Statmen Politik 20 Oktober
SMI Cab. Medan

“kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat,
lawan rezim borjuis sby-bd & bangun persatuan rakyat”

Krisis global
Krisis global merupakan kelanjutan dari rangkaian krisis sebelumnya artinya krisis global adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh kapitalisme seperti gambaran pada pendahuluan. Berawal dari kejatuhan Wall Streat dijantung kapitalisme-Amerika Serikat ternyata melahirkan krisis yang berkepanjangan sampai sekarang di Negara-negara kapitalisme di luar Amerika dan menyerang juga Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kalau digenarlisasikan setidaknya ada tiga pandangan tentang beberapa hal yang mendasari dari terjadinya krisis global, pandangan ini juga nantinya tidak terlepas dari strategi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk menyelematkan perekonomian dari badai krisis, diantaranya :
1.Bagi pendukung free economy market terjadinya krisis lebih didasarkan pada kesalahan, kerakusan para pelaku pasar yang hanya mengejar keuntungan individu-individu tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan kedepannya. Pandangan ini sebenarnya lebih dikenal bahwa krisis disebabkan moral hazard dai pelaku pasar.
2.Pandangan selanjutnya menyatakan bahwa persoalan krisis disamping tata kelola yang buruk, keserakahan pelaku pasar sebenarnya terjadinya krisis tidak terlepas dari hilangnya intervensi Negara dalam menjaga stabilisasi pasar sehingga sebelum terjadinya krisis Negara sudah memiliki strategi penyelematan dengan kata lain langkah-langkah pencegahan sudah disiapkan dan bisa secara langsung diterapkan sehingga krisis tidak terjadi kalaupun terjadi akan disembuhkan secara cepat tidak berkepanjangan seperti sekarang ini.
3.Pandangan terakhir adalah memandang krisis lebih pada hakikat dasar dari kapitalisme itu sendiri yaitu krisis merupakan keniscayaan yang terus akan terjadi (lingkaran setan) yang tidak bisa dihindari kecuali menggantikan kapitalisme dengan corak produksi yang baru. Lebih lanjut krisis bukanlah disebakan oleh moral hazard atau keserakahan para pemodal karena hal tersebut menjadi fenomena yang wajar dari sebuah sistem yang rakus dan tidak pula persoalan kepasifan atau tidak adanya intervensi Negara karena corak produksi yang kapitalistik akan secara otomatis tidak membutuhkan peran Negara dalam urusan pasar kecuali Negara hanya dibutuhan sebagai alat untuk memuluskan proses akumulasi modal sehingga Negara tidak lebih dari sebuah alat kepentingan kelas para pemoda (pemilik alat produksi).

Dampak Krisis Global
Indonesia adalah salah satu Negara penghamba terhadap modal, menganut atau mengamini konsep pasar bebas sebagai jawaban menjadi Negara maju. Banyak paket kebijakan, regulasi yang dikeluarkan untuk kepentingan kelas pemodal. Secara keumuman dampak krisis global terhadap Indonesia telihat dengan jelas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak dilanda krisis mengalami penurunan Bank Indonesia memperkirakan turun dari 6,1 persen ke 4 persen. Sejak dilanda krisis Indonesia sudah berapa kali melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi artinya bahwa perekonomian berada dalam ketidakpastian yang tinggi. Tingkat ekspor mengalami penurunan turun drastis dari 12,5 miliar dollar AS (Juli 2008) ke 7,1 miliar dollar AS (Januari 2009), impor juga turun signifikan dari 10,7 miliar dollar AS ke 5 miliar dollar AS pada periode yang sama. Terjadinya penurunan ekspor disebabkan adanya pengurangan atau pemangkasan tingkat konsumsi atau permintaan dari Negara maju seperti Amerika, Eropa maupun pasar Asia karena persoalan ekonomi di Negara tersebut akibat dari krisis global, sementara disisi yang lain Indonesia mengalmi tingkat ketergantungan yang bisa dikatakan cukup tinggi terhadap pasar luar negeri. Disamping itu juga Indonesia juga mengalami ketergantungan yang cukup besar akan teknologi, barang dan jasa seperti jasa perkapalan, asuransi, keuangan dan lainnya tentu akan mempengaruhi transaksi berjalan diperkirakan membuat defisit transaksi berjalan sekitar 2,5 miliar dollar AS pada tahun 2009 (Mirza Adityaswara Chief Economist Bank Mandiri Group).

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan besar swasta maupun plat merah (BUMN) tidak luput juga dari hantaman krisis. Tidak sedikit perusahaan mengalami kerugian bahkan pilihan utuk menutup usahanya seperti yang terjadi akhir-akhir ini kerugian terbesar yang dialami salah satu perusahaan ternama PT Bakrie&Brother dalam jumlah Trilliun Rupiah dan terakhir penutupan bank IFI yang tentu tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh bank-bank bila dilihat dari meningkatnya Non performan Loan (NPL) tingkat kredit bermasalah 5% bahkan bergerak diatas 5%. Melihat kasus terebut orang akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk investasi usaha dengan melihat kondisi ekonomi yang fluktuatif dan tingginya resiko investasi yang diprediksi trend ekonomi negative, hal ini mempengaruhi return of investmen (ROI) dan tigkat profit yang akan didapatkan dari investasi tersebut.

Dampak krisis global di Indonesia setidaknya memunculkan 2 persoalan mendasar pertama; semakin bertambahnya angka kemiskinan akibat ketidakmampuan Negara dalam melahirkan kebijakan atau program-program yang tepat dalam arti program yang mampu memberikan perbaikan hidup rakyat, disamping ketidakmampuannya juga dalam mengelola dan menjaga kekayaan yang dimiliki dalam memajukan kesejahteraan rakyat . Kedua; Penambahan angka pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja disamping sempitnya lapangan kerja di Indonesia (lapangan kerja tidak mampu menampung tingginya angkatan kerja). Lalu bagaimana dampak krisis global disektor rill rakyat yang notabenenya masih mengalami keterpurukan?

Demokrasi liberal
Demokrasi Liberal semakin merasuk kedalam sistem perpolitikan Indonesia. Kenyataan yang didapat adalah geliat langgam gerak partai politik dan elite politik borjuasi yang hanya memperkuat posisinya masing-masing, yang sejatinya tetap mewakili dan memperkuat kelas borjuasi. Secara kasat mata terlihat “cek-cok” atau “berselisih” bersaing memperebutkan kursi dan tiket BUPATI, DPRD, GUBERNUR, DPR, PRESIDEN, hingga MENTERI. Namun tetap tidak membawa kesejahteraan bagi kelas buruh dan rakyat indonesia. Yang mana dalam pelantikan Pemerintahan yang baru SBY dan BD yang pada hakikatnya adalah Rezim yang tidak akan berpihak kepada rakyat sejatinya.

Terkait dengan pelantikan SBY-BD yang juga hakikatnya antek-antek kapitalis, dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya proses privatisasi dan liberalisasi seluruh sektor yang ada baik itu pendidikan (UU BHP), buruh (UU Ketenaga kerjaan), maupun peraturan-peraturan yang sangat menguntungkan para pemilik modal namun tidak berpihak terhadap rakyat.

Maka kami dari SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Menyatakan sikap :

1.Kapitalisme bukanlah solusi untuk mensejahterakan rakyat.
2.Lawan rezim borjuis SBY-BD.
3.Nasionalisasi asset- asset dalam Negeri di bawah kontrol rakyat
4.Bangun Industri Mandiri
5.Laksanakan Reforma Agraria Sejati
6.Berikan Pendidikan gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi kerakyatan
7.Cabut UU Badan Hukum Pendidikan
8.Cabut SK. DIKTI No. 26 Tentang: Pelarangan ormas dan organisasi beraktivitas dalam Kampus
9.Stop Pungli dalam kampus
10.Cabut system Out scoring terhadap buruh
11.Tolak PHK sepihak terhadap buruh PT WRP
12.Stop pengusuran PKL
13.Tolak WTO sebagai jalur Imprialisme

Turut Bersolidaritas :
FORMADAS (Forum Mahasiswa Anti Penindasan)
P-PRM (Politik Rakyat Miskin), PBB (Persatuan Buruh Berjuang)

KETUA UMUM
Reza Prasetya

SEKERTARIS JENDERAL
Fitrah Erlangga

Pers Released

AMBARAWA
(ALIANSI MAHASISWA BERJUANG DAN MELAWAN)
SURABAYA
{SMI Cabang Surabaya, SGMS, SKMR, FPPI}

“Kapitalisme Telah Gagal Mensejahterakan Rakyat,
Lawan Rezim Borjuis sby – bd & Bangun Persatuan Rakyat”

Salam Demokrasi…!!

Pemerintahan Kapitalis di Indonesia merupakan faktor penting bagi Kapitalis Internasional untuk keluar dari krisis kapitalisme yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintahan baru Amerika Serikat menunjuk Indonesia sebagai daftar pertama dalam kunjungan atau lawatan luar negerinya yang diwakili oleh “Hilarry Clinton” dan pembahasan utama saat itu adalah “peranan indonesia dalam membantu AS keluar dari krisis”. Terakhir adalah Konsolidasi Pemerintahan Kapitalis di Dunia melalui Pertemuan G-20 di Pttsburgh 24-25 September 2009 (Pelampung Penyelamatan Krisis) dimana posisi Indonesia disejajarkan dengan negara-negara kuat di Benua Asia antara lain Korsel, Jepang, India, Arab Saudi, dan Cina. Beberapa agendanya adalah evaluasi terhadap kepercayaan pasar, aliran modal, investasi, perdagangan, ekonomi riil, stabilitas pangan dan energi. Salah satu butir kesepakatannya adalah Pengetatan regulasi finansial dan aturan stimulus bersama. Inilah yang akan menjadi rujukan bagi Pemerintahan Kapitalis SBY-Budiono dalam masa jabatannya, khususnya mengenai arah kebijakan ekonomi.

Demokrasi Liberal atau Borjuis (yang sejatinya bukan Demokrasi Rakyat) memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Budiono merupakan suatu alat bagi Imperialis untuk melegalkan agenda-agendanya dalam mengeksploitasi bangsa Indonesia yang menempatkan penguasa terpilih menjadi komparador atau alat representasi kepentingannya. Kenyataan yang pertama adalah geliat langgam gerak Partai Politik dan Elite Politik Borjuasi yang hanya memperkuat posisinya masing-masing, yang sejatinya tetap mewakili dan memperkuat Kelas Borjuasi. Secara kasat mata terlihat “cek-cok” atau “berselisih” bersaing memperebutkan kursi dan tiket Bupati, DPRD, Gubernur, DPR, Presiden, hingga Menteri. Namun tetap tidak membawa kesejahteraan bagi Kelas Buruh dan Rakyat Indonesia. Kenyataan yang kedua adalah keseluruhan perangkat regulasi (peraturan perundang-undangan) sudah hampir selesai dalam artian terlihat begitu berpihaknya mereka pada kaum Imperialis dan tidak peduli atas permasalahan yang dihadapi Rakyat misalnya, Kemiskinan, PHK Masal, Penurunan Hasil Produksi Pertanian dll . (UU Migas, UU Ketenagakerjaan, PERPRES mengenai Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Badan Hukum Pendidikan, Pemilihan Umum, Otonomi Daerah hingga terakhir membahas Kawasan Ekonomi Khusus Ekslusif [KEKI], UU Ketenagalistrikan, hingga Kerahasiaan Negara) yang kesemuanya adalah agenda Neoliberal dalam mengamankan modal dan memasifkan eksploitasi terhadap bangsa ini dengan keuntungan yang sebesar-besarnya yang terakumulasikan dikalangan segelintir orang yaitu para Borjuasi dan sangat jelas akan Menyengsarakan Rakyat. Dengan adanya UU Badan Hukum Pendidikan praktek Liberalisasi dan Privatisasi makin merasuk ke dalam urat nadi Pendidikan Nasional. Akses Rakyat Indonesia terhadap hak atas Pendidikan hingga Perguruan Tinggi semakin tertutup. Setelah hampir seluruh kampus menaikan biaya Pendidikan atau SPP tahun ini, ditambah lagi praktek Pungutan Liar yang bergulir dibeberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini pun ditandai dengan pengkebirian Demokrasi di dalam Kampus, seperti kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sepenuhnya di operatori oleh Birokrasi Kampus (menjadi arahan Nasional melalui DIKTI), dengan kata lain posisi tawar mahasiswa semakin kecil terhadap Birokrasi Kampus.

Oleh karena itu kami dari AMBARAWA (Aliansi Mahasiswa Berjuang dan Melawan Surabaya) menyatakan sikap bahwa, Persatuan Gerakan Rakyat di segala sektor yang terorganisir harus kita galang sampai ketingkat Nasional sebagai alat perjuangan alternatif guna menjalankan Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme.

Untuk itu kami menuntut:

Ø Jalankan Reforma Agraria Sejati
Ø Bangun Industrialisasi Nasional yang Kuat dan Mandiri
Ø Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara Di Bawah Kontrol Rakyat
Ø Berikan Pendidikan Nasional Yang Gratis (TK-Perguruan Tinggi), Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

“SALAM PEMBEBASAN NASIONAL”

POLITIK

Statemen Politik 20 Oktober 2009
KPR (Komite Perjuangan Rakyat)

Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Gerakan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB), Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GESBURI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Truk dan Tangki Indonesia (SBTTI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), LMND PRM, Perempuan Mahardika Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Salam Pembebasan Nasional

Selasa, 20 Oktober 2009 hari ini SBY-Boediono di lantik menjadi Presiden dan wakil presiden 2009-2014. Sejak dua hari yang lalu kita juga menyaksikan beberapa nama yang akan mengisi kabinet yang akan membantu Presiden terpilih untuk menyelengarakan pemerintahan periode 2009-2014 mendatang.
Moment ini tentu sangat penting bagi kami sebagai gerakan rakyat Indonesia untuk mengingatkan kembali kepada Jutaan massa rakyat di Indonesia yang telah memilih SBY-Boediono dalam pilpres 2009 kemarin.
Karena lebih dari 90 Juta rakyat Indonesia, baik itu kaum buruh, kaum petani, kaum miskin perkotaan, kaum mahasiswa dan lainya saat ini bisa dipastikan kondisinya tidak akan bergerak menuju kemakmuran dan kesehjateraan bersama, diakibatkan kebijakan ekonomi politik Rezim SBY-Boediono yang masih tunduk di bawah dominasi modal dan kekuasaan pasar bebas.
Persoalanya mengapa rakyat Indonesia masih dikondisikan untuk tetap melarat oleh rezim boneka Neolibiralisme saat ini, karena Rezim ini selalu siap sedia menjalankan arahan kaum pemodal yang bervisi kapitalistik untuk segera menjalankan kebijakan-kebijakan anti kesehjateraan rakyat yakni:
1. Privatisasi BUMN dan penjualan Aset-aset strategis kepada kaum pemodal (Sampai Bulan mei 2009 Ada Sekitar 30 BUMN yang siap di Jual)
2. Free Labor Market Flexibility maka semakin jelas bahwa ada pembatasan kesahteraan kaum buruh lewat system pengupahan dengan model teritorial dan sektoral (UMP, UMK, UMS) yang tidak boleh lebih dari standar minimum Hidup layak versi World Bank 2 USD/Hari (jadi rata-rata se Indonesia Upah/Gaji Bulanan Kaum Buruh tidak lebih dari Rp 1.000.000/Bln)
3. Pencabutan Subsidi Subsidi Untuk Rakyat (Tarif dasar Listrik akan naik 20 % Pada awal tahun 2010, Harga BBM yang secara bertahap sudah disesuaikan dengan mekanisme pasar, Subsidi pupuk pada tahun 2010 sebesar 11 trillyun yang seharusnya untuk petani justru dalam prakteknya malah diberikan pada corporate farming alias perusahaan pertanian yang beroperasi di Indonesia)
4. Disahkan UU BHP – Demi World Class University serta mengubahnya menjadi ladang bisnis yang menguntungkan proyek-proyek investasi didalam kampus/sekolahan, sehingga menghilangkan visi pendidikan nasional sebagai kewajiban negara dan hak rakyat secara gratis sehingga mampu menciptakan kemajuan tenaga produktif dan kebudayaan rakyat Indonesia
5. Disahkanya beberapa UU pro pasar bebas yang sudah lama di design oleh kaum pemodal ternyata sudah disahkan nyaris tanpa kontrol dari rakyat, UU Kelistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus dll tentu saja memiliki semangat yang anti kemakmuran dan kesehjateraan bersama.
