AKSI SERENTAK SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Bengkulu, Medan, Pringsewu, Lampung, Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Bima, Dompu, Makasar, Luwuk, Maluku Utara

 

DIBAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO DAN ELIT POLITIK BORJUASI

GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

 

Eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat seiring masifnya praktek liberalisasi yang dilakukan oleh rezim SBY-Boediono. Karena dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang, sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak ubahnya dengan robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal. Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang menindas.

Dalam beberapa dekade ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal dan semakin menyengsarakan rakyat. Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim terkait sumber-sumber kekayaan alam negeri mulai dari  Hutan, Perkebunan, Pertambangan minyak gas dan Mineral, Batu bara, Pangan, Energi, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.

Kegagalan rezim SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat tidak terlepas dari kiblat sistem kapitalisme sebagai mazhab pandangan hidup dan politiknya. Sistem kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Boediono dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Sistem kapitalisme dengan segala nilai dan prakteknya hanya memberikan keleluasaan bagi klas borjuasi untuk mengeksploitasi rakyat. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan, kemiskinan dan penderitaan.

Selama rezim borjuasi berkuasa, rakyat selalu menjadi korban keganasan sistem kapitalisme lewat rezim SBY-Boediono. Rezim SBY-Boediono selalu memprioritaskan kepentingan klas pemodal dari pada kepentingan rakyat. Inilah bentuk “Sesat Pikir” rezim borjuasi!. Artinya, krisis kapitalisme yang masih terjadi sampai sekarang ini, telah menunjukkan kerapuhan dan usang serta telah gagal sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat.

Rakyat telah marah terhadap tipu daya kelas borjuasi, kemudian rakyat mulai berkonsolidasi dan memilih jalan yang bersebrangan dengan pemerintah dan elit-elit politik borjuasi. Pengalaman kemarahan rakyat yang meluas dapat ditunjukan dari pelbagai aksi-aksi massa mengenai politik upah murah, penolakan perampasan tanah rakyat, penolakan terhadap eksploitasi tambang yang memiskinkan rakyat, penolakan RUU Pendidikan tinggi sebagai ligitimasi kapitalisasi pendidikan, penolakan kenaikan BBM dan lain sebagainya yang menjadi agenda liberalisasi.

Rezim borjuasi dan elit politik borjuasi telah menunjukan watak aslinya yang tidak mengabdi terhadap kepentingan rakyat. Kinerja partai politik yang ada, baik sebagai partai berkuasa dan koalisinya maupun sebagai partai oposisi hanyalah racun dalam diri rakyat. Rakyat di”sihir” untuk mendukung partai untuk menduduki kursi kekuasaan (pusat maupun daerah) akan tetapi tidak ada kontribusinya bagi kepentingan rakyat, rakyat tetap tertindas, dieksploitasi dan semakin dimiskinkan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan SBY-BOEDIONO dan ELIT POLITIK BORJUASI bukan jalan kesejahteraan bagi rakyat yang diutamakan, akan tetapi jalan lapang bagi penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia.

Jelas pemerintahan hari ini bukanlah pemerintahan yang mengabdi pada rakyat. Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan borjuasi-kapitalis. Maka hanya dengan membangun kekuatan rakyat anti Kapitalisme yang akan mampu menghancurkannya. Karena hanya pemerintahan rakyat yang mampu menjalankan tuntutan rakyat, seperti:

1.       Wujudkan Pendidikan Gratis, Tolak RUU Pendidikan Tinggi

Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di akses oleh rakyat. Rakyat membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan nasional harus gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

2.       Hapus Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja

Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang kokoh.

3.       Lawan Politik Upah Murah

Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya.

4.       Tolak Kenaikan Harga BBM

Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi.  Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin sengsara.

5.       Lawan Perampasan Tanah Rakyat oleh Korporasi

Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.

6.       Pencabutan segala Produk Undang-undang anti-Demokrasi

Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi. Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.

Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:

1.       Program Reforma Agraria Sejati

2.       Program Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan

3.       Program Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat

4.       Program Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyerukan PERSATUAN GERAKAN RAKYAT dalam melawan sistem kapitalisme dan rezim borjuasi SBY-Boediono yang tidak berpihak kepada rakyat. MAY DAY dan HARDIKNAS tahun 2012 mari kita jadikan sebagai tonggak persatuan gerakan rakyat yang hendak menghancurkan kekuasaan kelas borjuasi.

Jakarta, 22 April 2012

Ttd

 

KPP-SMI

(KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA)

Part 2 – Serikat Mahasiswa Indonesia (Profile)

Profil ini dibuat pada tahun 2008.

Part 1 – Serikat Mahasiswa Indonesia (Profile)

Profil ini dibuat pada tahun 2008.

