya mematahkan ide bahwa minyak adalah residu biologis dari fossil tumbuhan dan hewan. Teori ini dipertahankan semata untuk mempertahankan mitos bahwa persediaan minyak adalah sesuatu yang (amat) terbatas.

Menyangkal Geologi Konvensional

Pendekatan ilmiah Russia dan Ukraina yang amat berbeda dalam masalah ini, memungkinkan Uni Soviet menemukan cadangan gas dan minyak dalam jumlah besar di wilayah mereka, sesuatu yang sebelumnya dianggap tak mungkin oleh ilmu geologi konvensional Barat. Teori baru ini digunakan awal 1990-an, tak berapa lama setelah runtuhnya Uni Soviet, untuk menggali cadangan minyak dan gas di wilayah yang selama lebih dari 45 tahun dianggap sebagai daerah mandul secara geologis.—Cekungan Dnieper Donets yang terdapat di antara Russia dan Ukraina.

Mengikuti perkembangan teori baru ini, para ahli kimia dan geofisika Russia dan Ukraina membuat sebuah analisis mendetail tentang sejarah tektonis dan struktur geologis dasar cekungan Dnieper-Donets. Setelah analisis tektonis dan struktur area ini dirampungkan, mereka juga membuat penyelidikan geofisika dan geokimia.

Total 61 sumur minyak baru pun digali, 37 diantaranya produktif secara komersial, sebuah penggalian dengan tingkat sukses yang amat mengagumkan—sekitar 60 persen. Luas ladang minyak baru ini sebanding dengan ladang minyak yang ada di lereng Utara pegunungan Alaska. Sebagai pembanding, sebuah penggalian Amerika dianggap berhasil jika mencapai tingkat 10 % saja. Sembilan dari sepuluh sumur yang digali biasanya adalah “lubang kering.”

Jika Rusia memiliki kemampuan ilmiah yang tidak dimiliki geologi Amerika, Rusia memiliki kartu as yang secara geopolitis amatlah penting. Tak mengherankan jika Washington kemudian mendirikan “tembok baja”—sebuah jaringan pangkalan militer dan perisai balistik anti misil di sekeliling Rusia, juga memotong jaringan pipa minyak Rusia, untuk menutup sambungan pipa minyak dan jaringan pelabuhannya di Eropa Timur, China dan bagian-bagian lain Eurasia. Mimpi terburuk Harold Mackinder—sebuah gabungan kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara besar di wilayah Eurasia, yang lahir karena kebutuhan untuk mendanai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan minyak—mulai menjadi kenyataan. Ironisnya, usaha Amerika yang tanpa tendeng aling-aling merebut wilayah kaya minyak Irak, dan kemungkinan besar Iran, adalah katalisator yang mendorong kerjasama antar negara Eurasia yang sebelumnya bermusuhan, China dan Rusia, juga negara-negara Eropa Timur.

Raja Puncak Minyak

Teori Puncak Minyak didasarkan pada sebuah makalah yang dibuat oleh almarhum Marion King Hubert pada 1956. Seorang ahli geologi asal Texas yang bekerja untuk Shell Oil. Ia berargumen bahwa ladang-ladang minyak berproduksi mengikuti kurva berbentuk lonceng, dan saat puncak produksi telah dicapai, penurunan yang tak dapat dihindarkan sudah pasti terjadi. Ia meramalkan bahwa produksi minyak Amerika Serikat akan mencapai puncaknya pada 1970. Sebagai orang yang ‘rendah hati’, ia menamai kurva temuannya ini sesuai namanya, Kurva Hubbert, dan puncak kurva sebagai Puncak Hubbert. Saat output produksi minyak Amerika mulai mengalami penurunan sekitar tahun 1970-an , Hubbert pun menjadi terkenal.

Satu-satunya masalah, kurva ini mencapai puncaknya bukan karena makin berkurangnya cadangan di ladang minyak Amerika. Kurva ini memuncak karena Shell, Mobil, Texaco, dan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Saudi Aramco sedang membanjiri pasar Amerika dengan impor minyak murah bebas tarif yang diproduksi Timur Tengah. Dengan harga yang sedemikian rendah, banyak perusahaan minyak lokal di California dan Texas tak dapat berkompetisi dan harus menutup ladang-ladang minyak mereka.

Sukses Vietnam

Saat perusahaan multinasional Amerika sibuk mengontrol ladang minyak raksasa di Saudi Arabia, Kuwait, Iran dan area lain yang mampu menyediakan minyak murah dalam jumlah besar pada 1960-an, Rusia malah sibuk menguji teori alternatif mereka. Mereka mulai menggali wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap mandul di Siberia. Disana terbukti kemudian mereka mampu membangun 11 ladang besar dan sebuah ladang raksasa berdasarkan taksiran geologis “a-biotik” mereka. Mereka menggali ke dasar bumi dan menemukan cadangan minyak bumi yang sebanding dengan yang terdapat di Lereng Utara Pegunungan Alaska.

Mereka kemudian pergi ke Vietnam pada 1980-an dan menawarkan diri untuk membiayai penggalian untuk menunjukkan bahwa teori mereka memang benar-benar bisa dibuktikan. Perusahaan minyak Petrosov menggali ladang minyak White Tiger di Vietnam 17.000 kaki di bawah laut dan berhasil mengekstrasi 6000 barel minyak setiap harinya dan memberikan sumbangan besar kepada ekonomi Vietnam. Di Rusia, para ahli geologi penganut teori A-Biotik menyempurnakan pengetahuan mereka dan Rusia kemudian muncul kembali sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia pada pertengahan tahun 1980-an. Hanya beberapa orang di Barat yang memahami kesuksesan Rusia, tak banyak yang repot-repot bertanya.

Dr. J. F Kenney adalah satu dari sebagian kecil ahli geofisika Barat yang telah mengajar dan bekerja di Rusia. Ia belajar di bawah arahan Vladilen Krayushkin, yang membangun ladang minyak Dnieper-Donets. Kenney memberitahukan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa “ untuk memproduksi minyak sebanyak yang telah dihasilkan oleh ladang minyak Ghawar (Saudi Arabia) dibutuhkan serpihan fosil dinosaurus yang jumlahnya – dengan asumsi efisiensi konversi 100% – memenuhi kubus berukuran 19 mil panjang-lebar-dan tingginya,” singkatnya sesuatu yang amat absurd.

Ahli geologi Barat tak pernah merasa perlu memberikan bukti nyata asal-muasal bahan bakar fosil. Mereka serta merta menganggapnya sebagai suatu kebenaran sakral. Rusia telah menghasilkan makalah-makalah ilmiah, kebanyakan dalam bahasa Rusia. Jurnal-jurnal ilmiah yang dominan di Barat tak berniat menerbitkan pandangan yang sebegitu revolusionernya. Sebab taruhannya terlalu besar, karir dan integritas seluruh profesi akademis yang berhubungan dengan ilmu ini.

Menutup Pintu

Penahanan Mikhail Khodorkovsky dari perusahaan minyak Rusia, Yukos Oil, terjadi sebelum ia bisa menjual bagian saham mayoritas Yukos kepada ExxonMobil setelah pertemuan pribadinya dengan Dick Cheney. Jika saja Exxon membeli bagian saham ini, maka perusahaan ini akan menguasai sumber daya manusia terbesar ahli geologi dan para insinyur yang dilatih dengan teknik penggalian dalam A-biotik.

Sejak 2003 Rusia makin sedikit membagi ilmu pengetahuannya. Tawaran mereka untuk berbagi ilmu dengan Amerika dan ahli geofisika dari negara lain ditanggapi dingin.

Mengapa memilih jalan beresiko tinggi dengan mengontrol Iraq? Selama seabad Amerika dan raksasa minyak Barat lainnya telah mengontrol produksi minyak dunia dengan mengendalikan Saudi Arabia, Kuwait atau Nigeria. Saat ini, setelah makin banyak ladang minyak raksasa mengalami penurunan produksi, kebanyakan perusahaan minyak raksasa melihat Irak dan Iran sebagai satu-satunya cadangan minyak murah yang tersisa. Dengan permintaan akan minyak yang makin meningkat dari China, dan India, secara geopolitis amatlah penting bagi Amerika untuk mengambil kendali langsung atas cadangan negara-negara Timur Tengah tersebut. Sebelum menjadi wapres, Dick Cheney bekerja di Halliburton Corp, perusahaan pelayanan geofisika terbesar di dunia. Satu-satunya ancaman potensial terhadap kendali Amerika terhadap minyak datang dari dalam Rusia dan raksasa energi Rusia yang kini dikendalikan negara.

Menurut Kenney, para ahli geofisika Rusia menggunakan teori brilian ilmuwan Jerman Alfred Wegener 30 tahun lebih awal daripada para ilmuwan Amerika yang baru “menemukan” Wegener di tahun 1960-an. Tahun 1915, Wegener menerbitkan sebuah teks yang amat berpengaruh The Origins of Continents and Oceans (Asal Muasal Benua dan Samudra), yang menyatakan bahwa 200 juta tahun lalu, dunia merupakan satu daratan yang teramat luas atau Pangaea, yang kemudian terpisah-pisah menjadi benua-benua sebagaimana kita kenal sekarang akibat apa yang ia sebut sebagai Continental Drift.

Hingga tahun 1960-an para ilmuwan Amerika seperti Dr Frank Press, penasihat ilmiah Gedung Putih menyebut Wegener sebagai “orang gila.” Para ahli geologi di akhir tahun 1960-an terpaksa menjilat ludah mereka kembali saat teori Wegener adalah satu-satunya yang mampu memberikan penjelasan yang memungkinkan mereka menemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di Laut Utara. Mungkin saja dalam beberapa dekade ke depan, ahli geologi Barat akan memikirkan kembali mitologi asal muasal fosil mereka dan pada akhirnya menyadari apa yang telah diketahui Rusia sejak tahun 1950-an. Untuk sementara waktu Moskow masih memegang kartu truf energi paling besar di dunia.

——–

F. William Engdahl tergabung dalam Centre for Research on Globalization (CRG) dan penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.