6. Disahkanya mega proyek infrastruktur hingga peresmian perusahaan pertanian berskala besar untuk melakukan kegiatan bisnisnya ditambah lagi dengan mulai beroperasinya Rice Estate dari jepang dan Korea selatan di pedesaan justru akan semakin memperburuk keadaan sebagian besar petani gurem dan buruh tani di Indonesia. di Jawa saja terdapat 12,5 juta RMT (Rumah Tangga Petani) atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49% nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi ada sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia sesungguhnya adalah buruh tani dan ada 90 juta jiwa petani gurem.
7. Disamping itu pemerintah masih enggan mengugat penguasaan 48 juta hektare lahan produktif termasuk hutan-hutan di Indonesia yang dikuasai 620 pengusaha yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
8. Tentu saja masih belum ada niatan politik dari rezim ini untuk menjalankan Pembaruan agraria sejati sesuai dengan mandat dan control Organisasi – organiasi rakyat.
9. Persoalan stabilitas politik juga akan menjadi prioritas selama 5 tahun kedepan yang akan dijaga mati-matian oleh rezim SBY-Boediono, untuk menarik minat Investor namun disisi lain mengubur hak – hak demokratik, social dan politik massa rakyat.
Keadaan di atas juga semakin diperparah dengan berbagai kerjasama ekonomi dan bisnis Internasional maupun regional hasil rekomendasi AFTA, FTZ, GATTS, AoA yang hanya menempatkan Indonesia sebagai penyedia bahan mentah, buruh murah, serta pasar yang potensial bagi komoditas Negara-negara yang turut menandatangani MoU dengan Indonesia.
Sebut saja China dan India, sampai saat ini. Dua Negara di kawasan Asia ini, sangat ambius dalam mendesakkan berbagai proyek Infrastruktur dan pembukaan pabrik-pabrik tekstil, teknik, Industri otomotif dan jaringan Informasi dan Terknologi, celakanya menurut departemen perindustrian lewat Menterinya Fahmi Idris, waktu itu menyatakan, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor industri. Dengan rata-rata volume Perdagangan Indonesia-India telah melampaui US$10 miliar pada 2008, sementara itu dengan China volume perdaganganya pada semester pertama tahun 2009 pada nilai 11.7 miliar Dollar AS.
Dari kasus diatas maka tentu kita bisa membayangkan sesungguhnya ada ancaman besar dibalik skema perdagangan bebas yang telah di setujui oleh rezim SBY-Boediono, yakni terancamnya buruh buruh di Indonesia untuk tetap melanjutkan pekerjaanya, singkat katannya adalah dengan banjir Produksi massal dari praktek perdagangan bebas itu, maka sekitar 20 juta buruh manufaktur di Indonesia akan semakin terancam pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, jangan pernah dilupakan pula bahwa sesungguhnya elit-elit politik dan parpol yang ikut dalam pemilu 2009 kemarin juga memiliki andil besar dalam memiskinkan rakyat Indonesia, buktinya saat ini juga sibuk menyiapkan jurusnya agar terlibat kembali di jajaran kementerian, parlemen dan badan-badan Negara yang lainya. Mereka secara konsisten terbukti masih padu dengan rezim pembela modal SBY-Boediono.
Oleh karena itu kami dari Komite Perjuangan Rakyat (KPR) masih menganggap sama rezim ini dengan yang pernah memerintah 5 tahun kebelakang dan kami menegaskan sikap politik dengan bulat bahwa:
“Kapitalisme Telah Gagal, lawan Rezim SBY – Boediono antek neoliberalisme dan galang persatuan Gerakan Rakyat”
KPR Juga menegaskan platformnya antara lain:
1. Bangun Industri Nasional Yang Kuat dan tangguh di Bawah Kontrol Rakyat
2. Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati (Tanah, Modal dan Teknologi Untuk Rakyat)
3. Nasionalisasi Aset-Aset Vital dan Industri Pertambangan Asing
4. Sita Harta Koruptor
5. Hapus Hutang luar negeri
6. Pendidikan, Kesehatan dan transportasi gratis bagi rakyat.

Jakarta, 20 Oktober 2009

Humas KPR
Kent Yusriansyah
Ilhamsyah
Akril Prasetya
Budi Wardoyo