MARS SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Mars Serikat Mahasiswa Indonesia

#CerdasMilitanMerakyat

Aksi Nasional Serikat Mahasiswa Indonesia Di Semarang

Aksi Nasional SMI, dilakukan pasca Rapat Kerja Nasional ke 3 di kota Semarang pada bulan Mei 2011.

Live – Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Semarang Di Cakra Semarang TV

Acara Dialog Interaktif “Eksploitasi Tambang Di Bima” bersama Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Semarang di Studio Cakra Semarang TV pada tanggal 25 Januari 2012.

TINDAKAN REPRESIF SATUAN PENGAMANAN KAMPUS STKIP TERNATE BENTUK KEGAGALAN ELIT BIROKRASI KAMPUS DALAM MENYELENGGARAKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ILMIAH, DEMOKRATIS Dan BERVISI KERAKYATAN

Hidup Mahasiswa…

Hidup Rakyat Indonesia…

Salam Pembebasan Nasional

 

Sistem Kapitalisme sebagai sebuah logika hukum bagi penerapan hukum besi pasar bebas, telah melegalisasi Individu dan golongan tertentu untuk melakukan akumulasi keuntungan sebesar-besarnya, dan menghalalkan kompetisi tanpa batas bagi semua manusia dalam mengeksploitasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, tentu saja kompetisi absrud yang diidam-idamkan oleh klass borjuasi dan antek-anteknya tersebut memiliki akibat logis lainnya yaitu semakin terkonsentrasinya kekayaan dan monopoli kekuasaan bagi segolongan minoritas dan di sisi lain bagi berjuta-juta manusia yang kalah dalam kompetisi tersebut harus rela terjerumus ke dalam jurang kemiskinan tanpa dasar.

Kebutuhan untuk terus mengakumulasi keuntungan ini demikian terasa menjadi azas dan hukum tak terbantahkan dalam menyelenggarakan lembaga-lemabaga pendidikan di Indonesia, naiknya biaya satuan pendidikan tiap tahun, sulitnya akses bagi rakyat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas dari TK hingga Perguruan Tinggi, namun disisi lain bagi mereka yang kaya begitu mudahnya mendapatkan pelayanan pendidikan. Adalah kenyataan tak terbantahkan bahwa satuan-satuan penyelenggara pendidikan di Indonesia saat ini tidak lagi menjadi alat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat akan tetapi merupakan alat untuk melayani klass borjuasi semata. Hal inilah yang semakin meyakinkan kita bahwa :

“Rezim SBY-Boediono dan Elit-elit Politik Borjuasi Telah Gagal Mengratiskan Pendidikan Untuk Kesejahteraan Rakyat”

Namun aksi simpatik SMI dalam menyuarakan pendapat dan pikiran tentang kegagalan rezim SBY-Boediono dan Elit-Elit Politik dalam menyelenggarakan pendidikan yang bervisi kerakyatan, mendapat represif dari satuan pengamanan kampus STKIP Kota Ternate, aksi mimbar bebas sebagai salah satu bentuk kegiatan ilmiah mahasiswa bukan dipandang sebagai sebuah kehendak untuk memajukan pemikiran dan tindakan mahasiswa Indonesia, malah oleh pihak birokrasi kampus dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merupakan kegiatan yang anarkis.

Bahwa mimbar bebas yang dilakukan SMI di wilayah sekitar kampus STKIP kota Ternate, merupakan kegiatan ke-ilmuan di mana setiap manusia memiliki hak untuk bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya, serta merupakan satu perbuatan publik yang memiliki dasar hukum kuat sebagaimana di cantumkan dalam UU NO 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Namun tindakan arogan satuan keamanan kampus STKIP dalam membubarkan aksi simpatik tersebutlah merupakan sebuah tindakan yang anti hukum dan anti demokrasi. Oleh karenanya kami menuntut :

  1. Rektor STKIP Ternate Harus menjamin Hak Berekspresi, Berpendapat, Berorganisasi di Lingkungan Kampus STKIP
  2. Wujudkan Pendidikan Gratis Ilmiah Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
  3. Tolak Kapitalisasi Pendidikan

 

Seruan Umum :

  1. Galang Persatuan Gerakan Rakyat demi terwujudnya pendidikan yang gratis ilmiah dan Bervisi Keakyatan
  2. Kepada setiap seluruh Komite baik komite pimpinan cabang maupun komite pimpinan komisariat untuk segera mengirimkan surat kecaman dan protes terhadap pihak birokrasi STKIP.

 

Salam Pembebasan Nasional!

 

Jakarta,  15 Januari 2012

Hormat kami,

                                

Ketua Umum

 

 

 

Azmir Zahara

Sekretaris Jenderal

 

 

 

Sholly Irmanto

 

%d bloggers like this: